logo

Formamppi Soroti Promosi Febrie Ardiansyah Sebagai Kajati DKI

Formamppi Soroti Promosi Febrie Ardiansyah Sebagai Kajati DKI

Kejati DKI
19 Juli 2021 19:55 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Promosi maupun mutasi di Kejaksaan Agung disorot Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indoensia (Formappi). Mereka  meminta pimpinan penegak hukum itu transparan dalam proses seleksi jabatan.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengemukakan hal itu menanggapi terpilihnya Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah sebagai Kajati DKI Jakarta menggantikan Asri Agung. Padahal, katanya,  sesuai hasil Seleksi Jabatan Kajati Berkualifikasi Pemantapan Tahun 2020 berupa rekam jejak dan hasil asesmen kompetensi calon eselen IIa, peringkat tertinggi diduduki oleh Jaksa Mia Amiati. Sedangkan  Febrie di posisi dua dari enam peserta seleksi. Lucius meminta Kejagung transparan lantaran menduga pemilihan Kajati DKI Jakarta hanya formalitas belaka. Lucius menduga ada penyimpangan dalam proses seleksi tersebut. “Patut diduga ada unsur jual beli jabatan,” kata Lucius di Jakarta, Senin (19/7/2021).

Menurutnya, jaksa yang menduduki peringkat pertama dalam seleksi pejabat eselon IIa biasanya mendapat kursi sebagai Kajati DKI Jakarta. Namun, status Mia Amiati yang mendapatkan nilai tertinggi saat seleksi, justru batal duduk di kursi Kajati.  “Seleksi nyaris sia-sia jika akhirnya hasil seleksi tak menjadi rujukan dalam penempatan posisi seseorang di Kejaksaan. Seleksi tersebut hanya formalitas,” kata Lucius.

Penentuan posisi Kajati DKI dinilai sudah tidak obyektif lagi. Lucius pun menduga hasil tersebut bisa memunculkan penilaian masyarakat bahwa kolusi dan nepotisme masih menjadi lahan subur. Formappi mendesak pengawasan Komisi III DPR untuk memeriksa dugaan terjadinya penyimpangan. “Ada dugaan  jual beli posisi atau jabatan terjadi disitu, maka Komisi III DPR harus memeriksa hasil seleksi tersebut, termasuk mengusut tentang masih banyaknya kasus mafia hukum yang melibatkan jaksa dan selama ini belum mampu terkuak oleh para wakil rakyat di DPR,” ujarnya.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto