logo

Laode & 74 Guru Besar Desak Presiden Atasi Masalah 75 Pegawai KPK

Laode & 74 Guru Besar Desak Presiden Atasi Masalah 75 Pegawai KPK

Presiden Jokowi
16 Mei 2021 19:16 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Mantan Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif dan 74 Guru Besar dari berbagai perguruan tinggi yang menamakan diri sebagai Guru Besar Antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD 'turun tangan' atasi polemik tidak lolos TWK 75 pegawai KPK.

Jokowi dan Mahfud diminta ikut menyelamatkan 75 pegawai KPK tak lolos alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Laode menyatakan, TWK yang telah diselenggarakan tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mensyaratkan TWK dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. "Menkopolhukam atau Presiden harus segera menengahi dan menyelesaikan permasalahan yang menimpa 75 orang pegawai KPK ini agar tidak terzalimi oleh test yang tidak jelas dasar hukumnya," kata Laode, Minggu (16/5/2021).

Laode menilai bahwa metodologi TWK yang digunakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan karena mengandung urusan pribadi pegawai, seperti soal nikah, hasrat seksual pegawai yang belum nikah, hingga cara seseorang salat subuh dengan qunut atau tidak qunut. “TWK yang sudah diselenggarakan terlihat seperti berupaya menggagalkan pegawai-pegawai KPK yang berintegritas,” katanya.

Sebanyak 74 Guru Besar dari berbagai perguruan tinggi yang menamakan diri sebagai Guru Besar Antikorupsi juga mendesak Presiden Joko Widodo bertindak atas polemik pemberhentian 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka

Para guru besar meminta Pimpinan KPK membatalkan penonaktifan/pemberhentian 75 pegawai KPK. "Tak ada alasan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang telah mengabdi dan menjadi bagian dari capaian dan reputasi KPK," kata perwakilan Guru Besar Antikorupsi Sigit Riyanto, Minggu (16/5/2021).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga mengatakan bahwa sudah sepatutnya Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan polemik pemberhentian pegawai KPK yang dianggap tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). "Presiden dapat berbuat sesuatu demi Indonesia yang lebih baik," kata Sigit.

Guru Besar Antikorupsi menganggap masa depan KPK sedang diuji. Permberhentian 75 pegawai KPK secara tiba-tiba oleh Pimpinan KPK dengan dalih tidak lolos TWK adalah sebuah masalah. Sebab TWK yang diikuti oleh seluruh pegawai KPK memiliki problematika serius.

Laode selanjutnya  meminta Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Menpan RB Tjahjo Kumolo menunda pelantikan alih status pegawai KPK menjadi ASN sampai nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK mendapatkan penjelasan.

"Tak ada alasan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang telah mengabdi dan menjadi bagian dari capaian dan reputasi KPK selama ini," kata Sigit Riyanto, Minggu (16/5/2021).***

 

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto