logo

KY Berusaha Jamin Pengawasan Terhadap Wakil Tuhan

KY Berusaha Jamin Pengawasan Terhadap Wakil Tuhan

KY
04 Mei 2021 11:56 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Komisi Yudisial (KY) berusaha menjamin bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap hakim, wakil Tuhan di muka bumi, tetap menjunjung kehormatan dan keluhuran martabat hakim itu sendiri. Karena itu, KY berusaha memastikan penegakan pelaksanaan kode etik hakim untuk menjaga kemuliaan profesi hakim sebagai yang mulia.

Dalam rangka itu pula, KY merekomendasikan 48 hakim dijatuhi sanksi dari sanksi ringan sampai berat. Sanksi ringan karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepanjang kuartal 1 tahun 2021 atau periode Januari hingga April 2021.

Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak (pelapor dan saksi) yang dilengkapi dengan pembuatan BAP, mengumpulkan bukti-bukti yang detail sebelum memeriksa hakim dan mengenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan.

“Dalam rangka menjamin bahwa pengawasan yang dilakukan KY tetap menjunjung kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan berjalan semestinya," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violeta, Senin (3/5/2021).

Selama kuartal 1 tahun 2021, KY telah melaksanakan sidang panel sebanyak 61 laporan. Hasilnya, sebanyak 18 laporan dinyatakan dapat ditindaklanjuti dan 43 laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.

Penanganan selanjutnya, yaitu pelaksanakan sidang pleno sebanyak 94 laporan. "Sidang pleno memutuskan bahwa 27 laporan terbukti melanggar dan 67 laporan tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," papar Sukma.

Hakim yang terbukti melanggar KEPPH diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Rekomendasi sanksi ini selanjutnya disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk implementasi pelaksanaan sanksinya.  

"Sanksi ringan berupa teguran lisan untuk 6 hakim, teguran tertulis untuk 11 hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 19 hakim," tutur Sukma.

Pelaksanaan pengenaan sanksi KY ini seringkali terhambat karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti putusan sanksi KY ini dan adanya tumpang tindih tugas. Padahal, UU 18/2011 mengamanatkan kepada KY untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yakni sebanyak 234 laporan. Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 121 laporan. Selain itu, ada juga pengaduan terkait perkara agama (29 laporan), Tipikor (27 laporan), niaga (26 laporan), Tata Usaha Negara (18 laporan), perselisihan hubungan industrial (13 laporan), dan lainnya.

Tercatat 10 provinsi terbanyak dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH didominasi kota-kota besar di Indonesia. Paling banyak adalah DKI Jakarta (128 laporan), Sumatera Utara (49 laporan), Jawa Timur (44 laporan), Jawa Barat (40 laporan), Jawa Tengah (22 laporan), Riau (21 laporan), Sumatera Selatan (20 laporan), Kalimantan Timur (16 laporan), Sulawesi Selatan (14 laporan), Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (13 laporan). ***

Editor : Pudja Rukmana