logo

Nafsu Pilkada

Nafsu Pilkada

28 September 2020 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 
Pilkada serentak di 270 daerah sepertinya akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember ini untuk menggantikan sejumlah kepada daerah yang berakhir masa kepemimpinannya di 2021. Jika dicermati pelaksanaan pilkada serentak kali ini adalah yang ketiga kalinya di republik ini setelah sebelumnya menggunakan sistem demokrasi tidak langsung melalui perwakilan di DPRD. Kalkulasi yang ada menegaskan bahwa dengan sistem demokrasi langsung melalui pilkada serentak ini ternyata biaya yang dikeluarkan seorang kandidat jauh lebih besar dibanding sistem yang lama. Fakta mahalnya biaya demokrasi ini juga berdampak negatif terhadap ancaman OTT KPK. 

Bahkan periode 2018 kemarin terjadi banyak OTT kepala daerah dan sejumlah pihak oleh KPK yang kemudian dinobatkan sebagai Tahun OTT. Ironi yang menyertai terjadi perilaku korupsinya tidak hanya oleh individu, tetapi juga berjamaah, termasuk juga yang dilakukan sejumlah kepala daerah dengan interaksi dinasti politik melalui jejaring politik dinasti di berbagai daerah. 

Fakta yang ada juga menegaskan kumulatif dana yang harus dikeluarkan kandidat yaitu dimulai dari restu dari petinggi parpol sehingga rekomendasi turun. Betapa tidak untuk bisa mendapatkan rekomendasi tentu persaingan internal terjadi, sementara regenerasi cenderung diabaikan parpol sehingga realitas ini justru memicu konflik internal, meski parpol justru menyebut ini sebagai dinamika politik. Padahal regenerasi menjadi proses penting untuk mendukung kemajuan parpol, meski sayangnya diabaikan karena realitas yang ada juga menegaskan bahwa parpol membutuhkan suatu figur untuk bisa menang di pilkada serentak dan tentu si pemenang akan dituntut untuk mendukung pemenangan di pilpres yang biasanya menghadirkan ketua parpol sebagai kandidat petarung pilpres. Besaran dana lain yang juga harus dikeluarkan kandidat adalah kampanye, pembuatan atribut selama kampanye, termasuk ‘seremonial’ dangdutan sampai dana serangan fajar (yang kemudian memicu sentimen terhadap terjadinya kriminalitas cetak uang palsu). 

Meski demikian, harus juga dipahami bahwa pilkada serentak kali ini yang melibatkan 270 daerah meliputi 9 propinsi, 224 kabupaten dan 37 kota ternyata bersamaan dengan pandemi covid-19. Sejumlah petinggi negara di pusat dan di daerah, ratusan ASN serta petugas KPU, baik di pusat dan di daerah terpapar covid-19. Meski diantaranya berhasil sembuh, tetapi banyak juga diantaranya yang meninggal. Di satu sisi, pandemi covid-19 yang muncul sejak triwulan I-2020 ternyata terus berlanjut dan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pencegahan dan dampak sistemik dari pandemi covid-19 mencapai ratusan triliun rupiah. Bahkan berbagai stimulus-pun juga dikeluarkan, termasuk tentu program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Bahkan progres PEN sepertinya terus berlanjut sampai tahun 2021. Terkait fakta ini Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan sampai Rabu 26 Agustus 2020 realisasi anggaran dari 6 kelompok program PEN mencapai Rp.182,6 triliun atau 26,2 persen sementara realisasi anggaran di semester I 2020 hanya Rp.124,6 triliun. Imbas dari pandemi ternyata defisit APBN per Agustus 2020 mencapai Rp.500 triliun seperti penegasan Menkeu Sri Mulyani yang kemudian mengancam resesi dengan sejumlah konsekuensi yang harus dihadapi rakyat. 

Konsekuensi terkait berlarutnya pandemi covid-19, termasuk fakta trend kasusnya terus meningkat pada September ini dan pemberlakuan PSBB jilid 2 di Jakarta maka menjadi beralasan jika muncul desakan untuk menunda pilkada. Argumennya cukup jelas yaitu urgensi kesehatan masyarakat dibanding pilkada meskipun pemerintah tidak bergeming berdalih bahwa penundaan pilkada berarti mengebiri ‘hak’ demokrasi masyarakat. Oleh karena perdebatannya sebenarnya lebih mengutamakan kesehatan-penyelamatan publik - masyarakat dari pandemi atau demokrasi. Bukankah menunda pilkada tidak kemudian meniadakan pilkada itu sendiri? Entahlah, meski desakan penundaan pilkada dilakukan oleh banyak elemen, termasuk dari Muhammadiyah namun nafsu pilkada seperti masih terus membara dan pemerintah bertekad untuk tetap melaksanakan pada 9 Desember. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

   Kantor: Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Solo 57102, Telp HP/WA: 081-5670-1515

Editor : Gungde Ariwangsa SH