logo

Istri Jangan Mau Terima Gratifikasi Dari Suami Pejabat

Istri Jangan Mau Terima Gratifikasi Dari Suami Pejabat

KPK
10 Juni 2021 11:11 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Gratifikasi merupakan akar dari korupsi bagi pegawai negeri sipil (PNS). Maka tidak sepantasnya bagi pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang sudah diberikan.

Hal itu dikemukakan Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Muhammad Indra Furqon di Jakarta, Kamis (10/6/2021). "Sudah tugas dan kewajiban kita (PNS/ASN) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kita tidak berhak mendapat sesuatu melebihi hak kita, apalagi pegawai negeri sudah disumpah," kata Furqon.

Dia menyebutkan ada perbedaan prinsipil antara penyuapan dan gratifikasi. Kalau penyuapan itu meeting of mind, transaksional, di mana si pemberi mengharapkan sesuatu dari apa yang dia berikan kepada si penerima untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu sehingga ada kesepakatan. “Gratifikasi itu termasuk uang masuk sendiri tanpa kita minta, dibungkus dengan tanda terima kasih berupa uang cuma-cuma, uang minum, uang jasa, uang lelah," ujarnya sebagaimana dikutip Antara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan menerima gratifikasi ilegal merupakan tindak pidana korupsi meskipun tidak terdapat kerugian keuangan negara. Meskipun demikian, gratifikasi pada dasarnya adalah netral, berupa pemberian dalam arti luas. “Kapan gratifikasi itu menjadi ilegal, yaitu gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan kita, dan ini berlawanan dengan kewajiban dan tugas, sesederhana itu,” tutur Furqon.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan para istri pejabat dapat melakukan pencegahan korupsi, salah satunya dengan membisiki pasangannya agar tidak korupsi.

"Kalau ibu-ibu ngomong 'Pak, jangan korupsi ya ingat keluarga di rumah beri, contoh yang baik untuk anak-anak'," kata Alexander.

Menurut Alex, KPK ingin mendorong pencegahan dan pendidikan korupsi berbasis keluarga. "Ibu-ibu dalam memberikan pendampingan kepada pasangan, kepada pejabat, itu juga bisa melakukan pengawalan dan juga bisa melakukan pembinaan kepada anak-anak di rumah hingga menjadi antikorupsi," tutur Alexander. ***

 

Editor : Pudja Rukmana