logo

Pimpinan Tidak Pernah Salah

Pimpinan Tidak Pernah Salah

16 Oktober 2020 12:20 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Agus Wahid

Cukup menarik apa yang disampaikan Johnny Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika saat bincang khusus dengan Najwa Shihab belum lama ini. “Kalau Pemerintah bilang itu hoax, ya hoax”. Sebuah kalimat mempertegas sikap Jokowi yang menyatakan hoax terhadap seluruh catatan berbagai pihak yang mengkritisi UU Omnibus Law itu. 

Pernyataan Menteri asal Partai Nasdem yang tak ubahnya menggambarkan bahwa Jokowi selaku Presiden tak pernah salah. Alias, selalu benar. Bahkan lebih dari itu, selalu bijaksana dan super baik, sederhana dan sejuta kata demikian indah dalam melukiskan kepribadiannya.

Pernyataan Menkominfo tersebut dalam perspektif demokrasi sungguh berbahaya. Pernyataan yang bernada pembelaan terhadap bosnya memiliki makna destruktif. Yaitu, menggambarkan institusi Pemerintah selalu benar atau tak pernah salah dalam hal apapun. Karena itu, ia alergi terhadap koreksi, bahkan tak mau dikontrol. Sikap ini  harus kita catat  merupakan arogansi. Jika dibiarkan, akan berubah menjadi sang diktator.

Itulah sebabnya, pernyataan Kemenkominfo itu sungguh berbahaya dalam konstruksi demokrasi. Sikap itu jelas-jelas tak menghiraukan suara publik yang keberatan atas produk UU kontroversial bagi kepentingan publik dan bahkan negara. Suara publik yang demikian deras dan masif dinilai salah total, bahkan bohong (hoax) dan karenanya menyesatkan. 

Yang perlu kita telusuri, apakah reaksi publik yang demikian kuat dan ekstensif itu dimobilisasi dan ditunggangi oleh kelompok tertentu untuk artikulasi suatu kepentingan sempit? Atau, reaksi masif itu natural karena seluruh entitas termasuk kalangan elitis merasa sangat terancam kepentingannya? 

Partisipan pendemo yang berjumlah jutaan dan dari berbagai entitas dan menyeruak serentak di berbagai kota dan daerah  secara teorotik dan empirik mencerminkan naturalitas aksi, bukan order pihak tertentu, katakanlah aktor intelektual. Karena terdapat titik temu kepentingan. 

Reaksi massif-ekstensif itulah warna riil masyarakat yang diakomodasi dalam sistem demokrasi. Karena itu, suara yang demikian membahana atas persoalan UU Omnibus Law jangan diplesetkan dengan kacamata sempit. Seolah apapun yang dilakukan the boss tak pernah salah. Dan sebaliknya, rakyatlah yang selalu salah dan harus disalahkan pada setiap reaksinya.

Sebuah renungan, benarkah Presiden Jokowi tak pernah salah? Publik secara jernih  sangat mudah membuka jejak digitalnya tentang pernah dan tidaknya bertindak salah. Sikap jernihnya akan menggiring dirinya bersikap obyektif, terjauh dari tendensiusitas. Kita perlu mencatat, sikap subyektif akan menodai citra positif dirinya.

Kini, untuk menghindari subyektivitas, kita perlu analisis dari sisi realitas keberadaan makhluk. Jokowi manusia biasa. Secara fitrah dan faktual, di manapun di jagad raya ini, tak ada satu makhluk manusia pun yang selalu benar, di manapun dan sampai kapanpun. Manusia yang ternobatkan sebagai nabi dan rasul pun pernah salah. Hanya saja, karena nabi dan rasul bersifat ma`shum (terpelihara), maka ia langsung diingatkan Allah. 

Dari perspektif kefitrahan manusia, maka pernyataan dan atau penilaian Menkominfo jelaslah keliru. Namun demikian, kita bisa memaknai lebih jauh, sikapnya merupakan pembelaan tanpa reserve terhadap bosnya. 

Hal ini mengundang tanya, apakah wujud totalitas kecintaannya terhadap the boss? Banyak orang meragukannya. Adagiumnya sederhana. Kementerian adalah posisi politik. Dalam panggung politik praktis tak ada yang abadi, kecuali kepentingan sempitnya.

Dari adagium politik itu, maka sangatlah lemah totalitas kecintaan sang menteri terhadap sang presiden. Yang ada dan mendada adalah pembelaan totalnya untuk mempertahankan posisi politiknya. Dan inilah dalil politik bahwa yang abadi dalam politik adalah  kepentingan sempit. 

Karena itu, pernyataan Menteri Kominfo dalam membela mati-matian bosnya sejatinya untuk menyelamatkan posisi pribadinya, bukan the boss yang mengangkat dirinya sebagai menteri.

Dalam perspektif budaya, apa yang dilakukan Kemenkominfo merupakan sikap pembelaan yang tidak obyektif. Budaya Asal Bapak Senang. The boss yang undereducated pasti akan senang dengan budaya ABS itu, padahal secara substantif mendestruksikannya. Jika the boss cerdas, justru dia akan mencermati secara khusus apa motif di balik sanjungannya. Mengapa pembelaannya tanpa reserve. The boss yang jeli, justru akan bersikap hati-hati kepada menteri yang tidak berbicara realistis. 

Dalam kamus politik, apa yang dilakukan Menkominfo hal biasa. Namun demikian, dalam perspektif moral, Menkominfo telah melukai keberadaan moralitas yang berlaku universal. 

Ketaatan dan atau ketundukan bawahan terhadap atasan itu perbuatan mulia. Tapi, secara moral, harusnya dilihat, apakah pimpinan atau atasannya memang on the track? Jika the boss keluar jalur, maka sang bawahan idealnya bersikap. Tak sepantasnya tunduk atau mentaati. Justru, ketidaktundukan sang bawahan bernilai ideal. Protesnya merupakan kebaikan bagi the boss. Pertanda cinta sejati. 

Pemimpin yang sadar sebagai manusia biasa akan selalu beriterima kasih kepada bawahan yang mengontrolnya, karena dimensinya menyelematkan.

Akhirnya, kita perlu merenung kembali, apakah sang pemimpin negeri ini manusia atau malaikat? Jika semuanya menjawab sama, sebagai manusia, maka tak sepantasnya menyatakan ia selalu benar. Paradoks dengan fitrah manusia. Jadi, sungguh keliru sebuah pernyataan, “Jika Pemerintah bilang hoax, ya hoax”. 

Mari kita introspeksi dan koreksi: kita semua termasuk the boss of this goverment adalah manusia. Bukan malaikat, yang tak pernah ingkar janji. Tak pernah mengingkari titah Yang Maha Agung Allah. ***

* Agus Wahid, Direktur Analisis Center for Public Policy (CPPS)  Indonesia

Editor : Gungde Ariwangsa SH