logo

Penegak Hukum Dan Keadilan

Penegak Hukum Dan Keadilan

28 September 2020 06:11 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Chrysnanda Dwi Laksana*

Hukum sebagai ikon peradaban penegakkannya sebagai upaya menyelesaikan konflik secara beradab. Penegak hukum bukan pemegang kitab hukum untuk menyalah-nyalahkan atau mencari cari kesalahan melainkan untuk membangun peradaban.

Pelanggaran hukum ditegakkan demi kemanusiaan, keadilan, edukasi, supaya ada kepastian, bentuk pelayanan perlindungan pengayonan kepada korban dan pencari keadilan, sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik yang lebih luas.

Tatkala hukum ditegakkan dan tidak menemukan rasa keadilan maka akan kontra produktif.

Penyegakkan akan dikaitkan dengan : keamanan, keselamatan, administrasi, informasi, kemanusiaan.

Bagaimana dengan pemberian ijin? Perijinan merupakan suatu jaminan legitimasi sesuatu yg diijinkan baik pra saat maupun paskanya. Perijinan akan berkaitan dengan keamanan keselamatan kesehatan administrasi informasi juga kemanusiaan. Memberikan ijin dilihat konteksnya dan persyaratan-persyaratan baik administrasi maupun operasionalnya.

Pencabutan atas perijinan berdasarkan atas penyimpangan atau pelanggaran atau dampaknya. Kaitan pemberian ijin tentu berdasar kajian atau setidaknya verifikasi atas  dokumen fisik kondisi lapangan maupun berbagai prediksi sebagai standar yang semestinya dipenuhi.

Perijinan bukan sekedar stampel atau cap melainkan atas berbagai pertimbangan dan kebijaksanaan dari kondisi normal hingga emergency maupun kontijensi.

Penegak hukum juga menegakkan keadilan. Kewenangan menegakkan hukum salah satunya adalah upaya paksa untuk mengambil sebagian atau seluruh hak orang lain. Kewenangan penegakkan hukum selain dilakukan dengan berpedoman pd supremasi hukum, juga dilakukan dg memberikan jaminan dan perlindungan HAM.  Karena menegakkan hukum adalah bukan mematikan hidup dan penghidupan.

Selain itu juga transparan dan akuntabel. Akuntabilitas penegakkan hukum dilakukan secara moral, secara hukum itu sendiri, secara administrasi dan secara fungsional.

Dengan demikian penegakkan hukum wajib dilakukan dengan :
1. Tidak melanggar hukum
2. Tidak berdampak luas atau kontra produktif
3. Tidak mengganggu keteraturan sosial qtau ketertiban umum
4. Tidak menimbulkan multi tafsir
5. Menerapkan persamaan hak di muka hukum dan tidak sewenang wenang
6. Tidak tebang pilih
7. Dilakukan dengan bijaksana
8. Transparan dan akuntabel
9. Ada pembatasan dan pengawasan kewenangan

Penegak hukum selain memiliki kewenangan upaya paksa juga memiliki kebijaksanaan untuk mengabaikan hukum yang dinamakan diskresi, alternative dispute resolution maupun restorative justice.

Kesemua itu merupakan bagian perjuangan bagi kemanusiaan, keadilan, kepentingan yg lebih luas maupun edukasi.

Landasannya adalah nilai nilai etika maupun moral yg berlaku dalam masyarakat. Tatkala ada kepentingan lain apalagi mendapakan sesuatu atau janji atau kepentingan2 lainya maka tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi. Hukum untuk manusia bukan dibalik manusia untuk hukum.

*Brigjen Pol Chrysnanda Dwi Laksana PhD, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto