logo

Gelar Perkara Munculkan Secercah Harapan Bagi PT BMP

Gelar Perkara Munculkan Secercah Harapan Bagi PT BMP

Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL
19 Juni 2021 18:43 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pengusutan kasus yang diduga melibatkan mafia tanah mulai menunjukkan secercah harapan bagi saksi korban/pelapor, PT Bumi Mahkota Pesona (BMP). Hal itu terjadi setelah Bareskrim Mabes Polri menggelar uji perkara di hadapan tim penyidik Polda Banten, kuasa hukum PT BMP, Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL maupun kuasa hukum terlapor PT Griya Sukamanah Permai (GSP), Budi Widarto.

Intinya, pada gelar uji perkara  Jumat 11 Juni 2021 lalu mengindikasikan bahwa penguasaan lahan oleh RH selaku Direktur PT GSP diduga dilakukan secara illegal. Artinya, apa yang dilaporkan pihak PT BMP ke Polda Banten apa adanya dan didukung alat bukti yang akurat serta bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

Hartono Tanuwidjaja selaku penasihat hukum PT BMP mengungkapkan, dalam gelar uji perkara itu dihasilkan beberapa rekomendasi diantaranya tidak ada korelasi antara Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 1956 dengan Laporan Polisi (LP) Nomor: 377 atas nama pelapor Hendro Kimanto Liang maupun terlapor Reagen Honoris dan kawan-kawan.

Sebab, dalam Perma Nomor 1 tahun 1957 Pasal 1 disebutkan lagi: “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu

Selain itu, tutur Hartono, masih dalam hasil uji gelar perkara direkomendasikan pula untuk melakukan upaya paksa pemanggilan instansi terkait guna mendalami izin lokasi, SPH, SHM Penganti, IMB PTGSP. “Poin pentingnya adalah menaikan status hukum dari penyelidikan menjadi penyidikan kasus tersebut,”  tutur Hartono (19/6/2021).

PT Banten Berlian Indonesia (BBI) cq H Ahmad Gozali dan H Suharyo Suharsoyo sebelumnya bermaksud membeli bidang-bidang tanah PT BMP milik Hendro Kimanto Liang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang dan di Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tindaklanjut dari keinginannya itu diterbitkanlah Akta Kesepakatan Jual Beli antara PT BBI dengan PT BMP untuk jangka waktu proses transaksi jual beli selama 6 bulan. Dalam tempo atau waktu itulah diduga terjadi tindak pemalsuan surat pelepasan hak (SPH). Jika awalnya tercatat atas nama PT BMP termasuk SPPT/NJOP berubah menjadi nama PT GSP dan Suharyo Suharsoyo.

Hartono mengakui bahwa PT BBI melalui H Suharyo Suharyoso telah mentransfer panjar atau down payment sebesar Rp5 miliar pada 3 April 2020 dan penjual (cq PT BMP) telah menyerahkan surat-surat kepemilikan tanah yang berupa SPH-SPH dari PT BMP kepada notaris M Abror SH MKn.

Namun, kata Hartono Tanuwidjaja, setelah waktu yang disepakati selama 6 bulan terlampaui dan PT BBI tidak melanjutkan transaksi, malah akan menyerahkan uang panjar kedua diluar kesepakatan sebesar Rp5 miliar, PT BMP berpikir tidak berkelanjutan lagi transaksi tersebut. Oleh karenanya, PT BMP melayangkan surat undangan dan somasi kepada PT BBI dan menyatakan bahwa PT BMP akan menarik kembali surat-surat SPH dari notaris sedangkan uang panjar yang telah dibayarkan menjadi hangus bersamaan dengan terlampauinya batas waktu yang diperjanjikan.***

Editor : Markon Piliang