logo

Mensos Salurkan Bansos Ke 15 Ponpes Dan LKS Senilai Rp3,8 Miliar

Mensos Salurkan Bansos Ke 15 Ponpes Dan LKS Senilai Rp3,8 Miliar

Mensos Juliari P Batubara. (foto,ist)
21 November 2020 20:12 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - PEMALANG: Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako untuk 15 lembaga Islam dan pondok pesantren. Sebanyak 10.000 lembar masker dan 600 botol handsanitizer di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2020).

Pada kesempatan, diserahkan pula bantuan Rp15 juta kepada 30 anak di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) di Pemalang. Total nilai bantuan mencapai lebih dari Rp3,8 miliar.

Mensos menyatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada para pembantunya, untuk memastikan tidak ada warga negara yang tidak bisa makan karena pandemi. "Bantuan ini merupakan bentuk langkah nyata pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos), memastikan rakyat terdampak pandemi mendapatkan bantuan," ujarnya.

Dia berharap, bantuan tersebut mampu meringankan beban dan membantu mengurangi pengeluaran selama pandemi. Selain Pemalang, Mensos juga berkunjung ke Purbalingga dan Purwokerto.

Dalam kunjungan itu, Mensos menyaksikan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dia juga bertemu dan memberikan arahan kepada para pendamping PKH.

Mensos minta agar bantuan digunakan sebaik-baiknya. Terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam mengatasi dampak pandemi. "Gunakan bantuan sebaik-baiknya. Jangan untuk membeli rokok," ujarnya.

Dia menyatakan, pada prinsipnya langkah pemerintah sejalan dengan konstitusi yakni untuk melindungi masyarakat. "Tugas kita ini apakah eksekutif, legislatif, di pusat atau di daerah adalah untuk memastikan memenuhi kepentingan masyarakat," tuturnya.

Jangankan di saat normal, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang. "Karena kita menganut ajaran negara kesejahteraan, bukan negara kapitalis," katanya.

Dia minta masyarakat tidak ragu. Sebab pada dasarnya aparat pemerintah, anggota DPR dan juga pendamping, merupakan pelayan masyarakat. "Pejabat publik apakah menteri, gubernur, bupati Walikota, anggota DPR dan juga pendamping, merupakan pelayan masyarakat. Bukan masyarakat yang melayani kita. Jadi kita berjuang untuk masyarakat," ungkapnya.

Mensos mengingatkan, menyalurkan bansos juga bukan pekerjaan mudah. Sebab, setelah Kemensos mengalokasikan kuota bantuan, ternyata daerah tidak bisa menyerap. "Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos," kata Mensos.***

Editor : Gungde Ariwangsa SH