logo

Tersangka Edhy Prabowo Siap Saja Hadapi Vonis Mati

Tersangka Edhy Prabowo Siap Saja Hadapi Vonis Mati

tersangka Edhy Prabowo
22 Februari 2021 20:37 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan kesiapannya menerima hukuman seberapa berat pun dalam kasus yang menjeratnya. Termasuk apabila dirinya dijatuhi hukuman mati. Dia menyatakan tidak akan lari dari tanggung jawabnya.

Hal ini disampaikan Edhy seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benur, di Gedung KPK Jakarta, Senin (22/2/2021). "Saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itupun saya siap," kata Edhy berjanji tidak akan menutupi kasus ini dan kooperatif menjalani proses hukum kasus tersebut. "Saya tidak lari dari kesalahan. Silakan proses peradilan berjalan, makanya saya lakukan ini. Saya tidak akan lari, dan saya tidak bicara bahwa yang saya lakukan pasti bener, nggak," kata Edhy.

Edhy mengakui keran ekspor benur yang dibukanya tidak 100 persen berjalan tanpa celah. Namun, Edhy mengklaim, keputusannya membuka ekspor benur melalui peraturan menteri (Permen) untuk memenuhi keinginan masyarakat, bukan pribadinya. "Saya ingin menyempurnakan (kebijakan). Intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat, akhirnya saya dipenjara, itu sudah risiko bagi saya," kata Edhy.

Edhy menyebut Permen yang diterbitkan terkait izin ekspor benur tidak dibuat dalam waktu singkat, melainkan melalui kajian yang matang dan memakan waktu enam bulan. Setelah menjadi draf, Permen itu pun didiskusikan kepada Presiden Jokowi  dan jajaran Kabinet Indonesia Maju.  "Kita laporkan ke presiden melalui Mensesneg dan Menseskab, semua terlibat. Kami laporkan juga dengan Menko, enggak sendirian. Bandingkan dengan dulu, Permen yang dulu melarang (ekspor benur) yang keluarnya hanya satu minggu, sangat berbeda. Jadi ini semua ada uji akademisnya, ada uji teknisnya, ada melibatkan stakeholder pelaku usaha, jadi tidak muncul begitu saja," kata Edhy.

Mengenai vila yang disita KPK, Edhy menyatakan bukanlah miliknya. "Saya nggak tahu villa yang mana, saya nggak tahu, bukan punya saya,"kata Edhy.

Tim penyidik KPK menyita vila beserta tanah seluas 2 hektar di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis (18/2/2021). Vila itu disita lantaran diduga milik Edhy Prabowo yang dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan dari para eksportir benur.

Edhy mengakui sempat ditawari sebuah vila. Namun, Edhy mengklaim urung membeli vila tersebut lantaran harganya terlampau mahal. Untuk itu, Edhy menyatakan kesiapannya jika penyidik menelusuri kepemilikan vila tersebut.  "Semua kepemilikan itu kan atas nama siapa dan sebagainya juga nggak tahu," katanya.

Oleh karena penanganan kasusnya masih butuh waktu, KPK pun memutuskan memperpanjang masa penahanan Edhy dan  tiga tersangka kasus ini, yaitu Safri yang merupakan staf khusus Edhy; Ainul Faqih selaku staf istri Edhy sekaligus Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Iis Rosita Dewi; serta Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK).

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, masa penahanan Edhy dan ketiga tersangka diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak Selasa (23/2/2021). Dengan demikian, keempat tersangka setidaknya bakal mendekam di sel tahanan masing-masing hingga 24 Maret 2021 mendatang. "Masing-masing selama 30 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 24 Maret 2021 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Ali, Senin (22/2/2021).

Dengan perpanjangan masa penahanan ini, tim penyidik dipastikan bakal lebih intensif mengusut kasus suap yang menjerat Edhy dan para tersangka lainnya. "Perpanjangan penahanan ini dilakukan untuk memaksimalkan pemberkasan perkara dari para tersangka tersebut," kata Ali.


Penyidik KPK menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Misanta Pribadi; sekretaris pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; serta staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.

Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang jasa pengangkutannya hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo.***

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto