logo

Nurhasanah Segera Diadili Di Pengadilan Tipikor

Nurhasanah Segera Diadili Di Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tipikor Jakarta
14 April 2021 12:25 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tersangka Nurhasanah bersiaplah duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta. Tiada pilihan lain lagi untuk dapat menggugurkan status tersangka, karena hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah menolak permohonan praperadilan Nurhasanah yang Ketua Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912.

Itu artinya penetapan status Nurhasanah sebagai tersangka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. “Hasil penyelidikan dan penyidikan kami telah sesuai ketentuan hukum,” kata salah seorang penasihat hokum OJK di Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Proses hukum kasus korupsi Nurhasanah ini berlanjut sesuai dengan putusan perkara nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Pst tanggal putusan 12 April 2021. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dariyanto menolak permohonan dari Nurhasanah terkait sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Dalam putusan hakim Dariyanto  menyatakan, apa yang dilakukan Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (OJK) telah sesuai aturan. "Menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya, menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya nihil," demikian hakim.

Nurhasanah mengajukan permohonan praperadilan dengan maksud agar dinyatakan tindakan OJK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK adalah tak sah atau tidak berdasarkan atas hukum.

OJK sebelumnya menetapkan Nurhasanah selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota periode 2018–2020 Bumiputera sebagai tersangka. Penyidik sektor jasa keuangan menilai Nurhasanah tidak melaksanakan atau tidak memenuhi perintah tertulis OJK terkait dengan implementasi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera. Perintah tertulis dalam Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, yang antara lain berisi permintaan OJK bagi Bumiputera untuk melaksanakan pasal 38 Anggaran Dasar perusahaan, yang harus dilaksanakan oleh organ Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, dan Dewan Komisaris paling lambat 30 September 2020.***

Editor : Markon Piliang