logo

Dilema Urbanisasi

Dilema Urbanisasi

17 Mei 2021 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Arus balik pasca Lebaran selalu menjadi ancaman sosial dan ironisnya jumlah semakin meningkat setiap tahun. Urbanisasi juga memicu ancaman kemacetan perkotaan sebagai konsekuensi mobilitas. Hal ini kemudian memicu pertanyaan bagaimana membangun transportasi yang lancar? 

Tidaklah mudah menjawab pertanyaan itu sebab transportasi perkotaan terkait banyak aspek, termasuk tentu manajemen transportasi. Bahkan banyak pakar menyatakan manajemen transportasi perkotaan tidak lepas dari konsep ekonomi. Artinya, jangan sampai kasus kemacetan seperti di Jakarta merembet ke daerah-daerah lain.

Perkotaan pasca urbanisasi harus mewaspadai ancaman kemacetan lalu lintas sebab sejumlah jalan protokol sudah semakin penat oleh modernisasi pembangunan mal – pusat bisnis yang tidak didukung ketersediaan lahan parkir yang menampung pengunjungnya. Realitas ini juga menjadi pembenar terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta. 

Problem lain pembangunan dan perkembangan perkotaan akibat ledakan kependudukan adalah terjadinya fenomena kekumuhan dan keruwetan kota. Esensi terhadap potret riil kekumuhan dan keruwetan kota sebenarnya merupakan konsekuensi dari industrialisasi, globalisasi serta dipicu urbanisasi sebab ketiganya menjanjikan terjadinya perubahan yang drastis - signifikan, meski tidak jarang yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu beralasan jika banyak pakar menyatakan bahwa dampak negatif dari industrialisasi, globalisasi dan urbanisasi justru mengakibatkan identifikasi kegagalan pembangunan.

Jadi, salah satu aspek penting bagi pembangunan dan era otda yaitu penataan ruang dan wilayah secara sistematis. Persoalannya penataan ruang - wilayah tidak berbanding lurus dengan dampak kependudukan yang lebih pesat. Hal ini menunjukan urbanisasi adalah salah satu persoalan kependudukan yang tidak seimbang antara kuantitas dan kualitasnya.

Memang tidak mudah mengantisipasi ledakan kependudukan, terutama dikaitkan dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan. Di satu sisi, harus ada reorientasi pemikiran dan kesadaran kolektif bahwa urbanisasi bukan sekedar ritual tahunan yang menyita banyak energi, tapi juga implikasi kompleks sebagai dampak dari kependudukan dan di sisi lain pemerintah harus berpikir meningkatkan kesejahteraan. Artinya, era otda dan pemekaran harus dikaji ulang terutama terkait tujuan peningkatan kesejahteraan di daerah dan juga alokasi dana desa agar maksimal meningkatkan kesejahteraan sehingga mereduksi arus urbanisasi dan memacu geliat ekonomi di daerah untuk keunggulan produk lokal. 

Andai otda berjalan sesuai rencana dengan mensejahterakan daerah maka energi nasional tidak terkuras hanya untuk sekedar ritual tahunan arus mudik dan balik. Oleh karena itu, fakta migrasi dan arus balik pasca lebaran menjadi isu sensitif setiap tahun, meski di sisi lain solusi konkritnya juga masih belum bisa membuahkan hasil. 

Pemerintah sebetulnya sudah konsisten membangun daerah, termasuk juga alokasi dana desa. Dana desa juga bisa mereduksi urbanisasi jika ekonomi di desa bisa berkembang.  Yang mendasarinya karena dana desa meningkat setiap tahun di 2015 sebesar Rp.20,67 triliun, tahun 2016 menjadi Rp.46,98 triliun, tahun 2017 dan 2018 Rp.60 triliun, dan di 2019 Rp.70 triliun sehingga periode 2015-2019 Rp.257 triliun. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan meningkatkan alokasi dana desa total Rp.400 triliun di 5 tahun mendatang 2019-2024. 

Alokasi tahun 2015-2019 sebesar Rp.257 triliun dengan formulasi 77 persen dibagi rata ke seluruh desa, 20 persen dialokasikan tambahan secara proporsional ke desa berdasar jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Jadi, mengapa arus balik pasca Lebaran selalu meningkat setiap tahun ? ***

  • Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo