logo

Kemenko PMK Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

 Kemenko PMK Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) dan Menkeu Sri Mulyani (kiri).(foto,ist)
22 September 2020 22:48 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Untuk yang ke sepuluh kalinya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berhasil kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menyusul Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019.

Penghargaan ini diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, secara daring, dari Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Untuk tahun 2020 ini, pemerintah memberikan penghargaan 10 kali berturut-turut opini WTP kepada 41 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dari provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu penerima capaian terbaik ini adalah Kemenko PMK.

Pemerintah juga memberikan penghargaan 5 kali berturut-turut opini kepada 286 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan opini WTP tahun 2019 kepada 571 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Opini WTP adalah salah satu opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya, bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi dengan baik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi sekakigus menghargai capaian 10 kali opini WTP berturut-turut yang dirahi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, capaian ini menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan baik.

"Karena ini pencapaian yang konsisten dan milestone yang luar biasa semenjak kita pertama kali mulai melaksanakan pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara," terangnya.

Menkeu berharap, capaian yang baik tersebut tidak dicederai oleh tindakan-tindakan yang tercela, serta dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah lainnya.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto