logo

OJK Abai Lindungi Pemegang Polis Asuransi (Studi Kasus Bakrie Life)

OJK Abai Lindungi Pemegang Polis Asuransi (Studi Kasus Bakrie Life)

20 September 2020 23:55 WIB

SuaraKarya.id -                                 Oleh :

        Ir Jimmy Theja, SH.MH.MBA 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen dalam pengawasan dan pengaturan usaha perasuransian di Indonesia yang memiliki kewenangan yang sangat besar, justru  tidak menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut terlihat nyata dalam kasus gagal bayar pada perusahaan asuransi PT. Bakrie Life Insurance. Padahal, PT Bakrie Life Insurance terbukti tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis produk asuransi diamond investa.

Namun, OJK sepertinya tak memiliki taji. Hakikat hukum adalah melindungi kepentingan umat manusia. Satu diantaranya untuk melindungi stabilitas ekonomi dan konsumen.

Dasar dibentuknya OJK adalah Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 sebagai satu-satunya lembaga pengawas dan pengatur kebijakan bidang jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan, berlandaskan asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas dan asas akuntabilitas.

Berdirinya OJK menandai era baru pengawasan sektor jasa keuangan. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menata ulang sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan beberapa perubahan mendasar.

Pertama, menerapkan sistem pengawasan terintegrasi. Kedua, memisahkan pengawasan micro prudential dengan macro prudential. Ketiga, membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dan menetapkan Menteri Keuangan sebagai Koordinator.

Keempat, meningkatkan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen jasa keuangan.

Kelima, mempertajam peran Lembaga Penjamin Simpanan dan memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Berbagai permasalahan dalam perasuransian kemudian memicu lahirnya UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai jawaban kompleksitas sistem peransuransian di Indonesia, serta diintegrasikan pengaturan perasuransian melalui OJK.

Perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan usaha tidak selalu berjalan baik, PT. Asuransi Jiwa Bakrie yang dikenal dengan Bakrie Life merupakan salah satu perusahan yang mengalami masalah dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sejak tahun 2008, PT.Asuransi Jiwa Bakrie tidak membayar klaim serta bunga dan pokok investasi kepada para pemegang polis produk asuransi diamond investasi akibat kesulitan likuiditas. Celakanya, bukan hanya manfaat investasi dan klaim asuransi, juga pokok investasi menjadi raib sehingga pemegang polis resah akan nasib investasi dan bahkan ada yang mengalami stroke lalu meninggal akibat depresi berkepanjangan.

Padahal, pembayaran hak-hak pemegang polis harus segera diselesaikan oleh pihak PT.Asuransi Jiwa Bakrie dengan itikad baik.

Memang, OJK telah mengeluarkan keputusan Nomor KEP76/D.05/2016 yang isinya mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie pada tanggal 15 September 2016. Pencabutan izin usaha ini seharusnya sudah lama dilakukan setelah Bakrie Life mengalami gagal bayar pada tahun 2008, namun baru direalisasikan pada tahun 2016, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan, karena dana pemegang polis masih tertahan, dan juga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

PT.Asuransi Jiwa Bakrie sebagai pengelola dana masyarakat seharusnya melaporkan kepada OJK mengenai ketidaksehatan keuangan perusahaan dan juga sebaliknya OJK semestinya melakukan pengawasan likuiditas keuangan Bakrie Life.

Dalam Pasal 44 UU Nomor 40 Tahun 2014 diatur bahwa paling lama satu tahun sejak pencabutan izin usaha perasuransian, maka rapat umum pemegang saham perusahaan asuransi tersebut wajib memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan tersebut disertai pembentukan tim likuidasi guna penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis dapat terwujud dan bila rapat umum pemegang saham perusahaan asuransi tersebut tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, maka OJK memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi yang bertanggung jawab langsung kepada OJK.

Dalam pasal 49 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2014 bahwa dalam hal terjadi benturan kepentingan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum perusahaan asuransi tersebut dengan kepentingan pemegang polis atau tertanggung, maka tim likuidasi harus mengutamakan kepentingan pemegang polis dan atau tertanggung.Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan bertujuan meminimalisir terjadinya sengketa antara pelaku jasa keuangan dengan konsumen (pemegang polis).

OJK salah satunya memiliki kewenangan mencabut izin usaha perusahaan asuransi ternyata menimbulkan permasalahan baru. Perlindungan terpenting bagi pemegang polis adalah diperolehnya hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya sesuai perjanjian polis asuransi, selain menjaga stabilitas perekonomian.

Seharusnya pencabutan izin usaha PT.Asuransi Jiwa Bakrie dapat memberikan kepastian hukum bila disertai dengan pembubaran badan hukum perusahaan dan pembentukan tim likuidasi guna melakukan tugas-tugas likuidasi untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis sehingga pencabutan ijin usaha tidak merugikan pemegang polis.

Pada kenyataan, ketentuan tersebut tidak berlakun unik diterapkan terhadap PT. Asuransi Jiwa Bakrie,karena sejak dicabut ijin usahanya pada tahun 2016, sampai bulan Januari 2020, badan hukum PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak dibubarkan oleh OOJK, patut diduga sampai hasil penelitian ini dipublikasikan, badan hukum perusahaan tersebut masih tidak dibubarkan

Sementara itu,nasib sebagian pemegang polis hingga saat ini sudah diterlantarkan hampir 12 (dua belas) tahun sejak gagal bayar sekitar Oktober 2008 dan belum ada kepastian hukum kapan hak-haknya akan dikembalikan.

Dalih PT Asuransi Jiwa Bakrie bahwa mereka memiliki mekanisme sendiri menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengada-ada. Direktur Utama PT. Asuransi km m myJiwa Bakrie, Tiomer Sutanto, mengatakan PT. Asuransi Jiwa Bakrie telah menyiapkan aset perseroan dan grup untuk membayar dan sebagai jaminan kewajiban. Terkait rekomendasi OJK membentuk tim likuidasi hal itu tidak akan dilakukan. Sebab,penyelesaian langsung dilakukan direksi, komisaris, dan staf administrasi.

OJK sebagai satu-satunya pengawas dan regulator perasuransian di Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah ini. OOJK berwenang memutuskan pembubaran perusahaan dan membentuk tim likuidasi dan memerintahkan segera melikuidasi perusahaan tersebut, tetapi hingga saat ini kelanjutan penyelesaian kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie terbukti macet.Hal berdampak pada pemegang polis yang semakin memprihatinkan terkait pemenuhan hak-haknya dikarenakan kasus ini berlarut-larut dan tak kunjung selesai***

Ir Jimmy Theja, SH.MH.MBA : Advokat dan Konsultan Hukum