logo

Saksi Di Sidang Korupsi PT DI Keberatan Narasi Penyidik Tak Berdasar

Saksi Di Sidang Korupsi PT DI Keberatan Narasi Penyidik Tak Berdasar

20 November 2020 23:57 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - BANDUNG: Sidang korupsi di tubuh PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali digelar secara maraton. Kali ini menghadirkan saksi-saksi yakni Budiman Saleh, Arie Wibowo, dan Budi Wuraskito.

Dalam sidang lanjutan yang digelar PN Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020) Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Direktur Keuangan PT DI 2008-2010 Hermawan Hadimulya, Direktur Keuangan PT DI 2012-2018 Dinah Adriani, Manajer Kontrak Business Direktorat Aircraft Integration PT DI 2014-2018. Sementara Ade Yuyu Wahyuna tidak hadir memberikan keterangan saksi. 

Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK, Hermawan Hadimulya (eks Direktur Keuangan PT Dirgantara Indonesia) menegaskan dirinya tak setuju dengan narasi perjanjian fiktif yang dilontarkan penyidik.  Akibat narasi itu, ia merasa dipojokkan dengan istilah perjanjian fiktif yang tak berdasar tersebut.

Pasalnya, hal itu semata-mata narasi yang dibangun pihak penyidik KPK untuk menyudutkan posisinya. Saksi Eks direktur keuangan PTDI periode 2008-2020 itu membantah ada keterangannya di BAP tentang perjanjian fiktif.

Saksi menyampaikan narasi tentang perjanjian fiktif itu adalah narasi penyidik. Keterangan ini sama dengan penegasan saksi Andi Alisyahbana yang juga merasa dipojokkan pada saat pemeriksaan di KPK.

"Saya tidak pernah mengatakan perjanjian kemitraan itu fiktif, karena mitra tidak fiktif, mereka bekerja, hanya saja dalam beberpa proyek kadang tidak perform untuk membantu percepatan penjualan," jelas Hermawan.

Lebih lanjut Hermawan mengatakan biaya-biaya entertaint dalam proses pemasaran sudah dilakukan sejak dulu sebelum tahun-tahun 2008

"Sandi anggarannya pun sudah ada. Waktu saya menjabat memang pernah diminta klarifikasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang administrasi keuangan PT DI, namun kemudian ada arahan BPK dan kemitraan di PT DI dilanjutkan," ujarnya.

Saksi Hermawan menambahkan, saat diperiksa penyidik, dirinya merasa hampir semua keterangannya tidak diakui. Ia pun kembali menegaskan soal perjanjian fiktif yang merupakan narasi penyidik.

"Ya, karena saya tidak mau ribut dengan penyidik, sehingga saat itu saya diam saja," ungkapnya.

Persidangan yang menghadirkan para saksi ini dianggap keterangan berharga oleh Tim Kuasa Hukum utamanya untuk terdakwa Irzal Rinaldi Zailani (IRZ). Yaitu salah satu kuasa atau 0enasihat hukum terdakwa IRZ, Ibrahim Massidenreng dari Kantor Officium Nobile Indolaw yang dipimpin advokat kenamaan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto (TSH).

TSH juga sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum IRZ. Disebutkan Ibrahim, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberi keterangan lugas, tidak berbelit-belit alias sebenarnya.

"Saya melihat para saksi sangat lugas dan tidak menutup-nutupi masalah dan peristiwa. Dengan kata lain bahwa perbuatan terdakwa untuk sidang ini ternyata menjalankan sesuai aturan internal PT DI," jelas Ibrahim.

Terkait adanya aturan internal PT DI yang menunjuk perusahaan mitra sebagaimana diungkap dalam persidangan, menurut Ibrahim, hal itu dibuat saat keuangan PT DI tidak sehat.

"Sehingga perlu aksi korporasi guna tindakan penyelamatan perusahaan," tegasnya.

KPK sendiri, dalam konstruksi perkara ini dijelaskan bahwa Direksi PT DI periode 2007-2010 melaksanakan rapat Dewan Direksi (BOD/Board of Director) pada akhir 2007 untuk membahas dan menyetujui penggunaan mitra penjualan (keagenan), beserta menyepakati agenda besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada pembeli PT DI (end user) yang memperoleh proyek.

Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan adalah cara untuk memperoleh dana khusus, guna diberikan kepada end user serta dilanjutkan oleh direksi periode 2010-2017.

Menyangkut pelaksanaan tindak lanjut persetujuan direksi terkait mitra tersebut, para pihak di PT DI melakukan kerjasama dengan Didi Laksamana selaku Dirut PT Abadi Sentosa Perkasa. Serta para pihak di lima perusahaan PT BTP (Bumiloka Tegar Perkasa), PT AMK (Angkasa Mitra Karya), PT ASP (Abadi Sentosa Perkasa) PT PMA (Penta Mitra Abadi) dan PT NPB (Niaga Putra Bangsa) dan Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT SBU (Selaras Bangun Usaha) guna menjadi mitra penjualan.

Dari dugaan perbuatan melawan hukum pada kasus ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI sekitar Rp202 Miliar dan 8,6 Juta Dollar AS, sehingga total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp303 Miliar.***