logo

Menko PMK Pastikan Salat Ied Terapkan Protkes

 Menko PMK Pastikan Salat Ied Terapkan Protkes

Menko PMK Muhadjir Effendy.(foto,ist)
12 Mei 2021 01:36 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pelaksanaan Salat Idul Fitri 1442 Hijriah menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah, dalam upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 khususnya di hari lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat memimpin Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Agama (Menag) serta kepala lembaga terkait, di Jakarta, Selasa (11/5/2021) menyatakan, potensi kerumunan justru akan sangat mungkin terjadi usai jamaah selesai melaksanakan Salat Ied dan bersiap meninggalkan masjid.

"Ini yang harus kita antisipasi. Kalau Salat Ied biasanya jamaah sudah mandi dan berwudhu dari rumah, jadi tidak perlu antre untuk berwudhu. Malah pas pulang ini yang biasanya akan sangat mungkin terjadi kerumunan," terangnya

Dia pun menekankan, agar aturan protokol kesehatan (protkes) dapat dijalankan secara ketat. Petugas mulai dari Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW hingga personel TNI, Polri, dan Babinkamtibmas harus turut memastikan penerapan protkes oleh masyarakat.

"Karena masalah agama masih urusan pemerintahan absolut. Jadi kewenangannya masih penuh di tangan pemerintah pusat. Saya kira jaringan birokrasi di Kemenag bisa diefektifkan untuk mengendalikan, memantau, termasuk menertibkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kemenag," tuturnya menegaskan.

Menurut Menko PMK, Kemenag memiliki keterbatasan terutama dalam menyediakan sarana prasana, untuk melengkapi pelaksanaan protkes selama Salat Idul Fitri. Salah satunya yaitu terkait ketersediaan hand sanitizer dan masker cadangan.

Di bagian lain, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan, Presiden telah menugaskan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengalokasikan masker ke seluruh Indonesia, termasuk untuk kesiapan pelaksanaan Salat Idul Fitri.

"Bila berkenan Pak Menperin agar menginstruksikan pendistribusian masker ke daerah-daerah, khususnya yang menjadi zona merah dan zona oranye. Kalau kami (BNPB) tidak mungkin karena setelah ada keputusan bersama, untuk pengadaan barang itu berakhir pada tanggal 31 Maret. Untuk semua pengadaan sudah dialihkan ke Kemenkes dan Kemenperin," jelasnya.

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas memastikan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan seluruh aparat Kemenag hingga ke tingkat daerah. Namun, diakuinya masih terdapat kendala dalam penegakan kepatuhan terhadap pelaksanaan protkes.

"Masalahnya, struktur di Kemenag hanya sampai di level imbauan. Kami tidak memiliki alat tekan, sehingga teman-teman di lapangan tidak bisa terlalu tegas. Perlu dukungan bantuan dan kerja sama pihak keamanan seperti TNI dan Polri," terang Menag.

Menanggapi hal itu, Menko PMK minta pada pihak TNI, Polri, termasuk Polisi Pamong Praja untuk ikut melakukan pengawasan dan penegakkan, bagi masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan terutama saat melaksanakan Salat Idul Fitri.***

Editor : Markon Piliang