logo

Media, Kekuasaan Dan Demokrasi

Media, Kekuasaan Dan Demokrasi

15 Februari 2021 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di tengah pandemi ini bertema “Bangkit Dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan”. Mengacu tema ini sejatinya pers tidak pernah terlepas dari problem internal dan eksternal sebagai upaya memacu kinerjanya. Bahkan insan pers juga tidak pernah luput dari berbagai delik ancaman. Yang justru menjadi pertanyaan, mengapa insan pers dan pers itu sendiri tidak bisa lepas dari ancaman, baik oleh penguasa atau individu? Lalu, bagaimana komitmen – profesionalisme pers bisa terjaga jika ancaman pencemaran nama baik selalu mengiringi liputan-pemberitaan yang dilakukan oleh pers? Bagaimana peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi mampu mempertahankan eksistensinya?

John Lloyd (2005) dalam artikelnya berjudul: ‘What the media are doing to our politics’ yang dimuat pada Journal of Communication Management menegaskan bahwa politik di banyak negara tidak lepas dari eksistensi sorotan media karena media diyakini menjadi salah satu tonggak penegakan demokrasi dan di sisi lain media juga tidak dapat terhindar dari konflik kepentingan dengan pemberitaan politik itu sendiri. Alasan yang mendasari karena tidak jarang politikus menjadi pemilik modal dari industri media sehingga bias kepentingan menjadi semakin runcing.

Bagaimanapun juga, di era informasi dan semakin kuatnya tekanan global information society, maka kiprah dan eksistensi media tidak bisa lagi dibendung. Citizen journalism juga semakin berkembang secara aktif sehingga masyarakat tidak bisa lagi dipandang sebagai obyek dari pemberitaan media, tetapi mereka juga dapat aktif langsung sebagai narasumber dan subyek. Oleh karena itu, tidak ada lagi istilah ketinggalan berita ketika masyarakat mau mengakses semua sumber informasi, baik itu melalui situs blog, media online ataupun sumber informasi lainnya. Artinya, real time online atas semua berita dan informasi saat ini benar-benar tercipta.

Jika semua menyadari hal itu, termasuk pemerintah dan penguasa, maka sebenarnya tak perlu gerah dengan pemberitaan yang dilakukan media. Bahkan, pemerintah – penguasa juga tidak perlu latah menggunakan delik pencemaran nama baik untuk mengkerdilkan peran pers sebagai salah satu pilar penegakan demokrasi. Media dan pers dalam arti luas tentu akan selalu menyampaikan aspirasi dan informasi dari dan ke publik, apapun hasil yang diberitakan, baik itu buruk ataupun baik. Artinya, jika pemberitaan itu baik, maka ini bisa disebut sebagi publikasi positif, dan sebaliknya jika pemberitaan itu buruk, maka hal ini bisa disebut kritik. Tidak mungkin media dan pers akan melulu menyajikan berita buruk karena ada roh yang mengharuskannya agar seimbang. Selain itu, yang juga perlu dipahami sejatinya tidak pernah ada media dan pers yang bersifat oposisi karena adanya nurani untuk menyampaikan informasi dan kebenaran. Komitmen inilah yang sejatinya menjadi kekuatan media dan pers untuk terus hidup.

Yang ironis dibalik peran penting media sebagai salah satu penegakan demokrasi adalah fakta masih kurangnya menghargai kemerdekaan pers. Fakta itu ditandai pertama: hasil temuan pers dipakai untuk menjerat ke pengadilan dan diancam pidana penjara - denda dengan delik klasik adalah pencemaran nama baik. Kedua: penyelenggara negara masih memberlakukan sejumlah UU yang justru mengancam kemerdekaan pers dan berintensi memagari peran kontrol pers atau pers dilarang mengkritik (Leo Batubara, 2006).

Relevan dengan hal tersebut, sangat logis jika Piliang (2004) menyatakan bahwa ada dua kepentingan besar di balik eksis media, yaitu kepentingan ekonomi (economic interest) dan kepentingan kekuasaan (power interest). Relasi kedua hal ini membentuk isi media (media content). Antara 2 kepentingan ini, ada kepentingan yang mendasar, yang kerap terabaikan, yaitu kepentingan publik atau public interest (Setiawan, 2006). Ketika aspek kepentingan kekuasaan mendominasi maka pers dibungkam, bahkan diboikot sehingga peran pers sebagai kontrol sosial dan pilar demokrasi tidak berfungsi atau mandul, meski di sisi lain pers juga harus hidup di tengah pandemi dan era ‘klik’. ***

  • Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor : Gungde Ariwangsa SH