logo

Bawaslu Kota Solo Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Kota Solo Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Kota Solo
16 September 2020 08:23 WIB
Penulis : Endang Kusumastuti

SuaraKarya.id - SOLO: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solo, Jawa Tengah melakukan penguatan lembaga dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada pengawas terutama di tingkat kecamatan. Hal ini menyusul tingginya akan kebutuhan informasi publik terutama dalam hal pemilihan kepala daerah.

"Setiap lembaga publik seperti Bawaslu kota wajib menyajikan informasi publik dibawah pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumen PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)," jelas Anggota Bawaslu Kota Solo Koordinator divisi Hubungan Masyarakat, Hukum data Informasi (Humas, hukum Datin) Agus Sulistyo, Rabu (16/9/2020).

Menurut Agus, keterbukaan informasi merupakan hal yang wajib dalam suatu lembaga, sehingga pihaknya memperkuat personil untuk manajemen atau pengelolaan informasi publik di tingkat kecamatan. Harapannya pengawas di kecamatan memiliki wawasan apa saja informasi yang dihalalkan dan diharamkan untuk di share publik.

"Kami memberikan upgrading atau pemantapan terkait dengan pengelolaan PPID dalam hal informasi yang dikecualikan ,serta merta, dan informasi setiap saat," jelasnya lagi.

Dalam pemantapan tersebut juga diberikan berbagai tata cara permintaan informasi publik dan disimulasikan. Diantaranya pemahaman penyelenggara pengawas adhoc untuk mengelola menyimpan dan merawat informasi publik, kemudian mana-mana saja yang boleh disampaikan secara terbuka atau dikecualikan.

"Nantinya wascam juga bisa menjadi pemberi petunjuk ketika ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan informasi di tengah masyarakat terkait kegiatan Bawaslu," katanya lagi.

Lebih lanjut Agus mengatakan Panwaslu kecamatan dipandang penting untuk menguasai banyak hal tentang informasi, baik itu dalam proses maupun yang sudah bisa dipublish.

"Seperti ada beberapa informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu adalah form A(form pengawasan), proses penanganan pelanggaran yang sudah diproses, berita acara klairifikasi," ujarnya.

Agus juga menyebutkan terdapat informasi lainnya yang dikecualikan dengan pertimbangan yang berkaitan dengan informasi kelembagaan. Misalnya jika informasi tersebut dibuka membahayakan akan lembaga, kemudian jika tidak dikecualikan bisa mencegah proses penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa.

"Atau informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan pengawas pemilu pemilihan, misalnya informasi yang mengungkap identitas pelapor, informan, saksi, yang mengetahui terhadap tindak pidana pelangaran pemilihan juga wajib dikecualikan,” paparnya.

Agus Sulistyo juga mengungkapkan apabila masyarakat menginginkan informasi ada prosedur permohonan infomasi melalui desk PPID Bawaslu Kota Solo. Pemohon informasi cukup mengisi formulir permohonan dan melampirkan identitas serta menyampaikan informasi yang diminta baik dalam bentuk softcopy mapun hardcopy. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto