logo

Antisipasi Pemerintah Hambat Penularan Covid-19, Jelang Hingga Pasca Lebaran

Antisipasi Pemerintah Hambat Penularan Covid-19, Jelang Hingga Pasca Lebaran

Airlangga dan Budi Karya Sumadi. (YouTube)
11 Mei 2021 22:05 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) yang akan diberlakukan mulai 18 Mei - 31 Mei 2021 tetap di 30 provinsi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju penularan pandemi Covid-19. 

Demikian disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi Covid-19 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021).

"Tentu 18 (Mei) sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu daripada pascamudik Hari Raya Lebaran dan tentu (juga dilakukan) pengetatan dari 3T (tracing, testing, dan treatment),” kata Airlangga dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden dan Sekretariat Kabinet.

Menurut Airlangga, dari 30 provinsi yang saat ini melaksanakan PPKM Mikro, 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian. Sementara lima provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat, sebagian akibat datangnya pekerja migran.

Kenaikan tren konfirmasi kasus harian tersebut, kata Airlangga, mengakibatkan tujuh provinsi mempunyai tingkat keterisian tempat tidur atau BOR (Bed Occupancy Ratio) Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 50 persen. Ketujuh provinsi tersebut adalah Sumatra Utara (63,4 persen), Riau (59,1 persen), Kepulauan Riau (59,9 persen), Sumatra Selatan (56,6 persen), Jambi (56,2 persen), Lampung (50,8 persen), dan Kalimantan Barat (50,6 persen).

Sekarang ini Sumatra menjadi perhatian pemerintah karena kenaikan signifikan memang terjadi di Sumatera. "Sedangkan di Jawa terlihat bahwa BOR rata-rata di bawah 40 persen dan ini merupakan yang terendah sepanjang periode PPKM Mikro,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Ketua KPCPEN menyebutkan BOR di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet juga relatif rendah yaitu 21,47 persen atau terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur.

Ketua KPCPEN memaparkan tentang perkembangan kasus Covid-19 secara nasional hingga 9 Mei 2021. Tingkat kasus aktif per 9 Mei itu 5,7 persen atau 98.395 kasus. Bandingkan dengan kasus global yang mencatat hingga 12,3 persen. 

"Kemudian, tingkat kesembuhan itu  91,5 persen atau 1.568.277 kasus, lebih baik dari global (85,78 persen). Tingkat kematian 2,7 persen versus global 2,08 persen,” ujarnya.

Dalam keterangan persnya Airlangga juga menjelaskan bahwa terjadi kenaikan tren mobilitas penduduk nasional di tujuh hari terakhir, terutama di Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. “Kita melihat dalam bulan Ramadhan ini sektor retail, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi,” ujarnya.

Sementara tiga provinsi yang mobilitasnya rendah adalah Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau (Kepri). “Kepri mobilitas rendah, namun karena adanya kedatangan PMI (Pekerja Migran Indonesia), maka ada kenaikan kasus,” tutur Airlangga.

Penanganan Kedatangan PMI

Untuk periode April-Mei 2021, PMI yang pulang ke Tanah Air karena habis masa perjanjian kerjanya diprediksi mencapai 49.682 orang. Dari jumlah itu,  24.215 PMI pulang pada April dan 25.467 PMI (Mei). Pemerintah mengantisipasi penanganan kedatangannya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Begitu tiba, PMI akan dikarantina selama 5 hari di daerah kedatangan dan dilakukan PCR-Test.

Hasil testing sejauh ini, kasus positif Covid-19 untuk PMI cukup tinggi, sehingga perlu diantisipasi kemungkinan kenaikan kasus di daerah pemasukan PMI.

“Permasalahan di Sumatera Utara, Riau (Dumai), Kep Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat terkait kebutuhan tempat untuk karantina dan perawatan bagi PMI yang positif. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menambahkan kapasitas TT untuk menampung PMI (misalnya RS Pertamina Dumai dll),” ungkap Menko Airlangga.

Menurut Airlangga, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dikoordinasikan oleh Pangdam di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

“Ini untuk (penanganan) para pekerja PMI dilakukan dengan prokes (protokol kesehatan) ketat, baik itu melalui dengan pengetesan, termasuk PCR test, dan karantina,” ujar Airlangga.

Ditambahkan Ketua KPCPEN,  hasil testing sejauh ini menunjukkan kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi, sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus di daerah pemasukan PMI.

“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatra (termasuk dengan Riau, Kepri), Kaltara, Kalbar, terkait dengan kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan, termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai, misalnya, di mana Rumah Sakit Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut,” ujarnya.

Tak Ada Surat Izin

Terkait pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik, disampaikan Airlangga, penyekatan untuk pengetatan mobilitas yang dilakukan oleh Kepolisian di 381 lokasi, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

“Untuk operasi kendaraan atau Operasi Ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikkan 41.097 (kendaraan), dan pelanggaran travel gelap adalah 346 kendaraan,” ujarnya.

Pada masa peniadaan mudik yang berlangsung hingga tanggal 17 Mei tersebut, ujar Ketua KPCPEN, tidak diperlukan surat bebas Covid-19 dan surat izin untuk perjalanan orang di wilayah aglomerasi. “Kembali ditegaskan bahwa untuk antarwilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan,” ungkapnya.

Soal Peniadaan Mudik

Menurut Menko Ekonomi, setelah masuk ke masa pelarangan mudik, terjadi penurunan jumlah penumpang di semua moda transportasi rata-rata hingga lebih dari -61%. Jumlah kendaraan harian yang keluar dari Jakarta juga turun hingga -33,1%.

Penyekatan untuk pengetatan mobilitas dilakukan di 381 lokasi oleh Korlantas Polri, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/ kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

Melalui Operasi Ketupat 2021, 6-8 Mei lalu, pemeriksaan kendaraan dapat dilakukan dengan baik. Sebanyak 113.694 kendaraan diperiksa. Sedangkan jumlah yang diputar balik 41.097 kendaraan dengan pelanggaran travel gelap mrncapai 346 kendaraan.

“Tetapi, mobilitas antar wilayah dalam aglomerasi tidak memerlukan surat bebas Covid dan surat izin perjalanan (SIKM). Sementara, kebijakan untuk tempat wisata yaitu untuk yang berada di Zona Merah dan Oranye, dilarang untuk buka/operasi. Sedangkan di zona lain, diizinkan untuk buka/operasi dengan kapasitas maksimal 50% dan penerapan Prokes 3M secara ketat” ujar Menko Airlangga.

Penyekatan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, secara umum kebijakan pelarangan/ peniadaaan mudik mendapat penerimaan cukup baik dari masyarakat, dan ia pun mengapresiasi Polri/ TNI/ Pemda yang sudah melakukan usaha penyekatan yang baik.

Pada masa pra larangan mudik (22 April-5 Mei) terjadi kenaikan jumlah penduduk yang keluar dari daerah asalnya (sekitar 20%-30%), karena pemerintah memberi syarat lebih ketat untuk hasil tes hanya berlaku 1 hari. Hal ini menyebabkan para pemudik memajukan mudiknya sebelum 6 Mei, sehingga setelah tanggal itu terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan masa pra-larangan mudik, dengan rincian jumlah rata-rata penumpang harian sbb: angkutan jalan (-83,4%), angkutan laut (-33,9%), angkutan udara (-93,5%), penyeberangan (-65%), dan kereta api (-56%).

“Kami juga membahas rencana kepulangan dari daerah mudik, (diperkirakan) sebanyak 22% atau sekitar 3,6 juta pemudik akan balik pada H+2, jadi yang akan kami usulkan, harus ada yang menunda kepulangan supaya tidak semuanya bertemu di waktu dan lokasi yang sama,” ujar Menhub.

Selain itu, juga dilakukan tracing pada beberapa lokasi yang memiliki konsentrasi pemudik besar. “Khusus untuk mereka yang melakukan perjalanan darat (kami sarankan) harus diberi vaksin gratis. Sedangkan, untuk udara proses tracing-nya lebih pendek, jadi baru besok akan dilakukan pembahasan,” jelasnya.

Mengenai kepulangan PMI, baik di Kep Riau maupun Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, Kemenhhub akan menyediakan kapal dan bis utk mengantar mereka sampai ke tujuan akhir. Pangdam akan mengambil alih di Kepri dan Kalbar. “Untuk penggunaan pesawat udara tidak ada lagi penerbangan carter di masa peniadaan mudik ini,” tegasnya.

Objek Wisata

Terkait operasional objek wisata, Airlangga menegaskan bahwa sesuai dengan aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), tempat-tempat wisata di daerah Zona Merah dan Oranye dilarang untuk beroperasi. Sementara untuk zona lainnya diizinkan dengan pembatasan kapasitas dan penerapan prokes yang ketat.

Hal ini sesuai regulasi PPKM Mikro yang sudah mengatur terkait kebijakan di tempat umum. Bahwa untuk Zona Hijau dan Zona Kuning, tempat wisata boleh dibuka, maksimum 50 persen pengunjung dengan prokes yang ketat. Sedangkan untuk Zona Merah dan Zona Oranye dilarang. ***

Editor : Pudja Rukmana