logo

Tunjukkan Bukti Dana Disita Milik Nasabah: Korps Adhyaksa Kedepankan Nurani!

Tunjukkan Bukti Dana Disita Milik Nasabah: Korps Adhyaksa Kedepankan Nurani!

14 September 2020 23:59 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menjawab ajakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono terkait permintaan pembuktian adanya penyitaan rekening nasabah WanaArtha Life (WAL) yang dilakukan Kejaksaan Agung, perwakilan nasabah WanaArtha mendatangi Gedung Bundar, Kantor Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020).

Perwakilan Pemegang Polis WanaArtha yang diwakili 6 orang nasabah menyampaikan apresiasi kepada Jampidsus Ali Mukartono yang telah mengundang dan memberikan waktu untuk klarifikasi sekaligus hearing merespon pernyataan Ali Mukartono di RDP Komisi III DPR RI bahwa pihaknya akan mengembalikan kalau pun ada rekening nasabah yang tersangkut penyitaan dalam kasus Jiwasraya

"Tetapi kami berikan kesempatan untuk saksi dari WanaArtha untuk buktikan seluas-luasnya di persidangan, dari yang disita Kejaksaan mana yang punya nasabah. Kami akan bertindak fair, kalau bisa dibuktikan pasti kami kembalikan," kata Ali seperti dilansir Detik.com.

Di luar persidangan pun, kata Jampidsus Ali, pihaknya juga sudah mengundang WanaArtha untuk menjelaskan secara langsung ke Kejagung untuk membuktikan apakah diantara rekening yang disita ada rekening milik nasabahnya.

"Di luar sidang pun, karena ini pengaduan sudah ke mana-mana, bahkan sampai katanya ke Presiden. Kami undang baik-baik WanaArtha ke Kejaksaan, untuk buktikan mana rekening yang disita Kejaksaan merupakan hartanya nasabah WanaArtha," ujarnya.

Jampidsus Ali menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menyita rekening apapun milik nasabah WanaArtha. Pihaknya, cuma menyita rekening-rekening yang dimiliki oleh Benny Tjokro terkait kasus Jiwasraya.

"Dari Pak Rano (Anggota Komisi III/F-PKB-red) WanaArtha gimana nasibnya nasabah? Kami tidak sita uangnya, atau hartanya nasabah WanaArtha. Kami hanya menyita saham-saham Benny Tjokro, termasuk reksadana. Kami didemo juga Pak, yang mengaku nasabah WanaArtha," urai Ali.

Jampidsus Ali berjanji akan bertindak secara adil jika dalam persidangan pihak WanaArtha bisa membuktikan bahwa hak nasabahnya pada rekening-rekening tersebut adalah yang disita Kejaksaan Agung.

Enam orang perwakilan Pemegang Polis ditemui Pejabat Struktural dan Penyidik Kejagung. Namun, dari hasil pertemuan tersebut perwakilan Pemegang Polis melihat Kejagung masih mengabaikan keberadaan Pemegang Polis yang dilindungi Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

"Kita sudah memasukkan berkas rekapan bukti ribuan polis, besaran polis, dan KTP sebagai lampiran dari surat permohonan keberatan kepada Majelis Hakim kasus Jiwasraya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2020 untuk membuktikan bahwa sebagian besar rekening yang disita Kejaksaan itu sejatinya merupakan milik dari nasabah yang dilindungi konstitusi. Kita tetap berterima kasih karena telah diterima dengan baik oleh Pak Nurcahyo," ungkap perwakilan nasabah, Drs Wahjudi, Ak.,CA pensiunan PNS di BPKP.

Dalam pertemuan tersebut, kata Wahjudi, Kejaksaan juga beralasan tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan tanpa rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kejaksaan dan OJK pun mengaku telah meminta manajemen PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk segera melakukan verifikasi rekeningnya ke Kejagung mengingat rekening perusahaan ini diblokir karena diduga berkaitan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Para penyidik, kata Wahjudi, malah berucap rekening WanaArtha yang diblokir dimulai dari tahun 2008 sampai 2018 merupakan rekening milik WanaArtha yang terkait dengan kasus Jiwasraya. Kejaksaan sengaja memblokir dan berujung menyita semua rekening tersebut untuk berjaga-jaga. Sebab, kata penyidik, manajemen WanaArtha tidak pernah datang untuk menyampaikan bukti-bukti ketidakterlibatan mereka.

Dalam persidangan pihak Kejaksaan mengaku telah meminta WanaArtha menyerahkan data secara lengkap terkait keseluruhan Sub Rekening Efek (SRE). Namun, mereka belum datang  juga untuk menyerahkan data-data yang dimaksud.

Merasa pertemuan antara nasabah WanaArtha dengan pihak Kejaksaan belum nyata menghasilkan solusi yang berpihak kepada nurani seperti selalu diwanti-wanti Jaksa Agung bahwa penegakan hukum harus mengutamakan nurani masyarakat, nasabah WanaArtha asal Bali, Desy Widyantari mengharapkan ruang fasilitasi dan komunikasi baik antara Pemegang Polis maupun dengan manajemen WanaArtha dengan melakukan klarifikasi pembuktian dana nasabah di SRE WanaArtha harus terus diupayakan secara optimal agar nasabah tidak dirugikan karena terlanjur menjadi Rentut dan berpotensi menjadi barang bukti rampasan negara.

"Jadi dari Pulau Dewata saya menyerukan bahwa Kejagung harus benar-benar mempertimbangkan iktikad baik kami sebagai nasabah WanaArtha dan surat keberatan terhadap penyitaan Kejaksaan yang langsung kita berikan kepada Pak Jaksa Agung dan Pak Jampidsus oleh kawan-kawan nasabah, termasuk surat perlindungan hukum kepada Presiden, Ketua MPR/DPR/DPD, Komisi Kejaksaan dan klarifikasi pembuktian pengajuan keberatan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim pemeriksa perkara Jiwasraya pada 7 Agustus 2020 dan WanaArtha tanggal 2 Juni 2020 harus menjadi prioritas Kejagung untuk membuktikan bahwa Korps Adhyaksa itu harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan kepada nasabah yang dilindungi oleh konstitusi,"tandas Desy.

Selanjutnya masih menurut Desy, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung juga harus melakukan penyitaan secara prudent dan mau berbesar hati atau bisa legowo mengangkat sita dan mengembalikan SRE WanaArtha karena SRE WanaArtha tidak memenuhi kriteria barang yang dapat disita berdasarkan pasal 39 KUHAP yaitu bukan barang milik tersangka atau terdakwa dan bukan diperoleh dari hasil tindak pidana.

Pemegang Polis atau nasabah maupun WanaArtha sendiri, tegas Desy bukan tersangka terlebih terdakwa sehingga seharusnya berdasarkan pasal 46 ayat 1 KUHAP maka barang bukti (barbuk) SRE WanaArtha harus dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu PT Asuransi Jiwa Adhisarana WanaArtha untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pemegang Polis karena tidak memenuhi kriteria pasal 39 dan tidak lagi dibutuhkan dalam penyidikan dan penuntutan.

"Seandainya pun dikemudian hari WanaArtha dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka maka yang disita seharusnya ekuitas perusahaan bukan dana titipan pihak ketiga Pemegang Polis karena WanaArtha Life ini perusahaan asuransi yang naturenya memberikan proteksi kepada Pemegang Polis dan menghimpun dana Pemegang Polis untuk dikelola berdasarkan POJK No.71 /2016 dan memberikan imbal hasil sesuai dengan prinsip asuransi dwiguna,"terangnya.

Terkait pernyataan Penyidik Kejagung yang menyatakan WanaArtha over investasi di saham MYRX pun, Afrida Siregar sebagai nasabah dan juga agent pemasar WanaArtha menyanggah argumentasi tersebut karena WanaArtha adalah Pemegang Saham publik pada MYRX paling banyak sekitar 9 %- an dan saat ini sudah tinggal sedikit.  Sementara POJK 71 memberikan batasan sampai dengan 10% per emiten.

"Jadi tidak benar kalau disebut over investasi tapi masih dalam batasan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan POJK 71/2016 tersebut,"ucap nasabah asal Medan, Sumut ini.

Wahjudi (77,5 tahun) dan telah 26 tahun menjadi nasabah WanaArtha mengaku baru kali ini mengalami gagal bayar dan harus "gigit jari" selama lebih dari 7 bulan tak mendapatkan manfaat nilai tunai dari Polis karena SRE milik Pemegang Polis dan Pemegang Saham WanaArtha Life diblokir-disita dan saat ini jadi barang bukti dalam sidang Tipikor Jiwasraya.

Sebenarnya buat Penyidik Negara tidak sulit membuktikan bahwa dalam SRE itu adalah aset bersama yang terpisah antara aset Pemegang Saham WanaArtha dan Pemegang Polis sesuai dengan laporan triwulanan WanaArtha kepada OJK sebagai kewajiban atau konsekuensi regulasi dikeluarkankannya POJK tersebut.

OJK, tegas Wahjudi, sepenuhnya harus bertanggung jawab terhadap antara lain nilai polis 26 Ribu Pemegang Polis yang dikelola oleh WanaArtha Life dan dicatat di dalam SRE.

"Teman saya pernah menanyakan sebuah keanehan tapi nyata di negeri ini. Mengapa OJK justru membiarkan WanaArtha sebagai perusahaan asuransi dibawah pembinaannya sejak BI lalu Bappepam-LK sampai OJK saat ini? Saya cuma menjawab silahkan bertanya pada rumput yang bergoyang,"ucap Wahjudi.

Jawaban ini pula serupa atas pertanyaan mengapa Penyidik Negara (tidak berwenang untuk menyidik perusahaan swasta) tidak meminta hal ikhwal tentang WanaArtha kepada OJK sebagai regulator, pengawas, dan pelindung Pemegang Polis sebelum melakukan pemblokiran yang berlanjut pada penyitaan dan saat ini jadi barang bukti di sidang Jiwasraya yang sedang berlangsung?

Wahjudi berucap menjadi pertanyaan besar, mengakibatkan kerugian sistemik materiil dan imateriil, lahir dan batin kepada 26 Ribu Pemegang Polis sehingga harus menanggung derita dan nestapa yang seharusnya tidak mereka tanggung.

WanaArtha pun punya kemampuan membuktikan bahwa di dalam SRE terkandung aset WanaArtha dan aset Pemegang Polis dengan memberikan penjelasan secara prosedural proses akuntansi sejak dana ditransfer oleh calon Pemegang Polis sampai diterima di virtual account bank penerima WanaArtha Life.

"Kemudian apakah dikelola untuk membeli atau menjual saham di pasar modal, investasi di obligasi atau lainnya. Semua itu bisa dijelaskan dengan flow of chart, flow of document, dan flow of money," jelas Wahjudi.

Memang secara juridis formal manajemen WanaArtha hanya tahu bahwa OJK-lah Regulator dan Pengawasnya serta WanaArtha juga tahu bahwa OJK adalah Pelindung Pemegang Polis.

"Dalam waktu yang singkat untuk mengklarifikasi dimaksud, rasanya OJK tidak mungkin bisa menjelaskan yang semestinya menjadi tugasnya. Dan kalau sudah begini, patut dipertanyakan apakah masih dibutuhkan eksistensi OJK di Republik ini. Bahkan dianggap telah membebani keuangan perusahaan asuransi di Indonesia dan APBN," tegasnya.

Namun Wahjudi sangat optimis bahwa masih ada waktu sisa beberapa hari sebelum Sidang Penuntutan pihak manajemen WanaArtha dengan kerendahan hati dan berbesar hati demi untuk memperjuangkan 26 Ribu Pemegang Polis yang telah memercayakan dananya kepadanya berkenan dan bersedia memberikan pembuktian melalui Wakil Pemegang Polis untuk disampaikan kepada SubDit Penyidikan yang dikatakan akan diteruskan kepada SubDit Penuntutan Kejagung.

Sementara Hanie, Santy, dan Afrida berulang kali menyampaikan bahwa hati nurani para penegak hukum akan berperan penting sebagai kunci utama dalam penegakan keadilan bagi WNI.

"Saya masih punya keyakinan terhadap sistem hukum di NKRI ini yang akan mengedepankan kearifan dan keadilan bahwasannya para penegak hukum dalam agendanya mengembalikan kerugian negara, tidak akan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang menyangkut puluhan ribu nyawa dari nasabah WanaArtha Life yang dipastikan tidak terlibat dalam transaksi hitam apapun karena tujuannya hanya membeli produk asuransi. Saya menantikan sebuah terobosan justice dimana Kejaksaan tidak akan tutup mata terhadap hak Pemegang Polis yang dilindungi Undang-undang. Dan Presiden Jokowi dalam kepemimpinan saat ini, saya berkeyakinan tentu tak membiarkan rakyat yang telah memilihnya terkapar dan mati kaku karena uang yang mereka simpan dalam bentuk Polis Asuransi untuk menyambung hidup apalagi di masa Pandemi Covid-19 ini tak bisa cair akibat sita dan dirampas negara," tutur Hanie berlinang air mata di depan Penyidik Kejaksaan.

Afrida pun menyampaikan isi hatinya, "Saya sudah jual aset untuk bertahan hidup. Bahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada nasabah karena saya juga agent. Ada nasabah yang sakit kanker yang harus rutin cuci darah karena habis duit untuk biaya perawatan, Saya harus membiayainya. Jadi saya sangat berterima kasih dan berdoa kepada Tuhan kepada Bapak Penyidik Kejagung dan keluarganya dilindungi Yang Maha Kuasa dari bala musibah jika bertindak seadil-adilnya terhadap para nasabah WanaArtha yang terkena dampak besar dari penyitaan rekening ini."

Santy juga benar-benar mengharapkan agar pengajuan keberatan yang dilakukan ribuan Pemegang Polis di PN JakPus bisa dipertimbangkan sebagai pembuktian kepemilikan dana nasabah yang ikut tersita, sehingga bisa dipertimbangkan JPU saat mengajukan tuntutan.

"Jika ada hal lain yang perlu kami Pemegang Polis lakukan untuk pembuktian, mohon kami diarahkan supaya bisa kami lakukan segera sebelum 21 September ini. Lalu saya benar-benar berharap agar pengajuan tuntutan nantinya JPU bisa menggunakan hati nurani mengembalikan marwah Kejaksaan sesuai kredo : Fiat Justitia Ruat Caelum (Hendaklah Keadilan Ditegakkan, Walau Langit Akan Runtuh),"ucap Santy.

Dan terakhir, dia katakan sekali lagi bahwa dirinya dan kawan-kawan Pemegang Polis sebenarnya tidak ingin menggunakan hak hykum melakukan Class Action (CA).

"CA tersebut terpaksa kami tempuh hanya sebagai bentuk keputusasaan karena tidak tahu langkah apa lagi yang harus kami ambil untuk membuktikan bahwa kami adalah pemilik sah dana yang sebenarnya. Kami berharap jika sita diangkat dalam putusan nanti, kami tidak perlu lagi melanjutkan CA," ungkap Santy.

Dari Senayan merespon perjuangan gigih, kesabaran tinggi, dan pantang menyerah dari Pemegang Polis WanaArtha, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, Rano Alfath mengaku memberikan apresiasi tinggi dan menegaskan akan berkomitmen membantu perjuangan rakyat yang terzolimi tersebut untuk menegakkan kebenaran dan mencapai keadilan hakiki.

"Insya Allah, jika Allah menghendaki, saya akan bantu terus untuk berkoordinasi dengan mitra kerja terkait di parlemen dalam hal ini. Kuatkan Ikhtiar dan doa. Hasil tak akan tercapai tanpa perjuangan yang kuat. Semoga semua usaha tidak sia sia," tandasnya***