logo

Kepemimpinan

Kepemimpinan

26 April 2021 13:34 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Perjuangan panjang Kartini adalah untuk mereduksi gap dalam semua kehidupan sosial di masyarakat, termasuk aspek kepemimpinan. Kepemimpinan perempuan nampaknya masih akan terus menjadi perdebatan jika hal ini dikaitkan dengan aspek religi. Padahal kompleksitas dalam perkembangan jaman menuntut hal lain yang lebih moderat dalam memandang problem tentang aspek kepemimpinan itu sendiri. Oleh karena itu, ketika fenomena pilkada memungkinkan kaum perempuan maju bersaing di era demokrasi, maka tentu akan banyak problem yang muncul, termasuk sisi benturan dalam konteks patriarki dan religi. Yang justru menjadi pertanyaan bagaimana kaum perempuan pada khususnya dan publik pada umumnya melihat persoalan ini?

Relevan dengan pertanyaan itu, Carapico, et.al. (2021) menegaskan bahwa aspek gender masih menjadi kendala riil di sejumlah negara terkait penerimaan status kepemimpinan perempuan. Kasus ini nampaknya juga masih terjadi di Indonesia dan karenanya dalam pilkada tahun 2010 lalu yang memunculkan calon perempuan yaitu Ayu Azhari, Inul, Jupe, Maria Eva yang maju dalam ajang pesta demokrasi di tingkat daerah atau pilkada dibenturkan norma religi dan dalih patriarki. Apek utama dari kasus ini adalah keluarnya revisi UU no. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang siapapun yang cacat moril untuk maju di pilkada.

Terlepas dari dalih religi dan patriarki, sebenarnya rumor dari majunya banyak selebritis dalam pilkada sudah banyak dihembuskan rival politiknya. Apakah kemudian rekam jejak di masa lalu selalu menjadi boomerang bagi seseorang untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi? Tentunya tidak fair seratus persen untuk membenarkan argumen ini, meski di dunia politik dan demokrasi bahwa semua itu dibenarkan untuk mencapai tujuan pembenaran.

Pandemi dan masa depan kepemimpinan tentu mengacu banyak aspek, yang pasti harus ada perubahan orientasi dalam memandang persoalan kepemimpinan. Dalam berbagai teoritis MSDM diakui kepemimpinan tidak sekedar dilahirkan tapi kepemimpinan bisa untuk diciptakan sehingga siapapun berhak maju bertarung di berbagai kesempatan yang memungkinkan ia menjadi pemimpin, baik itu di lembaga formal atau informal. Jadi relevansi terkait perdebatan kepemimpinan perempuan seharusnya sudah usang. Paling tidak, hal ini diperkuat argumen Vecchio (2021) bahwa kemampuan individu semestinya dipandang lebih penting dibanding sekedar logika budaya dalam kondisi riil tentang kepemimpinan perempuan.

Adanya kepentingan terhadap kepemimpinan perempuan di era kekinian, maka sangatlah beralasan jika Eagly (2021) menegaskan bahwa kontradiksi tentang era kepemimpinan perempuan harus secepatnya untuk dicarikan titik temu agar kedepan tidak ada lagi minoritas terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan. Selain itu, pembelajaran dari kasus ini, bahwa masyarakat harus memandang aspek logika rasional dalam menentukan berbagai pilihan, termasuk kasus pilkada. Artinya, kekuatan logika rasional secara tidak langsung akan mereduksi berbagai entry barrier yang memarginalkan peran perempuan, apapun dalih yang digunakan.

Yang justru menjadi persoalan bahwa fenomena budaya cenderung lekat dengan norma yang ada dan hal ini tak bisa terlepas dari cengkraman patriarki. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Ergeneli, et.al. (2021) meyakini norma sosial dan budaya tidak akan bisa dengan mudah dikikis hanya sekedar menerima wacana kepemimpinan perempuan di era mendatang. Oleh karena itu untuk mengikisnya maka langkah yang harus dilakukan adalah transformasi kepemimpinan. Hebatnya lagi, banyak riset tentang kepemimpinan perempuan menunjukan eksistensi keberhasilan perempuan dan temuan ini secara tidak langsung menjadi starting point kaum perempuan untuk bisa bersaing lebih tinggi lagi dan menunjukan tahapan aktualisasi diri seperti tahapan yang disarankan oleh Maslow. 

Mengacu bukti empiris, maka apa yang dilakukan oleh selebritis perempuan yang maju di pilkada 2010 lalu tentunya menjadi spirit bagi kaum perempuan lainnya di Indonesia untuk terus maju di berbagai bidang yang digelutinya, baik di sektor informal atau formal. Nampaknya memang tak mudah bagi selebritis perempuan untuk siap bertarung di pilkada, meski mereka memiliki modal popularitas dan dana yang cukup besar karena konon kabarnya dana untuk itu mencapai miliaran rupiah. Demokrasi di pilkada tidaklah sekedar bermodal popularitas dan duit miliaran, meskipun keduanya juga sangat penting untuk pemenangan, tapi ada juga aspek lain yang perlu diperhatikan, misal keterbukaan dan pranata sosial terhadap wacana kepemimpinan perempuan. ***

  • Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo