logo

Berkat TWK Dapat Dideteksi Potensi Tak Dukung Persatuan Bangsa

Berkat TWK Dapat Dideteksi Potensi Tak Dukung Persatuan Bangsa

Prof Romli Atmasasmita
16 Mei 2021 19:00 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai justru dapat mendeteksi adanya hal-hal yang negatif kaitan kebangsaan pada diri sejumlah pegawai KPK. Karenanya  sudah sepantasnya pegawai KPK yang tidak lulus TWK tidak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sadar diri untuk meninggalkan Gedung Merah Putih.

Sebab, TWK sendiri diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) beserta sejumlah lembaga seperti Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI, dan Dinas Psikologi TNI AD. Artinya, dalam diri pegawai KPK yang tak lolos TWK ada potensi tidak mendukung NKRI sepenuhnya.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Dr Romli Atmasasmita mengemukakan hal itu menanggapi berkepanjangan kontroversi atas tidak lolos TWK 75 pegawai KPK. “Melihat fakta kaitan HTI dan FPI, kita tidak boleh lagi mentolerir calon ASN atau ASN yang memiliki landasan paradigma yang masih ragu terhadap persatuan bangsa,” ujarnya, Sabtu (15/5/2021).

Lagi pula, katanya, penonaktifkan pegawai KPK yang tidak lolos TWK sudah sejalan dengan aturan yang berlaku. “Tidak ada dendam pribadi  dalam keputusan itu,” tuturnya seraya menambahkan ada dua pihak yang memainkan berbagai narasi seolah-olah sedang terjadi pelemahan terhadap KPK menyusul hasil TWK. Pertama mereka yang tak rela tergusur, kedua pihak yang menikmati manfaat dari keberadaan kelompok pertama di KPK selama ini.

“Putusan MK RI 70/ PUU- XVII/2019 telah mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Pasal 6 UU 19/2019 termasuk penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Tidak ada alasan lagi bagi siapapun menuding KPK dilembahkan Firli Bahuri,” tegasnya kemudian menyebutkan pihak-pihak yang menyatakan diri sebagai sosok berintegritas atau hebat, sesungguhnya memiliki sikap pengecut yang sangat memalukan.

“Ini justru harus dilawan. Arogansi dan keinginan nafsu yang semena-mena berlandaskan kepentingan diri sendiri inilah yang sebenarnya harus dihabisi,”  kata Romli juga mengkritik sikap seorang pakar hukum tata negara yang pernyataan cenderung berlandaskan subjektivitas dan condong berpihak kepada pihak tertentu.

 
KPK sendiri memastikan pembebastugasan 75 pegawai termasuk penyidik senior Novel Baswedan tidak mengganggu kinerja lembaga antirasuah itu.

"Khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain," ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu (15/5/2021). Ke-75 pegawai KPK sebelumnya telah diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.

"Kerja-kerja di KPK di seluruh kedeputian dilakukan tidak ada yang individual, namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya," kata Ali seperti dikutip Antara. 

Pegawai KPK berjumlah 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas. Untuk itu, KPK bakal mengambil keputusan terbaik atas hasil TWK dari BKN tersebut. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa sedang terjadi pelemahan terhadap KPK. UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU 30/2002 tentang KPK justru memperkuat KPK. Oleh karenanya, kata pakar hukum pidana, Suparji Ahmad, “penonaktifan” pegawai KPK tidak bisa disebut sebagai upaya pelemahan KPK. Sampai hari ini,  KPK masih memperlihatkan tajinya.  “Masih OTT mulai dari menteri dan bupati. Melihat fakta tersebut, berarti narasi KPK lemah tidak sepenuhnya benar, karena masih berdaya dan bertaji," kata Suparji, Sabtu (15/5/2021).

Dia mengingatkan tidak perlu ada pihak yang terus memainkan isu pelemahan KPK. Semua pihak lebih baik mendorong KPK agar tetap produktif dalam memberantas korupsi. “Ada ketentuan normatif yang hendaknya juga diperhatikan yakni putusan MK 70/2021 bahwa alih status pegawai KPK diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto