logo

Bonus Demografi, Keuntungan Indonesia Menuju Negara Maju Berdaya Saing

 Bonus Demografi, Keuntungan Indonesia Menuju Negara Maju Berdaya Saing

Menko PMK Muhadjir Effendy.(foto,ist)
15 September 2020 20:03 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Indonesia memiliki keuntungan bonus demografi, yang mana usia produktif di Tanah Air sangat berlimpah.

Hal itu dikenukakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat menjadi salah satu narasumber pada acara sarasehan virtual 100 Ekonom, yang digelar INDEF bersama CNBC Indonesia, dari Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Dia memaparkan beberapa hal capaian program, hingga tantangan dalam membangun sumberdaya manusia (SDM) di Indonesia. Hal ini, ungkapnya, dimulai dengan mendorong penuh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah.

"Tak hanya itu, SMK saat ini tengah kami sesuaikan dengan kebutuhan industri di daerah masing – masing. Itu sebabnya pemerintah bergerak cepat dengan melahirkan Dirjen Vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Menko PMK, pihaknya juga melakukan perombakan kurikulum saat menjadi Menteri Pendidikan di tubuh SMK, dengan melibatkan pelaku industri di dalamnya. Agar sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan saat siswa lulus sekolah.

“Jadi nanti yang menentukan kurikulum SMK bukan hanya pemerintah, melainkan juga pelaku industri atau pemberi kerja. Bahkan, kapasitasnya hingga 70 persen,” terangnya.

Bahkan, tambah dia, peranan SMK dan pelaku industri ini harus berjalan beriringan. “Peranan pemerintah daerah juga sangat penting. Artinya, jangan sampai ada sekolah SMK yang baru berdiri tapi belum memiliki koneksi dengan pelaku industri,” imbuhnya.

Menko PMK juga menyinggung, terrkait tantangan dalam membangunan SDM yang unggul menuju Indonesia Maju. Salah satunya adalah stunting, itu sebabnya, dia sangat perhatian dengan genarasi Indonesia, bahkan sejak dalam kandungan.

Itu sebabnya, Kemenko PMK memiliki program untuk memperhatikan anak yang masih dalam kandungan. Agar tercukupi gizi dan kebutuhannya, untuk kelak menjadi generasi yang unggul.

“Tantangannya adalah, jumlah kasus stunting di negara kita ini masih sangat tinggi. Bukan hanya itu, yang mengurusi soal stunting terdapat 17 kementerian. Artinya ‘terlalu banyak tangan’ pada akhirnya kurang keurus. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, agar dilakukan perombakkan birokrasi, sehingga jelas kementerian manakah yang paling bertanggung jawab dalam menangani hal ini,” paparnya.

Editor : Markon Piliang