logo

Usut Tuntas Korupsi, Aliansi Mahasiswa Minta KPK Periksa Bupati Bekasi Dan DLH

Usut Tuntas Korupsi, Aliansi Mahasiswa Minta KPK Periksa Bupati Bekasi Dan DLH

Aliansi Mahasiswa Bekasi saat menggelar aksi terkait dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi, mulai dari proyek pembangunan toilet, bulldozer hingga jual beli jabatan. (FOTO: Ist).
05 Mei 2021 22:00 WIB
Penulis : Dharma

SuaraKarya.id - CIKARANG: Aliansi Mahasiswa Bekasi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas permasalahan dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi, mulai dari proyek pembangunan toilet, buldozer hingga jual beli jabatan.

Koordinasi Aliansi Mahasiswa Bekasi, Wawan mengatakan, maraknya dugaan korupsi sudah ramai jadi perbincangan publik. Contohnya toilet atau WC (Sultan) yang berukuran 3,5 x 3,6 meter sebanyak 488 toilet yang tersebar di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Proyek penunjang sarana sekolah itu menghabiskan anggaran APBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp196,8 juta.

"Kami selaku mahasiswa di Kabupaten Bekasi menilai proyek WC tidak masuk akal," katanya kepada Suarakarya.id, Rabu (5/5/2021).

Ia merinci berdasarkan proyek dokumen rancangan anggaran bangunan (RAB) pembangunan WC dengan pekerjaan peraiapan menalan biaya Rp9,9 juta. Lalu, pekerjaan tanah Rp3,2 juta, struktur beton Rp23,1 juta, dinding Rp16,6 juta, penutup lantai Rp9,6 juta, plafon Rp10,8 juta, mekanikal Rp70,7 juta, pintu dan kusen Rp7,6 juta, kaca Rp644 ribu, instalasi listrik Rp4,4 juta, dan struktur atap Rp21,2 juta.

"Adapun total biaya yang dikeluarkan senilai Rp198 juta sudah termasuk pajak 10 persen Rp18 juta," ungkapnya.

Tak hanya WC yang viral, dugaan Bupati Bekasi melakukan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi dengan harga yang begitu fantastis.

"Kami meminta kepada KPK untuk segara turun tangan dan memeriksa Bupati Bekasi yang diduga melakukan jual beli jabatan," tegasnya.

Bahkan, sambung dia, pihaknya mengutip dari salah satu media bahwa Ketua KPK Firli Bahuri memberi pernyataan terkait “Praktik jual beli jabatan akan kami sikat”.

"Kami selaku mahasiswa yakin bahwa KPK mampu menyelesaikan polemik yang ada di Kabupaten Bekasi. Bupati Kudus Muhammad Tamzil, eks Bupati Cirebon bisa tertangkap. Seharusnya, begitu pun Kabupaten Bekasi bisa seperti Bupati Cirebon," ujarnya. 

Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi disinyalir mark-up terkait pengadaan bulldozer pada tahun anggaran 2019. Namun, dalam dugaan mark-up tersebut pernah ditangani oleh Kejari Cikarang. Alhasil, belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami menilai bahwa Kejari Cikarang tidak serius menanggapi hal tersebut," katanya.

Aliansi Mahasiswa Bekasi memberikan tiga poin agar KPK dapat menangani serius soal dugaan korupai Bupati Bekasi dan DLH setempat, diantaranya:

1. Mendesak KPK untuk segera memanggil Bupati Bekasi Karena diduga melakukan KKN terkait WC sultan yang memakan anggaran sampai Rp196,8 juta.

2. Mendesak KPK untuk segera memanggil  Bupati Bekasi yang diduga melakukan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi.

3. Mendesak KPK segera memeriksa dan memanggil DLH Kabupaten Bekasi, karena diduga melakukan mark-up. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH