logo

Sportivitas Enak Didengar, Tidak Enak Dilaksanakan

Sportivitas Enak Didengar, Tidak Enak Dilaksanakan

19 Februari 2021 15:26 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: August Ferry Raturandang

Sportivitas itu sering didengung-dengungkan dalam dunia olahraga. Sportivitas adalah sikap yang menunjukkan perilaku etis dan berintegritas , mengakui keunggulan lawan dalam kompetisi/kejuaraan ataupun menerima kemenangan. Sehingga sportivitas dijunjung tinggi dalam olahraga

Bagi atlet, pelatih, pembina dan tentunya juga para insan olahraga sportivitas seharusnya wajib hukumnya untuk dijalankan. Namun apakah harapan itu bisa dilaksanakan seindah aslinya? Jawabannya memang harus hati-hati karena banyak kisah para pelaku olahraga yang menjunjung soprtivitas. Namun di bagian lain banyak pula yang melenceng dari nilai-nilai luhur olahraga itu.

Bagaimana perwujudan sportivitas itu bisa tercermin bukan saja dari suatu pertandingan atau kejuaran maupun pesta olahraga namun juga dari apa yang ada di balik sebelum pelaksanaan event olahraga itu. Dari sorotan terhadap pelaksanaan pertandingan tenis di Pekan Olahraga Nasional (PON) menarik untuk diamati bagaimana sportivitas itu dipertaruhkan.

Pekan Olahraga Nasional ( PON ) yang tujuan awalnya adalah untuk mempersatukan bangsa. Karena PON I tahun 1949  masih suasana perang, diperlukan untuk mempersatukan bangsa. Perkembangan PON berlangsung berubah kemudian menjadi PON Prestasi sesuai dengan tuntutan jaman.

Kemudian tuan rumah PON sudah tidak mampu  menampung pesertanya sehingga peserta PON mulai dibatasi, jadi berdasarkan kuota, khusus tenis berkisar 96 peserta. Akibatnya tidak semua daerah menikmati dalam keikutsertaannya.

Begitu pula saat itu hanya 12 daerah dari 34 provinsi bisa mengikutinya. Dan sayangnya akibat kurangnya turnamen diakui Pelti didaerah luar Jawa sehingga mayoritas petenis berperingkat nasional seputar pulau Jawa.  

Inisiatif Pelti saat itu mencapai tujuan agar PON Prestasi maka daerah daerah tersebut ditawarkan petenis yang memiliki PNP ( peringkat nasional Pelti) sehingga tersebar keseluruh daerah.

Daerahpun menyambut baik tawaran ini. Karena free of charge. Jadi tidak dibisniskan. Dampak  PON Prestasi maka berlomba lomba daerah mengimport petenis berperingkat dengan iming iming disamping bonus dan dana transfer. Kita akui seharusnya diterapkan Tennis is Businnes seperti yang dicanangkan ketua umum PB Pelti 1986-1990, Drs Moerdiono (alm), tetapi sekarang berubah menjadi atlet dibisniskan. Itulah yang terjadi perubahan drastis.

 Pengalaman sebagai Technical Delegate Tenis PON XVI Palembang 2004, PON XVII Balikpapan, PON XVIII Riau 2012, sering terjadi protes peserta karena merasa atlet binaannya sudah berpindah kedaerah lainnya. Ini akibat ketidak sportivitasnya para pembinanya yang memanfaatkan kelemahan daerah lain yang tidak berhasil melakukan pembinaannya. Karena daerah sekarang lebih bangga atau mengutamakan Prestise dari pada Prestasi. Lebih murah dan cepat mentransfer pemain yang sudah jadi dari pada membina sendiri. Menjadikan seorang juara tidak bisa instan. Dan beaya akan jadi mahal sehingga dipilih cara instan.

 Upaya mengatasi masalah perpindahan atlet sesaat PON oleh KONI Pusat diatur dengan menerbitkan Aturan Mutasi dalam PON, yang dalam hal ini selalu  bisa saja aturan itu diakalin oleh pembinanya untuk memuluskan transfer pemain tersebut karena ada keuntungan tersendiri bagi perantaranya.

Selama daerah berlomba mengejar prestise maka sulit dibendung karena yang punya dana adalah daerah melalui KONI Provinsi. Suatu permainan akal-akalan antara petugas Pelti dan KONI Provinsi memanfaatkan kelemahan pembinaan organisasi Cabor didaerah daerah tersebut.

Transaksi terjadi dalam jumlah ratusan juta rupiah bahkan sudah mencapai miliar. Dan pula sangat rawan terjadi percaloan dilakukan oleh pembina itu sendiri

Penyakit ini sudah menjalar ke tingkat kabupaten dan kotamadya untuk mempersiapkan tim dalam multi event Pekan Olahraga Provinsi ( Porprov).

Tidaklah heran sampai keluarlah pernyataan dari salah satu pimpinan provinsi bahwa PON itu sebaiknya dibubarkan. Alasannya bahwa itu hanya akal akalan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia didaerah.

Begitu pula dalam Seminar Olahraga di Aula Kemenpora saat itu didepan Ketua Umum KONI Pusat Rita Subowo, August Ferry Raturandang selaku Wakil Sekjen PP Pelti menyatakan bahwa " Sportivitas Itu Hanya Berlaku Untuk Atlet, Tidak Berlaku Untuk Pembinanya". ***

* August Ferry Raturandang – penggiat tenis

Editor : Gungde Ariwangsa SH