logo

Banjir Air, Banjir Saling Tuding

Banjir Air, Banjir Saling Tuding

21 Februari 2021 03:33 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

Banjir, banjir lagi dan banjir terus. Sebenarnya banjir itu urusan air. Namun di Indonesia, banjir bukan lagi soal air yang melimpah. Sudah berkembang ke mana-mana termasuk ke urusan politik. Saling tuding pun mencuat. Apalagi bila Jakarta yang kebanjiran.

Padahal banjir seharusnya bukan merupakan suatu yang aneh dan mengagetkan di negeri ini. Pasalnya, Indonesia pasti akan mengalami kelebihan debit air karena wilayahnya lebih banyak perairan dibandingkan daratan. Perbandingannya mencapai 1: 2. Jadi Indonesia yang memiliki banyak sungai, danau, teluk dan lautsehingga  disebut sebagai negara maritim akan sering mengalami kelebihan air.

Belum lagi  letak Indonesia di 6° LU - 11 ° LS serta 95° BT - 141° BT,  memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Indonesia pun hanya mengenal musim panas dan hujan. Saking akrabnya dengan musim hujan maka muncul istilah bulan berakhiran ber dan ri menjadi pertanda penghujan. Mulai dari September, Oktober, November, Desember, Januari dan Februari. Setelah itu mulai Maret hingga Agustus masuk musim panas.

Sebagai negara perairan dengan curah hujan yang tinggi, para nenek moyang bangsa Indonesia mempunyai kearifan untuk mengelola sumber daya air baik yang berasal dari mata iar, hutan, suangai maupun lautan. Dapat disebutkan di sini antara lain Subak (Bali), Talun (Jawa Barat),  Bersih Deso (Jawa Timur), Pahomba (Nusa Tengara Timur ), Pamali Mamancing (Maluku Utara), Lubuk Larangan (Sumatera Utara), dan Maccera Tasi (Sulawesi Selatan). Bahkan dalam zaman penjajahan, Belanda yang mengetahui berlimpahnya air terutama di kawasan Jakarta dan Jawa Barat maka didirikanlah situ-situ atau danau untuk menampung air.

Namun warisan-warisan itu, termasuk warisan dari penjajah yang bernilai positif, mulai meluntur dan bahkan ada yang dirusak sehingga hilang satu demi satu. Pengelolaan sumber daya air tidak lagi menjadi perhatian utama. Justru dikesampingkan, terpinggirkan dan tergerus oleh bukan saja kepentingan-kepentingan lain namun juga oleh ketidakpedulian masyarkat.

Seiring dengan makin menguatnya nafsu yang mengutamakan dunia materi, makin tercampakkan nilai-nilai dalam menjaga kawasan-kawasan penyangga dan penyaluran aliran air. Sawah-sawah yang dulu ikut menjadi penampung air tergusur oleh pabrik-pabrik, perumahan dan perkantoran. Danau buatan atau situ yang bertujuan menampung air tertimbun menjadi area pabrik, perumahan dan bahkan tempat sampah. Sungai-sungai menyempit dan bahkan hilang oleh bangunan-bangunan dan sampah-sampah yang dengan seenaknya dibuang oleh masyarakat.

Hutan-hutan lindung sebagai penyangga air tak terlindungi. Keserakahan telah mengobrak-abriknya. Kawasan-kawasan hijau berubah menjadi hutan beton. Pohon-pohon tak lagi rindang sebagai penahan erosi dan penahan air. Mengering tak terawat atau malah justru memang sengaja dikorbankan.

Jika sudah demikian kemana lagi air yang melimpah akan mengalir. Kemana lagi kalau bukan mencari jalannya yang pernah dilalui dulu. Karena telah berubah dan hilang maka air pun tertahan dan setelah melebihi kapasitas langsung menerjang ke kawasan perumahan, pertokoan, perkantoran dan jalan-jalan yang berbeton atau beraspal.

Sudah begitu pemerintah pusat maupun daerah tidak mempunyai langkah yang memang mengarah langsung untuk mengatasi   banjir akibat luapan air. Penanganan hanya bersifat tambal sulam. Tidak ada gebrakan baru yang memang mengarah pada mengatasi luapan air. Hanya berkuat pada pembersihan gorong-gorong, sungai atau kali. Lagu lama ini terus berulang dari tahun ke tahun.

Alasan pun dicari. Kambing hitam pun didatangkan. Apalagi kalau bukan perubahan iklim. Lalu curah hujan yang tinggi dan berlebih. Padahal dengan adanya perubahan iklim seharusnya membuat pemerintah pusat dan saerah lebih serius dalam mengantispasi dan mengatasi datanya banjir yang sudah menjadi langganan selama ini.

Lebih parah lagi, banyak yang memanfaatkan banjir sebagai konsumsi politik. Banjir pun  dipolitisir untuk menjatuhkan lawan politik. Saling tuding muncul. Saling mengklaim lebih baik dan menjelekkan pihak lawan muncul saat masyarakat menderita terserang banjir.

Ironisnya lagi yang ramai mempolitisir banjuir itu justru mereka-mereka yang memiliki andil perusakan pada pengelolaan sumber daya air. Baik itu yang membuat  kebijakan pembangunan, yang lebih mementingkan pelebaran jalan daripada pelebaran suangai atau kali, yang sembarang membuang sampah dan yang mengotori dan mengingkari pentingnya saluran aliran air di negara yang wilayahnya memang lebih banyak perairan dan curah hujan ini.

Bila dari tahun ke tahun setiap banjir datang yang muncul saling menyalahkan maka wajar saja banjir tidak akan tertangani sampai kapan pun. Bajir akan tetap dan terus hadir. Bukan tidak mungkin akan bertambah parah.

Melihat kondisi itu, tidak salah bila ingin mengatasi banjir, yang perlu dibenahi dulu seharusnya pikiran dan sikap manusianya. Terutama para pengambil kebijakan harus  mulai bertindak nyata dan serius dalam mengatasi banjir ini. Bukan justru manari dan bermain di atas banjir.

Selama banjir terus menerjang maka tidak ada yang benar dalam mengatasi banjir. Semua pihak bersalah. Karena memang tidak ada yang pernah serius menanganinya. Seharusnya semua malu kepada para pendahulu bangsa termasuk penjajah yang mempunyai kearifan dalam mengelola sumber daya air. Jadi hentikan berpolemik dan betengkar salih menyalahkan saat banjir menyerang. ***

* Gungde Ariwangsa SH – wartawan suarakarya.id, pemegang Kartu UKW Utama, Ketua Siwo PWI Pusat