logo

Penyidik KPK Sita Enam Bidang Tanah Gubernur Nonaktif Sulsel

Penyidik KPK Sita Enam Bidang Tanah Gubernur Nonaktif Sulsel

Gubernur nonaktif Sulsel, NA
19 Juni 2021 18:39 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemberantasan korupsi yang kini lebih mengedepankan penyelamatan kerugian negara yang diakibatkan perbuatan tindak pidana korupsi itu mendorong penegak hukum cepat-cepat bertindak menyita atau melelang barang bukti.

KPK pun menganut aturan main demikian saat ini. Terbukti, tim penyidik KPK langsung menyita enam aset tanah milik Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprovi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 yang menjerat NA sebagai tersangka korupsi.

"KPK telah melakukan pemasangan plang penyitaan pada aset yang diduga milik tersangka NA untuk enam bidang tanah di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulsel," ungkap Plt Jubir KPK Ali Fikri,  Sabtu (19/6/2021).

Pemasangan plang penyitaan tersebut antara lain dimaksudkan  untuk menjaga agar lokasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berkepentingan. Tentunya juga demi menekan kerugian negara akibat perbuatan tersangka NA.

Kasus tersangka NA sampai saat ini masih dalam penyidikan bersama Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang , Sulawesi Selatan yang merupakan orang kepercayaan Nurdin. Sementara pemberi suap adalah kontraktor atau Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar.

Tidak hanya dalam kasus NA penyidik KPK melakukan penyitaan. Aparat lembaga antirasuah itu juga mengisyaratkan akan menyita aset milik para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur Tahun 2019. KPK telah menjerat sejumlah tersangka terkait kasus ini. 

Plh Deputi Penindakan KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan penyitaan terhadap aset para tersangka merupakan bagian dari upaya KPK  memulihkan kerugian keuangan negara dari kasus korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 152,5 miliar tersebut. Saat ini tim penyidik sedang menelusuri aset-aset milik para tersangka. 

"Penyidik sedang menelusuri aset-aset para tersangka untuk segera kami lakukan penyitaan," kata Setyo. Setelah disita, aset tersebut akan dimasukkan dalam berkas perkara yang nantinya akan dibuktikan di persidangan.

Penyidik KPK telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, dan Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar; serta PT Adonara Propertindo sebagai tersangka. ***

Editor : Pudja Rukmana