logo

Mencermati Dinamika Partai Golkar Kota Bekasi

Mencermati Dinamika Partai Golkar Kota Bekasi

12 Oktober 2020 05:33 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Muhajir Aji

Polemik berkepanjangan soal penjualan Gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang berbuntut penundaan musyawarah daerah (Musda) sejak rencana semula digelar pada 5 Agustus 2020 lalu, membawa konsekuensi ketidakjelasan dalam suksesi kepemimpinan partai tersebut di tingkat lokal. Keadaan seperti ini tentunya akan menjadi preseden buruk dan mengancam eksistensi partai itu sendiri.

Pertikaian di kalangan elite lokal hingga menyeret elite pusat dalam penjualan Gedung Golkar Kota tersebut tidak bisa dianggap sepele. Sebab kedepan akan berdampak pada eksistensi kepala daerah dari kader Golkar.  Bukan tidak mungkin, satu-satunya kader Golkar yang saat ini masih menjabat Wali Kota dari sebelumnya tujuh kota di Jawa Barat, kedepan kembali jatuh ke tangan partai lain.

Seharusnya elite Golkar saat ini lebih mempersiapkan dalam menghadapi persoalan yang lebih besar, yakni menyusun strategi pemenangan pemilu 2024 mendatang yang menjadi pertaruhan hidup mati semua partai di republik ini. Kususnya dalam merebut suara Golkar di Jawa Barat, di mana dalam beberapa kali pemilihan umum terus mengalami penurunan suara.  Tapi yang terjadi saat ini justru sebaliknya, elit Golkar ikut memperkeruh suasana. Kisruh penjualan Gedung Golkar yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur dialog, ditarik ke ranah Mahkamah Partai, sehingga publik menilai telah terjadi persoalan yang sangat serius di internal Partai Golkar Kota Bekasi, akibatnya Musda kembali molor.

Pertimbangannya, yakni masalah penjualan aset itu masih berproses di Pengadilan Negeri Bekasi, soal peralihan hak atas sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Rahmat Effendi dan H Abdul Hadie kepada Partai Golkar saat ini sedang diproses oleh Notaris dan PPAT Kota Bekasi. Keputusan Mahkamah Partai itu, tentunya berdampak luas bagi partai, baik di Kota Bekasi maupun bagi internal DPP Golkar. Penundaan Musda membuat kepemimpinan tidak berjalan secara defenitif sehingga akan memperlemah partai di daerah ini. Padahal, sejatinya pertarungan bukan di internal elite partai,  tetapi pertarungan sesungguhnya adalah berebut simpati publik secara terbuka guna mempertahankan eksistensi Partai Golkar baik lokal maupun nasional pada pemilu mendatang.

Sementara ini, eksistensi partai di tingkat lokal ditunjukkan oleh tegaknya kepemimpinan Golkar di Kota Bekasi yang menjadi Wali Kota dan satu-satunya simbol kekuatan Golkar dari sebelumnya ada tujuh kepemimpinan kota di Jawa Barat. Apakah elite Golkar kedepan rela kehilangan kadrnya lantaran polemik di internal partaii terus berkepanjangan?

Apabila persoalan penjualan gedung tersebut dapat secepatnya dituntaskan, selanjutnya Musda Partai Golkar Kota Bekasi dapat digelar maka akan membawa angin segar, kepemimpinan Golkar bisa dipertahankan dengan catatan Musda menghasilkan pemimpin partai dari kader setempat yang legitimed dimata publik. Tidak hanya itu, persoalan aset-aset daerah lain tidak hanya gedung Golkar Kota Bekasi tetapi aset daerah yang dapat menambah income pun akan terungkap karena semuanya bertalitemali.

Sekarang Mahkamah Partai sudah terlanjur meminta Plt. Ketua DPD Golkar Kota Bekasi untuk menunda Musda sampai waktu yang belum ditentukan. Bila mencermati perkembangan selama ini termasuk melalui media massa, Rahmat Effendi yang disapa Pepen sebagai mantan pimpinan DPD Golkar Kota Bekasi memperlihatkan tanggungjawabnya menjaga legitimasi partai dan elite Golkar di mata publik.

Selain itu, Pepen sendiri meski sudah tidak lagi menjadi ketua DPD Golkar Kota Bekasi menyatakan bertanggung jawab terhadap proses perdata di Pengadilan Negeri Bekasi. Sebagai kader partai di tengah situasi ditundanya musda DPD Golkar Kota Bekasi iktikadnya membangun partai terlihat dari upayanya membangun Gedung Golkar Kota Bekasi, patut dibanggakan. Terbukti dengan dibangunnya gedung skretariat Golkar yang baru di tanah yang sudah disiapkan, dengan lokasi strategis dalam perkembangan kota.

Bahkan ground breaking Gedung Partai Golkar Kota Bekasi dihadiri oleh tokoh-tokoh DPP Partai Golkar, DPW Jawa Barat dan DPD Golkar Kota Bekasi, serta unsur lainnya. Pepen dengan “uang warisan” dari penjualan Gedung DPD Golkar Kabupaten Bekasi membangun Gedung DPD Golkar Kota Bekasi empat lantai. Gedung yang akan menjadi sentra kegiatan kader DPD Golkar Kota Bekasi ke depan agar estafet kepemimpinan Golkar bisa dipertahankan dan dampaknya bisa dikembangkan lebih luas di Jawa Barat maupun wilayah lain.

Ihwal Penjualan Gedung Golkar

Sedikit menoleh ke belakang, ihwal Gedung DPD Partai Golkar yang menjadi sekretariat DPD Golkar Kota Bekasi saat ini diresmikan pembangunannya pada 24 Maret 1990 oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar ditangan Wohono dan pada masa H Abdul Manan menjadi ketua DPD Golkar Bekasi.

Sedangkan acara peletakan batu pertama pembangunannya di Jalan Jendral Ahmad Yani No 18, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, pada 25 Juli 1988 dimana saat itu Golkar masih berkantor di Jalan Juanda di Bulak Kapal, Bekasi.

Mengikuti perkembangan wilayah pada 1997 terjadi pemekaran wilayah kabupaten daerah tingkat II Bekasi menjadi dua Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Golkar pun menjadi dua yaitu DPD Partai Golkar Kota Bekasi (Golkar Kota) dan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi (Golkar Kabupaten) dan pada saat itu gedung tersebut menjadi kantor sekretariat.

Perkembangan selanjutnya, antara DPD Partai Golkar Kota dan Kabupaten membuat keputusan bersama mengenai pelepasan atau penjualan aset antara keduanya seharga Rp 3 miliar kepada Andi lswanto Salim pada September 2004. Sekitar sebulan kemudian kesepatan itu diwujudkan dalam suatu transaksi atas penjualan aset bersama tanah dan bangunan tersebut, masing-masing oleh Rahmat Effendi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi dan Abdul Hadi sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi dan Damanhuri Husein sebagai Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten bersama sekretarisnya Ibas Soewarto. Namun, penjualan itu berlarut-larut hingga sekarang antara lain pembeli sendiri belum membayar secara keseluruhan.

Lalu siapa lagi yang harus mempertanggungjawabkan setelah Pepen menyatakan tanggungjawabnya saat ini? Tentu menunggu penjelasan dari Mahkamah Partai yang kini memediasi Golkar Kota Bekasi di PN Bekasi. Semoga semua terbuka dan Golkar tegak dengan kepemimpinan yang legitimed di tengah perkembangan menjelang pemilu 2024, waktu yang singkat bagi partai untuk berbenah.

Penulis: Wartawan Suarakarya.id (Pemegang Kartu UKW Utama)

 

 

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH