logo

Kasus Korupsi Dana Hibah Inkracht Van Genesee, KONI Pusat Fokus Tingkatkan Prestasi Atlet

Kasus Korupsi Dana Hibah Inkracht Van Genesee, KONI Pusat Fokus Tingkatkan Prestasi Atlet

17 Mei 2021 15:17 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kasus korupsi dana hibah Kementrian Pemuda Dan Olahraga untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat sudah Inkracht van Genesee . Finalnya kasus yang terjadi pada kepengurusan lama KONI Pusat tidak akan berimbas lagi pada kinerja  pengurus KONI Pusat masa bakti 2019 – 2023 dalam membina prestasi atlet Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional.

“Perihal Dana Hibah KONI sudah ada putusan Pengadilan yang Inkracht van Genesee untuk Mantan Sekjen dan Bendahara Umum  KONI Pusat. Jadi kasus yang di Kejagung saat ini bukan dana hibah kepengurusan lama KONI itu.  Saat ini KONI Pusat membantu proses penyidikan, peserta kegiatan yang disalahgunakan oleh para oknum,” kata Wakil Sekjen II KONI Pusat Bidang Hukum, Markus Othniel Mamahit, SH ketika diminta konfirmasi tentang berita bertajuk “Hampir Sebulan Janji Kejagung Kebut Penyidikan Korupsi Dana Hibah KONI, Siapa Diperiksa Lagi?” yang dilansir COIPers.

Markus Othniel Mamahit yang akrab disapa Othy mengemukakan, kasus dana hibah Kemenpora kepada pengurus lama KONI Pusat itu sudah berkekuatan hokum tetap dan final. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor sudah inkraht van genesee  untuk oknum Kemenpora dan juga dua pengurus KONI Pusat masa bakti 2015 – 2019 yakni mantan Sekjen dan mantan Bendahara Umum.

Kasus yang di Kejagung saat ini berkaitan dengan kegiatan masa lalu seperti  Rapat Koordinasi tentang Pengawasan dan Pelaporan Percepatan Program Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga dan Fasilitas Anggaran menuju Asian Games 2018, dan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Perpres 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

“KONI Pusat membantu proses penyidikan, kita bantu koordinasikan untuk pengisian Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) BPK RI. Saksi yang dimintai keterangan berjumlah 226 orang dari sekitar 47 Cabor, mereka dulunya adalah peserta kegiatan yang disalahgunakan oleh para oknum,” ujarnya.

Disebutkan, kegiatan itu berlangsung pada kepengurusan lama KONI Pusat masa bakti 2015 – 2019 di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman. Setelah masa bakti kepengurusan lama berakhir  maka pada tahun 2019 terjadi peralihan kepengurusan KONI Pusat untuk masa bakti 2019 – 2023.  Terpilih menjadi Ketua Umum Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dan Sekjen Drs Tb Lukman Djajadikusuma, MEMOS.

Meskipun kegiatan itu saat kepengurusan lama dan kepengurusan  baru tidak ada kaitannya, namun  KONI Pusat masa bakti 2019-2023 turut membantu penyidikan kasus yang terjadi pada masa bakti sebelumnya. Walau  tak bertanggung jawab atas kejadian yang masa lalu tetapi KONI Pusat turut membantu fasilitasi proses hukum yang masih berjalan.

“KONI Pusat adalah lembaga yang menjunjung tinggi dan taat kepada hukum, sehingga permintaan informasi dan data terkait permasalahan hukum yang diminta oleh pihak penegak hukum selalu dipenuhi. Pada tahun 2017 (masa bakti kepengurusan sebelumnya) terjadi kasus hukum yang sampai sekarang masih ditangani oleh Kejaksaan Agung,” jelas Dr Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH, Kepala Bidang Hukum KONI Pusat 2019 – 2023.

Mantan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu dan Othy serta seluruh jajaran Kepengurusan KONI Pusat masa bakti 2019 – 2023 berharap kasus tersebut segera tuntas. Dengan demikian KONI Pusat di bawah kepemimpian Ketua Umum Marciano Norman bisa makin fokus melaksanakan program membina peningkatan prestasi para atlet Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Apalagi ke depan berbagai kegiatan olahraga sangat padat. Termasuk pelaksanaan Olimpiade Tokyo, Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua dan SEA Games Hanoi 2021.

Othy menegaskan, peran instansi olahraga harusnya untuk mendukung atlet mencapai prestasi bukan justru mengganjal karena kepentingan oknum. “Kita perlu fasilitasi, karena banyak diantara mereka yang sedang persiapkan diri untuk berbagai kompetisi. Para atlet, pelatih harus dibantu dalam kasus ini agar mereka dapat fokus pada bagaimana meraih prestasi. Jangan sampai adanya lembaga terkait olahraga prestasi justru menambah sulit perjuangan atlet mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional,” tegasnya. ***