logo

Babak Kelam Mertua-Menantu Segera Tersaji Di Pengadilan

Babak Kelam Mertua-Menantu Segera Tersaji Di Pengadilan

Pengadilan Tipikor Jakarta
17 Oktober 2020 19:39 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kamis (22/10/2020) pekan depan menjadi babak baru bagi mertua (eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi) dengan menantunya (Rizkie Herbiyono. Hari itulah cacatan “hitam” berupa surat dakwaan terhadap mertua-menantu itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Hari (Kamis) itu pula untuk pertama kalinya Nurhadi yang sebelumnya sangat ditakuti hakim harus menunduk mengikuti tata tertib persidangan kasus suap dan gratifikasi perdana tersebut. Nurhadi harus menghormati yang “mulia” majelis hakim yang sebelumnya boleh jadi diperalatnya.

“Berkas mereka kan sudah dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat. Dengan begitu penahanan dan pengatur persidangan kasusnya menjadi kewenangan majelis hakim terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA 2011-2016 itu," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, Jumat (16/10/2020).

 Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono membenarkan sudah menerima berkas dari KPK. Ketua PN Jakarta Pusat bahkan sudah menetapkan majelis hakim yang menanganinya yaitu Ketua Majelis Hakim Saefudin Zuhri; hakim anggota Duta Baskara dan Sukartono.

Menurut Bambang Nurhadi dan Rizkie akan menjalani sidang dengan mentaati protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19. "Jadwal persidangan yang bersangkutan tersebut telah ditetapkan majelis hakimnya pada Kamis, 22 Oktober 2020," tutur Bambang.

Dalam berkas yang dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta, terdakwa Nurhadi dan menantunya dipersalahkan melanggar Pasal 12A, Pasal 11, dan Pasal 2B UU Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar. KPK mencatat ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Namun sampai saat ini Dirut PT MIT Hiendro Soenjoto yang juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka penyuap belum dapat diringkas. Pengusaha yang sempat mau “membisniskan” lahan TNI AL itu masih terus dapat bersembunyi dan lolos dari sergapan aparat penegak hukum, khususnya KPK, sehingga tidak bisa didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta sebagaimana halnya mertua-menantu.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto