logo

KY Dituntut Jaga Kehormatan & Kejujuran Hakim

KY Dituntut Jaga Kehormatan & Kejujuran Hakim

KY
21 November 2020 17:05 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Anggota Komisi Yudisial (KY) dituntut memiliki kiat untuk mendeteksi adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim guna menjatuhkan sanksi. Caranya bisa dengan melakukan observasi, investigasi dan mistery shopper. Dengan berbekalkan hal semacam komisioner KY dapat menjaga independensi, kehormatan dan kejujuran para hakim dalam memutus setiap perkara.

Berbekal kiat tersendiri tersebut maka akan dapat diketahui kecurangan hakim setelah melihat rekaman video atau visual suara dalam persidangan dan fakta-fakta persidangan. , Dapat juga dinilai hakim imparsial dan tidak imparsial.

Hal itu dikemukakan mantan hakim peradilan umum dan hakim konstitusi, Maruarar Siahaan. “Komisioner KY harus objektif melihat, banyak melihat dari berbagai sudut. Berbeda dengan penerimaan gratifikasi. Hal ini sulit untuk dilihat. Untuk ini, indikatornya apa dulu, komisioner KY harus melihat petunjuk-petunjuk atau indikator yang mengarah pada adanya gratifikasi. Untuk memastikan gratifikasi, KY dapat melakukan pemeriksaan dan harus memastikan yang terjadi itu fakta otentik,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

Mantan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara itu berharap setiap komisioner KY berwibawa, memiliki solidaritas satu sama lain, solid karena merepresentasikan KY di mata publik,” harapnya. Boleh jadi atas pertimbangan itulah  terpilih lagi dua komisioner KY petahana agar ada kesinambungan roda organisasi antara satu periode KY dengan periode KY berikutnya. “Kurang baik kalau semuanya berhenti, perlu ada kesinambungan dalam menjalankan roda aktivitas kegiatan KY,” tuturnya seraya berharap komisioner KY terpilih periode 2020-2025 diharapkan lebih baik daripada komisioner sebelumnya. Namun dia meminta agar temuan kecurangan hakim jangan langsung dipublikasi ke media, tetapi  ditelusuri dulu secara mendalam dan dieksekusi dengan prosedur yang ada. Komisioner KY baru tersebut diharapkan pula dapat berkomunikasi baik dengan Mahkamah Agung (MA), Kepolisian dan Kejaksaan.

Sebagaimana diketahui Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KY 2020 diketuai Maruarar Siahaan telah memilih tujuh komisioner KY. Mereka masing-masing Joko Sasmito (anggota KY periode 2015-2020/mantan hakim), M Taufiq Hz (juga mantan hakim),  Sukma Violetta (anggota KY periode 2015-2020/mantan praktisi hukum), Binziyad Khadafi (mantan advokat), Amzulian Rifai (Ketua Ombudsman RI 2016-2020/mantan akademisi), Mukti Fajar Nur Dewata (mantan dosen) dan  Dr Siti Nurjanah SH MH (unsur tokoh masyarakat/pensiunan PNS).

Menurut Maruarar Siahaan, ketujuh nama calon anggota KY yang diajukan Presiden ke DPR telah mengikuti serangkaian kompetensi terpadu. Mulai seleksi administrasi, seleksi kompetensi, kesehatan, wawancara terbuka termasuk masukan dari masyarakat, seperti PPATK dan KPK terkait profil dan integritas calon. “Ketujuh calon inilah yang terbaik dan pantas mengurus KY lima tahun mendatang,” kata Maruarar.

Jika ke-7 nama calon komisioner KY disetujui DPR, Pansel bakal membekali mereka lagi bagaimana tips mengawasi hakim yang baik dan bagaimana membedakan kode etik hakim dan teknik yudisial. Termasuk mempelajari metode pengawasan hakim hingga memberikan rekomendasi sanksi yang lebih tegas kepada hakim.

Ada juga bimbingan mengenai bagaimana mengawasi hakim tanpa menyinggung independensi hakim. Komisioner KY dituntut dapat menjalin kerja sama dengan MA dan harus membicarakan persoalan yang matang antara kode etik hakim dan teknik yudisial, yang hingga kini masih ada pemikiran konfrontatif  antara keduanya.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto