logo

MA Tolak Upaya Hukum Luar Biasa Koruptor

MA Tolak Upaya Hukum Luar Biasa Koruptor

MA
04 Mei 2021 11:51 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Mahkamah Agung (MA) tidak mau terjebak dengan permainan koruptor. Hukum tetap hukum, bersalah yang tetap juga bersalah dan harus tanggung akibat dari perbuatannya.

MA melalui Ketua Majelis Hakim Dr Andi Samsan Nganro SH MH yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial menunjukkan hal itu lewat penolakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana korupsi Rp477 miliar, Kokos Jiang.

Koruptor yang awalnya divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta namun dianulir lagi di tingkat kasasi hingga Kokos harus menjalani hukuman selama empat (4) tahun penjara dan denda Rp200 juta dan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp477 miliar berjuang lagi menempuh upaya hukum luar biasa PK.

Tidak mau menganulir putusan kasasi, MA di tingkat PK pun memutuskan  "Tolak” dalam amar putusan yang dilansir website resmi MA, Selasa (4/5/2021). Ketua Majelis Hakim Andi Samsan Nganro dengan anggota Eddy Army dan Agus Yunianto memutuskan penolakan upaya hukum luar biasa itu pada 28 April 2021 dengan panitera pengganti Retno Murni Susanti.

Kasus berawal saat PLN membentuk anak usaha PT PLN Batubara pada Agustus 2008. Tugas anak usaha ini untuk memasok batubara ke PLN agar pasokan listrik bisa stabil. Terpidana sebagai Direktur PT Tansri Madjid Energi (PT TME) bersama-sama Khairil Wahyuni selaku Direktur Utama PT PLN Batubara mengatur dan mengarahkan untuk membuat nota kesepahaman dan kerja sama Operasi Pengusahaan Penambangan Batu Bara agar diberikan kepada Kokos. Belakangan terungkap proyek itu tidak melakukan desk study dan kajian teknis, melakukan pengikatan kerja sama jual-beli batu bara yang masih berupa cadangan serta membuat kerja sama tidak sesuai spesifikasi batu bara yang ditawarkan. Akibat tindakan mereka negara pun merugi ratusan miliar.

Kokos mendirikan PT Tansri Madjid Energi (TME) dan menjadi Dirut pada 2011. Kala itu  PLN mencari batubara dan Kokos menawarkan cadangan batubara di Muaraenim Sumsel. Kokos bahkan mengatur sedemikian rupa agar operasi pengusahaan penambangan batubara agar jatuh kepadanya. Segala peluang yang dimiliki sampai negara mengucur uang ke rekeningnya sebesar Rp477 miliar disalahgunakan menyebabkan negara merugi ratusan miliar rupiah. ***

 

Editor : Pudja Rukmana