logo

Perlukah Keteraturan Dalam Media Sosial?

Perlukah Keteraturan Dalam Media Sosial?

14 April 2021 13:54 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Chrysnanda Dwi Laksana*

Media sosial telah merambah ke semua gatra kehidupan. Era post truth menjadi salah satu arena bagi warganet menuangkan apa saja mengaduk aduk opini publik dg berbagai issue dari kebenaran bersama kebohongan dan menanamkan pembenaran. Tata krama menghormati orang lain semakin tipis dan bahkan hampir hampir tdk lagi memcerminkan sbg bangsa yg ramah. Belum lagi pendapat para pengkaji menempatkan  netizen Indonesia pada ranking pertama di dunia sebagai komentator paling tidak sopan di medsos. Budi pekerti tata krama seolah hilang.

 Apa saja seolah benar bahkan pameran pameran hal yg memalukan pun dilakukan dengan penuh rasa kebanggaan. Hujat menghujat, memangkas pendapat apa saja dg cara cara tidak etis, melabel, menghakimi hingga menghembuskan kebencian semua lengkap dilakukan. Pendekatan negatif digelorakan dari hal pribadi sampai pd program pemerintah semua diteriakkan salah jelek dll. Omong besar sok tahu merendahkan orang lain produk karya nol besar.

Model pemikirannya menjatuhkan bukan menguatkan. Hal seperti ini menjadi ancaman generasi milenial dan generasi mendatang. Penyebaran hoax, fitnahan, rekayasa virtual, dijadikan sarana kompetisi yg tdk sehat. Memviralkan kebohongan dg membangun buzer yg seolah melakukan cuci otak atau memancing konflik dari para warga net. Tatkala dibiarkan akan mengganggu keteraturan sosial dan tentu saja menjadi kontra produktif.  

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris Von Feuerbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”. Von Feuerbach secara umum membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang (Nulla poena sine lege);
2. Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana (Nulla poena sine crimine);
3. Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang (Nullum crimen sine poena legali).

Sejalan dg pemikiran di atas aturan atas keteraturan dan akuntabilitas sosial pd media sosial memang menjadi salah satu kewajiban untuk menata walaupun tetap ada kebebasan namun akuntabilitas sosial tetap hrs ada. Karena keteraturan sosial dalam dunia virtual juga menjadi bagian acuan peradaban. Sistem digital record menjadi sangat penting untuk adanya big data guna mendukung peraturan dan aturan agar dapat berfungsi agar dapat terbagun keteraturan sosial dan akuntabilitas kpd publik secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial dapat terwujud  . Penataan keteraturan dalam media sosial bukan mengkebiri melainkan untuk mendukung kebebasan yg bertanggung jawab. ***

 

*Brigjen Pol Chrysnanda Dwi Laksana PhD , Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri.

Editor : Markon Piliang