logo

 Penyebab,  Warga Kota  Sorong Tidak  Patuh Protokol Covid-19

Yacob Nauly

Penyebab, Warga Kota Sorong Tidak Patuh Protokol Covid-19

20 Juni 2021 20:40 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Yacob Nauly

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengkhawatirkan penyebaran kasus Covid-19 yang semakin cepat dan meluas.  Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan,  para pemimpin  dunia terus berkomunikasi mencari langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlambat penyebaran virus corona.

 Pasalnya, peningkatan kasus dapat menyebabkan kebutuhan tempat tidur di rumah sakit dan perawatan intensif juga meningkat. Hal itu terbukti, pada  sejumlah rumah sakit di Indonesia khususnya  kawasan pulau Jawa dan Madura  hampir penuh dengan pasien Covid-19.

Di sisi lain, ada  pemerintah daerah malah memberikan pernyataan yang kontroversial  terhadap penyebaran covid-19 di daerahnya. Akibatnya, warga  mengambil kesimpulan berbeda terhadap disiplin kesehatan atau  protokol kesehatan (Prokes)  seperti  memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun tak diutamakan lagi.

Di kota Sorong, Provinsi Papua Barat, misalnya, sejumlah  tempat keramaian seperti  di dua pasar  tradisional  Remu dan Bozwesen,  para penjual barang dagangan banyak yang tak  lagi menggunakan masker. Apalagi, mencuci tangan dan menjaga jarak warga  sudah  tak disiplin Protokol kesehatan lagi.

Makin parah, ketika  pesta pernikahan yang diselenggarakan di  gedung-gedung tertentu, undangan yang hadir tak menjaga jarak. Bahkan ada undangan yang lupa menggunakan masker duduk berdampingan hingga ribuan orang di dalam gedung. Di sisi lain, banyak  warga beralasan sudah  terima vaksinasi atau kebal dengan virus corona. Sehingga, tak perlu pakai masker.

Masyarakat  setempat   tak  disiplin  protokol kesehatan,  karena kebijakan  pemerintah Kota Sorong, justru  memberikan peluang. Misalnya, dalam setiap pernyataan Wali Kota Sorong, Drs Lambertus Jitmau, selalu mengatakan, tempat karantina Pasien Covid-19 di  Kampung Salak ditutup karena tak ada lagi pasien Covid-19 yang baru.

Gedung Karantina Pasien Covid-19 Kota Sorong di  Kampung  Salak Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, ditutup  terhitung   Kamis (3/6/2021) lalu.

 Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan, penutupan dilakukan karena sudah tidak ada pasien yang dirawat di gedung karantina itu sejak lima bulan terakhir.  

Ia, juga  menjelaskan,  bahwa  jumlah kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Sorong,  mencapai 97,4 persen. Lambert,  mengaku mengetahui data itu setelah mendapat laporan dari Satgas Covid-19 Kota Sorong yang selalu memperbarui data perkembangan kasus Covid-19.

"Diklat Kampung Salak sebagai tempat penampungan pasien Covid-19 sudah dikosongkan  karena  ada empat atau lima bulan ini sudah tidak ada pasien di sana lagi. Mudah-mudahan tingkat kesembuhan semakin bertambah terus sehingga kita punya satu harapan Kota Sorong kembali ke titik nol," ujar Lambert Jitmau di Kantor Wali Kota Sorong, pekan lalu.

 Sementara itu, juru bicara Satgas Covid-19 Kota Sorong Ruddy R Laku, mengatakan, tercatat 3.184 kasus positif Covid-19 di wilayah itu. “Kota Sorong ada pada zona resiko sedang ,”kata , Ruddy Laku kepada suarakarya.id, Minggu  (20/6/2021) melalui telpon genggamnya.

Terkait hal itu, para ahli  Ilmu psikologi sosial kesehatan menjelaskan bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagian besar terjadi karena kurangnya pemahaman mereka terhadap bahaya penyakit  dan penularan-nya.

Ahli-ahli psikologi sosial telah mengembangkan bermacam model untuk menjelaskan dan memperkirakan perilaku-perilaku terkait kesehatan, terutama dalam menggunakan sarana kesehatan.

Pada 1950-an, beberapa psikolog sosial di Amerika Serikat (AS) mulai mengembangkan Haelth Belief Model (HBM) yang masih digunakan secara luas dalam riset perilaku kesehatan hingga kini.

HBM dapat dilihat sebagai perpaduan pendekatan filosofis, medis, dan psikologis untuk menjelaskan kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat dalam melakukan upaya kesehatan.

Model ini dikembangkan untuk mengeksplorasi berbagai perilaku kesehatan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

HBM menjelaskan kenapa masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan pandemi Covid-19.

Di satu sisi, masyarakat kurang memiliki pemahaman seberapa rentan mereka tertular Covid-19, seberapa parah penyakit ini, apa manfaat melakukan pencegahan, dan kurangnya petunjuk untuk bertindak.

Di sisi lain masyarakat menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses pada fasilitas kesehatan.

Faktor- faktor tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya salah persepsi terkait self-efficacy: mereka tidak yakin akan kemampuan dan tindakan-nya.

Jika masyarakat memiliki persepsi  yang baik terhadap kerentanan diri, bahaya penyakit, keuntungan dari upaya pencegahan yang dilakukan dan mendapat petunjuk bertindak serta minim-nya hambatan, maka self-efficacy dapat dibangun.

Keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk dapat menjalankan protokol kesehatan dapat ditumbuhkan dengan cara melihat pencapaian kesehatan yang ia lakukan pada masa lalu; melihat keberhasilan orang lain (jika orang lain bisa, maka saya pun bisa); bersikap tegas dengan diri sendiri; dan menghilangkan sikap emosional dan menetapkan tujuan.

Sebagian besar ada di tangan pemerintah

Pemerintah dengan segala upayanya masih belum optimal dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya wabah dan kemudahan akses kesehatan.

Dalam komunikasi terkait wabah, misalnya, pemerintah masih menggunakan istilah rumit dan hanya mudah dipahami masyarakat perkotaan terdidik yang berasal dari kelas menengah.

Pejabat pemerintah bahkan bisa mengeluarkan pernyataan berbeda-beda, padahal keadaan darurat membutuhkan komunikasi yang komprehensif dan konsisten.

Belum lagi keengganan pemerintah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan sungguh-sungguh.

Kepatuhan masyarakat menjadi semakin penting. Upaya membangun kesadaran masyarakat harus ditingkatkan dengan berbagai cara.

Di antaranya, pertama, dengan melakukan komunikasi yang lebih efektif hingga ke akar rumput, melalui berbagai media dan metode yang sesuai dengan keragaman usia, pendidikan dan budaya masyarakat/kearifan lokal.

Kedua, kampanye yang lebih jelas dan terarah sehingga masyarakat memiliki kesamaan pandangan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit; alih-alih sebagian patuh dan sebagian melanggar sehingga sia-sia semua upaya sia-sia.

Kampanye membangun optimisme Indonesia  bisa menghadapi Covid-19 juga perlu diciptakan dan lebih kuat disosialisasikan.

Ketiga, mempermudah akses kesehatan dengan informasi yang jelas dan terus-menerus sehingga masyarakat cepat melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan dan isolasi mandiri ketika terinfeksi.

Terpenting untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya,  kebijakan  pemerintah yang konsisten sehingga tidak membingungkan masyarakat.

Hari ini, masyarakat Kota Sorong beranggapan bahwa Covid-19 itu sudah lenyap dari daerah ini. Pasalnya, dua  gedung Karantina Pasien Covid-19  di Kota Sorong ditutup. Tanpa, ada penjelasan pemerintah bahwa meski  dianggap aman tapi, protokol kesehatan terus dipertahankan.

Kurang sosialisasi itu menjadi  “penyebab, warga Kota Sorong  Tidak Patuh Protokol Covid-19 “saat ini. Ini, persoalan  yang harus dicari solusinya oleh Pemerintah  kota  Sorong. (Sumber: Berbagai Bahan Bacaan) ***

* Yacob Nauly - Wartawan suarakarya.id, Pemegang Kartu Utama UKW Dewan Pers dan Jurnalis Ubahlaku

Editor : Gungde Ariwangsa SH