logo

Pemohon Uji Materiil UU Ciptaker Mulai Bentuk Antrean

Pemohon Uji Materiil UU Ciptaker Mulai Bentuk Antrean

MK
17 Oktober 2020 19:37 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemohon uji materi UU Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) mulai membentuk antrean sampai Jum'at (16/10/2020). Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, yakni karyawan swasta bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, pelajar bernama Novita Widyana serta mahasiswa bernama Elin Dian Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito. Belum lagi dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat (ormas).

Dari laman MK diperoleh gambaran bahwa permohonan gugatan belumlah mencantumkan nomor undang-undang yang dimintakan untuk diuji. Para pemohon baru mengajukan permohonan uji formil karena pembentukan UU Ciptaker dinilai tidak sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemohon mendalilkan begitu saja UU Ciptaker melanggar sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan karena menimbulkan interpretasi tumpang-tindih menyebabkan kebingungan masyarakat. Pemohon juga mendalilkan pembentukan undang-undang itu tidak dilakukan secara terbuka dan hanya melibatkan sedikit organisasi buruh.

Dalam judicial review pertama dilayangkan DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), diuji materi UU Ciptaker  Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29, dan angka 44. Dalam permohonan itu dan permohonan lainnya dinyatakan juga bahwa Pasal 59, 156 ayat (2) dan (3), Pasal 79 ayat (2) b, dan Pasal 78 ayat (1) b pada bagian Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945.

Mengetahui antrenya pemohon itu, Staf Ahli Kemenaker bidang Kebijakan Publik, Reyna Usman, justru mengajak generasi muda menyambut UU Ciptaker. Salah satu alasannya, karena mempermudah perizinan terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dia menyebut, pemerintah terus berupaya mencari solusi penanggulangan badai pengangguran yang diakibatkan 6,9 juta orang penganggur terbuka serta 3,5 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 3 juta orang angkatan kerja baru memasuki pasar kerja. “Untuk mengatasi pasar kerja dan pengangguran pemerintah harus memiliki upaya percepatan penanggulangan pengangguran yang dapat segera menggerakkan perekonomian kita,” kata Reyna.

Pemerintah, katanya,  optimistis bahwa dengan disahkannya UU Ciptaker maka pengangguran dan kemiskinan cepat teratasi, terutama karena banyaknya masyarakat menjadi wirausaha yang bergerak di sektor UMKM sejak masa pandemi covid-19. “Saat ini perlu memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya juang generasi muda dalam mengembangkan UMKM di Indonesia di saat pandemi Covid-19, maka kehadiran negara sangat diperlukan dalam membantu masyarakat khususnya mengembangkan potensi sumber daya daerah.

“Perluasan kesempatan kerja memerlukan komitmen bersama anak bangsa, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat dan dunia industri, akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat seperti pemuka agama menjadi sangat penting. UU Ciptaker dapat mempermudah perizinan pelaku UMKM dan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru," katanya.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto