logo

Mudik

Mudik

10 Mei 2021 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Meski pemerintah sudah melarang mudik pada lebaran ini dan seperti diberlakukan pada Lebaran yang lalu faktanya arus mudik tetap saja tidak terbendung. Mudik di era kekinian seolah tidak bisa tergantikan dengan cara mudik virtual meski juga bisa dilakukan secara real time online dengan video call. 

Faktanya mudik tidak hanya ajang silaturahmi tetapi juga bisa menyatukan sanak kerabat yang berjauhan setahun kemarin ketika semuanya mencari rejeki. Setahun sekali mudik dan pulang kampung menjadi ritual silaturahmi di era kekinian yang kian tidak tergantikan dan karenanya melarang mudik di era kekinian sejatinya hanyalah menunda kepulangan sanak kerabat ke tanah kelahiran. 

Argumen pemerintah melarang juga tidak beralasan karena trend pandemi kembali naik dan data dampak liburan terhadap peningkatan pandemi ternyata juga terbukti. Di sisi lain euforia vaksinasi secara tidak langsung juga berdampak negatif terhadap ketentuan prokes dan dari realitas ini memicu peningkatan pandemi di masyarakat. Belajar bijak dari kasus di India maka beralasan jika kemudian pemerintah melarang mudik di lebaran kali ini dan fakta dari larangan ini adalah untuk yang kedua kalinya karena pada lebaran kemarin saat awal pandemi pemerintah juga melarang mudik. 

Ironi dari larangan mudik kali ini ternyata tidak sinkron dengan keputusan di daerah dan faktanya ada beberapa daerah yang tegas melarang mudik lokal, meski di sisi lain masih ada juga sejumlah daerah yang memperbolehkan mudik secara lokal. Fakta inkonsistensi ini jelas berdampak sistemik terhadap pemudik dan karenanya beralasan jika kemudian terjadi gelombang mudik awal sebelum diberlakukan larangan mudik sampai tentunya pasca lebaran. Bagaimanapun juga tentu tidak bisa menyalahkan terjadinya fenomena gelombang mudik awal karena tahun kemarin sudah tidak mudik dan bisa saja di lebaran ini justru menjadi korban dari gelombang PHK dari sejumlah korporasi. 

Tidak bisa dipungkiri pandemi setahun terakhir berdampak sistemik terhadap semua hal, tidak terkecuali di sektor industri – korporasi. Meski pemerintah telah menggelontorkan dana triliunan rupiah dan berbagai program insentif untuk masyarakat dan korporasi tapi fakta dampak pandemi tetap tidak bisa diabaikan. Imbasnya dunia usaha terkoreksi dari semua target produksi dan penjualannya sehingga profit menurun dan kemampuan pembayaran untuk semua biaya operasional juga terpengaruh, termasuk juga kemampuan bagi pembayaran THR kepada karyawan. Oleh karena itu, wajar juga jika berita media untuk sepekan terakhir tidak bisa terlepas dari konflik seputar pembayaran THR.

Bahkan pada sejumlah kasus terjadi mediasi untuk pembayaran THR secara dicicil. Artinya, program dan kebijakan yang digulirkan pemerintah, termasuk juga kucuran dana pemulihan yang mencapai triliunan belum menjamin terhadap kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Jika ini berlanjut pasca lebaran dan ditambah sebaran pandemi yang meningkat

maka upaya vaksinasi dan alokasi dana PEN tidak efektif meredam dampak pandemi. 

Ironi lain yaitu pembukaan tempat wisata yang identik dengan kerumunan massa. Tentu tidak mungkin berwisata tidak bergerombol sementara aktivitas bergerombol saat ini juga masih sangat rentan terhadap penyebaran pandemi itu sendiri. Oleh karena itu, realita ini menjadi dilema, yaitu di satu sisi ingin melarang kerumuman demi menegakan  ketentuan prokes tapi disisi lain juga ada komitmen memacu geliat ekonomi di daerah demi ada interaksi produksi – konsumsi. Jadi, melarang mudik pada 2 lebaran terakhir sepertinya memicu dampak sistemik juga terhadap geliat ekonomi, produksi dan konsumsi sementara realita pandemi juga masih mengancam. Selamat Lebaran 1442 H, Mohon  Maaf Lahir Batin. Salam Sehat dan Salam Sukses. ***

  • Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo