logo

BNPT: Radikalisme Akibat Ketimpangan Ekonomi Dan Kurangnya Wawasan Kebangsaan

BNPT: Radikalisme Akibat Ketimpangan Ekonomi Dan Kurangnya Wawasan Kebangsaan

16 Mei 2021 15:11 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sekretaris Jenderal Gugus Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) H Denny Sanusi BA, menegaskan bibit kekerasan, non toleran, radikal dan puncaknya menjadi teroris, itu terjadi melalui tahapan.

Masalah radikalisme menjadi sangat serius dalam masyarakat,  terutama di kalangan grass root. Setelah dianalisa secara mendalam maka ada 2 penyebab utama seseorang cenderung menjadi radikal. Yaitu satu, ketimpangan ekonomi yang sangat tajam. Dan kedua, pengetahuan dan wawasan kebangsaan mayoritas masyarakat kita sangat minim.

H Denny Sanusi mengatakan itu Minggu (16/5/2021) berkaitan dengan upaya mencari solusi masalah radikalisme tersebut.

Denny Sanusi yang juga menjabat Sekjen Lembaga Persahabatan Organisasi Islam (LPOI)  dan Lembaga Persahabatan Organisasi Keagamaan (LPOK) ini menyebut ketimpangan ekonomi kita sangat tajam.

 Betapa tidak, kekayaan 4 pengusaha Indonesia sama dengan pendapatan 100 juta rakyat kita.  "Nah kedua hal itulah yang sangat urgent sekali di samping ada penyebab lainnya," tambah Denny.

Dikatakan selama masalah tersebut masih ada di masyarakat,  maka potensi radikalisme dipastikan masih ada.

Oleh karenya  Denny Sanusi yang juga menjabat Plt Ketua Umum DPP PITI Persatuan itu  memberikan solusi untuk mengurangi potensi seseorang menjadi radikal.

"Pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan ekonomi yang pro rakyat yaitu dengan mengeluarkan peraturan perdagangan yang memihak masyarakat. Ini pernah dilakukan oleh Malaysia dan cukup berhasil," tandasnya.

Tentu saja kata Denny,  hal tersebut harus dilakukan dengan serius dan memang memerlukan waktu.

Denny Sanusi juga  menilai, pengetahuan dan  wawasan kebangsaan masyarakat saat ini sangat mengkhawatirkan. "Kaum muda sudah sangat cuek sekali dan mereka sudah tidak peduli lagi tentang bangsa dan negara. Mereka hidup glamor, santai dan tidak mau bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidupnya," keluhnya.

Karena itu Sekjen Gugus Tugas BNPT ini menegaskan sekarang  sudah waktunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Agama mengeluarkan kebijakan pengajaran tentang moral dan budi pekerti yang saat ini sudah ditinggalkan.

"Pemerintah hendaknya  serius untuk mengembalikan mata pelajaran tersebut," kata Denny yang masih ingat waktu zaman sekolah dahulu betapa semua siswa sangat menghormati orang tua dan gurunya. Para siswa  cenderung takut dan segan kepada para orang tua dan guru karena sangat berwibawa sekali.

"Suasana itulah yang sangat kami rindukan,  agar penuh keberkahan dan kedamaian," tambahnya.

Denny mengharapkan agar hal itu mendapat tanggapan serius dari pihak yang berkompeten terutama pada semua pihak yang peduli pada generasi muda agar mereka dapat menjadi generasi milenial yang membanggakan bagi bangsa Indonesia.

Denny juga mengajak agar sebagai elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan memberikan informasi yang sejuk dan sekaligus memberikan contoh yang positif untuk  keluarga dan komunitas, ormas maupun masyarakat sebangsa. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto