logo

Preventif & Korektif

Preventif & Korektif

16 November 2020 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2020 tanggal 8 November 2020 sesuai tema yang ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu ‘Transformasi Digital Tata Ruang dan Pertanahan Menuju Digitalisasi Melayani yang Profesional dan Terpercaya’

Urgensi tata ruang bukanlah sekedar peruntukan tapi juga mengacu sinergi pembangunan, termasuk kepentingan mereduksi semua ancaman bencana. Bencana banjir rutin di sejumlah daerah dan pemerintah nampaknya tidak bisa mengelak dari komitmen penanganan pra dan pasca banjir. Ironisnya kambing hitam ada dari bencana meskipun akhirnya anomali cuaca dan buruknya drainase dianggap sebagai faktornya. 

Padahal tiap tahun banjir memicu dampak sosial ekonomi cukup besar. Paling tidak hal ini terlihat dari tutupnya kawasan industri dan perdagangan di berbagai daerah sehingga omzet hilang sehari dan tinggal menghitung lamanya. Bahkan, sejumlah pasar tradisional lumpuh karena pasokan terhenti. Selain itu, aktivitas bongkar muat pelabuhan tidak berjalan karena akses masuk - keluar tertutup sehingga arus distribusi barang – jasa tersendat, belum lagi kerugian yang dialami PT KAI dan PT Jasa Marga karena jalur rel – tol tergenang air. 

Belajar bijak dari bencana tahunan seharusnya pemerintah pusat dan daerah bisa cermat mengantisipasi dan tidak mencari kambing hitam berdalih menyalahkan masing-masing instansi dan institusi yang bertanggung jawab. Padahal, jika mau mencermati sebenarnya bencana tahunan lebih banyak disebabkan sebab akibat yang dilakukan oleh kita sendiri. Rusaknya ekosistem dan keseimbangan alam yang kian rapuh serta kondisi lingkungan yang semakin tergerus kepentingan ekonomi bisnis secara tidak langsung menjadi faktor mengapa bencana cenderung rutin terjadi setiap tahun. 

Artinya, berapapun dana tanggap bencana yang disediakan oleh pemerintah seharusnya lebih tepat jika dialokasikan untuk upaya preventif sehingga bisa meminimalisasi aspek korban yang muncul di saat terjadi bencana. Artinya, perencanaan tata ruang merupakan salah satu hal mendasar yang perlu dicermati untuk mereduksi semua bencana akibat kesalahan manajemen pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan fisik semata. 

Pemerintah lewat APBN menetapkan dana tanggap bencana mencapai triliunan. Padahal dana ini dirasakan sangat kecil jika dibandingkan dampak sosial ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu sangat beralasan jika muncul harapan agar alokasi dana tanggap bencana diperbesar porsinya dalam APBN tapi pemanfaatannya untuk memperluas pemanfaatan pembangunan tata ruang yang dapat mereduksi potensi terjadinya bencana.

Meski tidak berharap ada bencana tahunan, tapi kalkulasi kerugian yang sangat besar setiap bencana tentu logis jika harus disepadankan dengan ketersediaan dana tanggap darurat dan aspek pembangunan tata ruang yang lebih representatif. Selain itu, upaya preventif tentu harus juga dipikirkan sehingga ada langkah strategis untuk mereduksi dampak sosial ekonomi yang terjadi karena pembangunan tata ruang yang salah justru berakibat fatal bagi semua. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Solo

Editor : Gungde Ariwangsa SH