logo

Siapkan Lahan Baru Untuk Makam Korban Covid-19 Dinilai Pemborosan Anggaran

Siapkan Lahan Baru Untuk Makam Korban Covid-19 Dinilai Pemborosan Anggaran

Rencana Pemprov DKi Jakarta menyediakan lahan baru untuk pemakaman korban Covid-19 dinilai sebagai pemborosan.Pemprov DKI disarankan menagih kewajiban PT DP.
30 September 2020 06:17 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak perlu repot-repot menyiapkan lahan tempat pemakaman umum (TPU) baru untuk korban Covid-19.Sebab, hal tersebut adalah tindakan pemborosan anggaran.

Solusinya adalah segera tagih kewajiban PT DP untuk menyerahkan lahan makam pengganti seluas 65,9 hektare di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

"Saya dengar Pemprov DKI sedang menyiapkan lahan seluas 2 hektare untuk pemakaman jenazah korban virus Corona (Covid-19) di Rorotan, Jakarta Utara. Diperkirakan cukup menampung 6.000? petak makam,” kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, Rabu (30/9/2020), di Jakarta.

Pria berkacamata yang akrab disapa Sgy ini menjelaskan, jika kewajiban PT DP menyiapkan tanah 65,9 hektare untuk TPU siap pakai itu dapat ditagih oleh Pemprov DKI, maka di lahan seluas itu akan dapat menampung sekitar 197.700 petak makam.

Dengan demikian, Pemprov DKI tak akan lagi mengalami krisis lahan tempat pemakaman untuk menampung kasus korban Covid-19.

“Dasar menagihnya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi DKI tahun 2014. Pada halaman 228, BPK merekomendasikan kepada Kepala BPKAD untuk meminta pertanggungjawaban PT DP supaya menyerahkan tanah pengganti seluas 659.430 m2 (65,9 hektare) di Kelurahan Pagadungan yang masih berupa rawa menjadi tanah pengganti TPU dalam kondisi siap pakai sesuai perjanjian,” ucap Sgy.

Dalam LHP BPK tahun anggaran 2014 itu disebutkan bahwa sesuai perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI Jakara dengan pengembang, tanah pengganti untuk TPU itu adalah dalam kondisi siap pakai.

Lahan pengganti untuk TPU itu telah disertifikatkan hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 484 tanggal 14 Juni 1991.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 4918/1992 tanggal 7 Agustus 1992 , DKI telah menerima tanah makam pengganti, tetapi kondisinya sampai sekarang diduga kuat masih berupa rawa atau empang.

Asal-mula kerja sama ini terjadi berdasarkan rencana induk/master plan tahun 1965-1985. Dimana pada tahun 1984 dan tahun 1986 Pemprov DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan PT DP untuk pemanfaatan aset tanah milik Pemprov berupa area TPU seluas 708.850 m2 (70,88 hektare).

Rinciannya: 308.856 m2 (30,88 Ha) di bekas TPU Mangga Dua; 86,963 m2 di bekas TPU Jelambar Islam; 301.508 m2 di bekas TPU Jelambar Buddha; dan 11.793 m2 di bekas TPU Sanjaya.

Berdasarkan LHP BPK disebutkan bahwa sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS), lanjut aktivis senior Jakarta ini, PT DP berkewajiban melakukan pembangunan fisik dan peremajaan lingkungan atas aset bekas TPU yang dikerjasamakan dan melakukan pembelian tanah makam pengganti yang siap pakai seluas kurang lebih 263.106 m2 (26 hektare).

Sebagai kompensasi atas PKS tersebut, pengembang memperoleh izin penggunaan setifikat Hak Guna Bangunan (HBG) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemprov DKI selama 20 tahun, yang dapat diperpanjang dan dialihkan kepada pihak ketiga seusuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada perjalannya, PKS antara Pemprov DKI dengan PT DP telah dua kali mengalami addendum, salah satunya karena PT DP mundur dari kerjasama dan menyerahkan izin prinsip pengunaan lokasi bekas TPU yang dikerjasamakan kepada PT CLS, yaitu bekas TPU Jelambar Islam, Jelambar Buddha, dan bekas TPU Sanjaya.

" Gubernur Anies Bawesdan harus berinisitif menanyakan tindak lanjut LHP BPK tahun 2014 ini. Data LHP BPK untuk kasus ini ada dan jelas. Segera bentuk tim, sebab ini menyangkut kepentingan aset Pemprov DKI dan masyarakat Jakarta, khususnya untuk mengatasi krisis lahan pemakaman korban Covid-19,” ucapnya.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto