logo

BKKBN Leading Sector Penanganan Stunting, Pembangunan Keluarga Menentukan Kemajuan Bangsa

 BKKBN Leading Sector Penanganan Stunting, Pembangunan Keluarga Menentukan Kemajuan Bangsa

Menko PMK Muhadjir Effendy.(foto,ist)
31 Oktober 2020 19:34 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Masalah stunting masih menjadi hambatan bagi pembangunan manusia Indonesia. Data survei status gizi balita Indonesia tahun 2019 memperlihatkan, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67 persen, angka itu masih cukup tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat menjadi narasumber pada Webinar Seri 02 'Perspektif Program dalam Rangka Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)', dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kesehatan Universitas Hasanudin Ke-38, dari Jakarta, Sabtu (31/10/2020) mengatakan, penanganan stunting merupakan prioritas nasional.

Presiden Joko Widodo, imbuhnya, telah mencanangkan agar prevalensi stunting ditekan serendah-rendahnya dengan target 14 persen pada tahun 2024. Karena itu, diperlukan langkah terobosan untuk mengatasinya.

Mebko PMK mengatakan, untuk mengatasi permasalahan stunting yang terpenting adalah dimulai dari keluarga. Permasalahan stunting, ujarnya, sangat erat kaitannya dengan kemiskinan.

Untuk itu, pembangunan keluarga sangat diperlukan untuk mencegah stunting. "Kita punya pekerjaan yang jauh lebih berat yaitu menyiapkan rumah tangga. Itu tidak kalah penting karena justru segala sesuatu harus dimulai dari penyiapan pasangan rumah tangga, keluarga baru terutamanya," tutur dia.

Lebih lanjut, dijelaskannya, sebagai langkah untuk menyiapkan rumah tangga baru yang sehat, matang secara mental dan ekonomi, dan bisa menyiapkan generasi yang unggul, pemerintah telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector penanganan stunting dengan utamanya pembangunan keluarga. Kemenko PMK, lanjutnya, telah menyiapkan program bimbingan perkawinan (bimwin) secara holistik dengan melibatkan semua kementerian dan stakeholder terkait dalam pembangunan keluarga.

"Sekarang kita arahkan, agar semua pihak terlibat dalam bimbingan perkawinan. Tidak hanya domain Kementerian Agama," tutur Menko PMK Muuadjir Effendy.

Tetapi lebih esensial mencakup banyak hal, seperti kesehatan reproduksi, kesehatan rumah tangga, ekonomi keluarga, sanitasi keluarga dan seterusnya. Keterlibatan kementerian terkait, imbuhnya, dalam bimbingan perkawinan guna mewujudkan pembangunan rumah tangga dan keluarga baru yang matang.

Seperti kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam program pengembangan keterampilan kerja dan kartu prakerja khusus pengantin baru, kerja sama dengan Kemenkop UKM dalam hal akses modal dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pengantin baru.

"Ini dilakukan agar kita bisa siapkan rumah tangga indonesia betul-betul siap," cetus dia. Menko PMK menjelaskan, keluarga merupakan unit lembaga terkecil dalam suatu negara dan cerminan keadaan negara.

Karena itu, kesuksesan pembangunan keluarga akan menentukan arah kemajuan negara. "Kalau kita ingin membuat negara bagus maka perbaguslah keluarganya, kalau kita inginkan negara makmur maka makmurkanlah keluarga. Kalau kita ingin bangsa selamat maka selamatkanlah keluarga indonesia," papar Menko PMK.***

Editor : Gungde Ariwangsa SH