logo

Gelar Rapat Perdana, LBH Benteng Perjuangan Rakyat Bakal Deklarasi Di Gedung Juang

Gelar Rapat Perdana, LBH Benteng Perjuangan Rakyat Bakal Deklarasi Di Gedung Juang

Rapat perdana LBH Benteng Perjuagan Rakyat sekaligus buka puasa bersama pada Jumat (7/5/2021). (FOTO: Dharma/suarakarya.id).
07 Mei 2021 21:11 WIB
Penulis : Dharma

SuaraKarya.id - BEKASI: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Benteng Perjuangan Rakyat menggelar rapat perdana sekaligus buka puasa bersama pada Jumat (7/5/2021), di Jalan Gurame Raya, Perumnas 2, Kota Bekasi.

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Pembina LBH Benteng Perjuangan Rakyat Raji N Sitepu .Sos.Msc, Kabid Litigasi Danang Swadaru SH, Kabid Non Litigasi Ismail SH, Humas Ir. Ismail.

"Tujuan diadakanya buka puasa bersama ini dan dibarengin rapat perdana adalah untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah juga meningkatkan rasa persaudaraan sesama pengurus LBH," kata Direktur LBH Benteng Perjuangan Rakyat, Andi M. Yusuf kepada awak media, Jumat (7/5/2021).

Ia mengatakan, di dalam rapat agenda membahas audensi ke berbagai instansi terkait sekaligus membahas rencana deklarasi LBH Benteng Perjuangan Rakyat.

"Insya Allah akan diadakan di bulan depan di Gedung Juang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Tujuan lain konsolidasi untuk memantapkan kerja bantuan hukum hingga ke wilayah cabang dan provinsi lainnya," katanya.

Menurutnya, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah luas, sehingga diperlukan peran bantuan hukum yang dapat melebarkan sayap hingga di kabupaten dan kota. 

"Masih banyak persoalan hukum yang dihadapi masyarakat miskin dan pencari keadilan belum terlayani dengan baik. Karena itu peran LBH ini diharapkan dapat menjangkau lebih luas lagi, sehingga keadilan dapat benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat marjinal sampai kabupaten dan kota," ucapnya.

Ia menambahkan, berdirinya LBH Benteng Perjuangan Rakyat bertepatan di bulan Suci Ramadhan. Terlebih, LBH ini lahir dari simbol perjuangan untuk rakyat yang marjinal. 

"Yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pendampingan dan advokasi bagi masyarakat yang tidak mampu secara gratis baik di luar maupun di dalam pengadilan," jelasnya. ***

Editor : Pudja Rukmana