logo

Kuasai Birokrasi, None Jadi Penengah 3 Kandidat Yang Saling Menjatuhkan

Kuasai Birokrasi, None Jadi Penengah 3 Kandidat Yang Saling Menjatuhkan

Irman
24 November 2020 21:05 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Debat Publik Tahap II Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, yang disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional, Selasa (24/11/2020) malam, menampilkan tarung gagasan dari 4 pasangan calon.

Mereka adalah, Moh Ramdhan Pomanto - Fatmawati Rusdi, Munafri Arifuddin - Rahman Bando, Syamsu Rizal - Fadli Ananda, dan Irman Yasin Limpo - Andi Zunnun Armin NH.

Pada sesi pertama yang membahas reformasi birokrasi, publik disuguhi oleh 3 kandidat yang saling serang, saling mengungkit kesalahan saat menjabat di masa lalu, hingga program yang gagal dilakukan.

Munafri Arifuddin dan Rahman Bando, misalnya, mengungkit kekacauan birokrasi di masa pemerintahan Moh Ramdhan Pomanto yang saat itu berpasangan dengan Syamsu Rizal. Sedangkan Syamsu Rizal yang kini menggandeng Fadli Ananda, membahas soal distribusi ASN berdasarkan perasaan suka tidak suka pemimpin.

Begitupun dengan Moh Ramdhan Pomanto, menyerang Syamsu Rizal, dengan menyebut Makassar mengalami kemunduran di saat Syamsu Rizal menjabat sebagai pelaksana tugas wali kota, saat ia harus cuti karena bertarung di Pilwali sebelumnya.

Irman "None" Yasin Limpo, rupanya tak ingin ikut-ikutan menyerang kandidat lain.

Sebagai orang yang berpengalaman di birokrasi, ia memilih untuk menjelaskan seperti apa reformasi birokrasi sebenarnya. Termasuk, pentingnya menerapkan proses digitalisasi dalam pemerintahan.

"Digital dan teknologi di pemerintahan saat ini, masih terkesan komputerisasi. Ke depan, harus lebih maju lagi dari sekadar komputerisasi," kata None.

Dalam proses reformasi birokrasi, lanjutnya, yang paling penting adalah sinergitas antarpengambil kebijakan. "Harus dipahami bahwa antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sebenarnya tidak saling membawahi. Masing-masing tetap dengan  dengan fungsi dan kewenangan, namun harus saling bersinergi," kata dia.

"Akselerasi kinerja yang kita harapkan untuk menutup ruang yang melemahkan birokrasi, ada tiga. Yakni kelembagaan, sistem, dan SDM aparatur," tambahnya.

Menurut None, secara kelembagaan pemerintah kota akan dikolaborasikan dengan tingkat RT. Sedangkan sistem akan menggunakan digitalisasi dengan artificial intelegencia dan big data, sehingga tidak ada lagi yang berambisi mencari penghargaan atau saling menyalahkan.

"SDM aparatur kita kuatkan dari segi leadership, mental, dan spiritual. Aparatur kita harus melayani dengan hati," tegasnya.

Mantan Pelaksana Tugas Bupati Luwu Timur itu, menambahkan, semua proses di birokrasi harus jelas parameternya, sesuai dengan norma dan regulasi. "Bukan berdasarkan perasaan suka atau tidak suka dari pemimpinnya," tuturnya. ***

Editor : Laksito Adi Darmono