logo

Dana Hibah Pariwisata Rp3,3 Triliun Harus Transparan

Dana Hibah Pariwisata Rp3,3 Triliun Harus Transparan

13 Oktober 2020 18:08 WIB
Penulis : Syamsudin Walad

SuaraKarya.id - JAKARTA: Program penyaluran dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun bagi pelaku pariwisata yang bakal dikeluarkan Kementarian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) disambut baik pelaku industri pariwisata. Meski begitu, penyalurannya harus transparan dan harus diawasi. Karena kalau sampai tidak tepat sasaran, ini sama dengan menghamburkan anggaran.

"Pertama, penyalurannya  harus transparan dan bisa diawasi. Selain itu, kedua juga harus dipikirkan bagaimana mekanismenya jangan sampai salah sasaran. Karena waktu yang mepet jugan bisa jadi kendala," kata aktivis pariwisata yang juga founder Temannya Wisatawan, Taufan Rahmadi, Selasa (13/10/2020).

Meski agak telat, namun penggelontoran dana hibah ini sangat diharapkan pelaku pariwisata. Sayangnya Kemenparekraf belum mengumumkan kapan dana ini akan cair. "Kalau memang waktunya sampai Desember maka ini sangat mepet. Belum lagi pendataan mana saja yang berhak menerima. Kita sendiri tidak tahu bagaimana sistim pendataan di Kemenparekraf," ujar Taufan.

Taufan juga menyoroti nantinya seperti apa hotel-hotel dan restauran yang berhak menerima dana hibah ini. "Harus jelas juga kriterianya seperti apa. Intinya jangan sampai program ini hanya sekadar menghambur-hamburkan anggaran di akhir tahun. Dana Rp3,3 trilyun itu sangat banyak loh" ujar Taufan.

Sebelumnya pemerintah lewat Kemenparekraf akan menyalurkan dana hibah sebesar Rp3,3 trilyun untuk pariwisata. Dana hibah ini untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, sekaligus membantu industri bertahan di tengah pandemi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio dalam keterangannya, Selasa (13/10), mengatakan dana hibah pariwisata melalui Kementerian Keuangan merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Tujuan utama dari hibah pariwisata ini adalah membantu pemda serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pandemi COVID-19 dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2020," kata Menparekraf.

Daerah dengan kriteria PHPR minimal 15 persen dari total PAD Tahun anggaran 2019, 10 Destinasi Super Prioritas (DPP), 5 Destinasi Pariwisata Prioritas (DSP), Destinasi Branding, dan 100 COE.

Menparekraf menjelaskan dana hibah yang diberikan kepada pemda dibagi dengan imbangan 70 persen dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran. Sedangkan 30 persen untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19, terutama pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Proses pencairan dana diajukan oleh kepala daerah kepada Kementerian Keuangan mengacu pada rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)," kata Menparekraf.

Kemenparekraf juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 119 miliar untuk Program Sertifikasi CHSE gratis bagi industri pariwisata di 34 provinsi di Indonesia. Sertifikasi ini untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan untuk industri yang terkait sektor pariwisata untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Sehingga para pelaku pariwisata, pengelola hotel, dan restoran dapat segera meningkatkan persiapan protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19," kata Menparekraf.

Menparekraf mengatakan Kemenparekraf melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi akan melakukan sosialisasi Program Hibah Pariwisata Tahun 2020 secara berkala. Untuk kegiatan awal telah dilangsungkan sosialisasi pada 8 Oktober 2020 di Tangerang, Banten. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto