logo

Rohadi Diduga Menyuap Bupati Dengan Mobil Pajero

Rohadi Diduga Menyuap Bupati Dengan Mobil Pajero

bekas Panitera Pengganti PN Jakarta Utara Rohadi SH
16 Mei 2021 19:06 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Bekas panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Rohadi SH yang sudah menjalani hukumannya terkait pengaturan perkara atau suap pedangdut Saiful Jamil kembali di dudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Lelaki yang sempat dijuluki sebagai ASN Tajir itu kali ini dipersalahkan JPU KPK telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), masih dalam kaitan pengaturan putusan berbagai perkara.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta terungkap pula bahwa Rohadi menyuap Bupati Indramayu 2010-2018 Anna Sophanah dengan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport. Dua saksi mantan Kepala Desa Kecamatan Cikedung, Indramayu Surjana dan saksi Unggul Bainaji dihadirkan JPU KPK untuk menjelaskan dugaan pemberian satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport untuk Bupati Indramayu 2010-2018 Anna Sophanah tersebut.

Kedua saksi mengaku pernah diajak kakak Rohadi, Darim, yang saat itu menjabat Camat Cikedung untuk bertandang ke kediaman Anna sekira tahun 2016. “Waktu itu naik mobil Pajero berwarna hitam,” demikian Surjana.

Kunjungan itu tadinya dalam rangka silaturahmi lantaran Anna baru saja terpilih sebagai Bupati Indramayu. Namun ketika jaksa KPK menanyakan keberadaan mobil Pajero tersebut ditinggal di rumah Anna, baik saksi Surjana maupun Unggul mengatakan tidak mengetahui alasan mengapa mobil tersebut ditinggal di rumah Anna. Hanya  mobil Pajero yang ditinggal itu dalam kondisi baru. Akibatnya, saat pulang, Surjana mengaku menggunakan mobil dinas. Mobil Pajero tersebut diduga diberikan oleh Rohadi kepada Anna terkait rencana izin pembangunan Rumah Sakit Reysa yang dimiliki Rohadi.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK disebutkan bahwa mobil itu keluaran 2015 dan dibeli seharga Rp385 juta di Jakarta. Mobil tersebut bernomor pelat B 1503 TJK dengan kepemilikan diatasnamakan Sutikno. Kemudian pelat nomor diubah menjadi B 104 ANA dan diberikan kepada Anna.

“KPK masih menggali fakta-fakta persidangan kasus ini. Kalau alat buktinya kuat, bisa saja ada lagi ditetapkan terdakwa (baru),” ujar jaksa tersebut, Minggu (16/5/2021).

Bekas Panitera Pengganti (PP) tajir Rohadi didakwa telah menerima suap sebesar Rp1,21 miliar dari anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus Ijie terkait pengaturan perkara. Suap diberikan agar Robert dan Jimmy dapat diputus bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

Terkait kedua kasus itu, Rohadi dipersalahkan menerima hadiah dan janji sebesar Rp110 juta dari Jeffri Darmawan. Duit itu diduga diberikan Jeffri melalui perantara Rudi Indawan. Rohadi juga diduga menerima uang haram untuk memenangkan perkara dari Yanto Pranoto melalui Rudi Indawan Rp235 juta. Bekasi PP tajir itu diduga juga menerima uang dari Ali Darmadi Rp1,6 miliar, dan dari mantan anggota DPR Sareh Wiyono Rp1,5 miliar.

Pada dakwaan ketiga, Rohadi diduga menerima gratifikasi senilai Rp11,5 miliar. Duit itu dikumpulkan Rohadi dari banyak orang mulai dari 2001 sampai 2014. Karenanya, Rohadi diduga melakukan pencucian uang dengan membeli 41 bidang tanah dan bangunan, serta 19 mobil mewah untuk menyamarkan kekayaannya.

Rohadi menukarkan uang asing sebanyak 87 kali sejak Januari 2011 hingga Juni 2016. Dia diduga melakukan investasi sebanyak 32 kali di RSU Reysa dengan nilai Rp100-300 juta.

Sebelumnya Rohadi sempat berkoar-koar menyebutkan bahwa bukan dirinya saja yang terlibat dalam kasus yang membelitnya. Dia menyayangkan penyidik KPK yang hanya memfokuskan penanganan kasus suap dan TPPU tersebut terhadap dirinya saja.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto