logo

BP2MI: Negara Tidak Boleh Kalah Dengan Sindikat Pengiriman PMI Ilegal

BP2MI: Negara Tidak Boleh Kalah Dengan Sindikat Pengiriman PMI Ilegal

Kepala BP2MI Benny Rhamdani.(foto,Ones)
17 Agustus 2020 21:47 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Negara tidak boleh kalah dari sindikat pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Penegasan itu dikemukakan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, saat konferensi pers usai me-launching Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pengiriman ilegal PMI, di Aula BP2MI, Jakarta, Senin (17/8/2020).

Selain itu, sebagai hadiah istimewa untuk pekerja migran dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-75 Indonesia. Pada kesempatan yang sama, BP2MI juga membebaskan biaya penempatan PMI, pembebasan biaya penempatan serta modernisasi sistem.

“Sejak sertijab 4 bulan lalu, saya sudah mengidentifikasi bahwa persoalan terbesar PMI adalah kuatnya sindikasi yang melibatkan berbagai oknum, baik di jajaran pemerintahan maupun di luar pemerintahan," tuturnya.

Karenanya, Benny menggariskan kebijakan yang tegas untuk bersama-sama memerangi sindikat pengiriman ilegal PMI. Karena, dia meyakini, hal itu selama ini menjadi akar karut marutnya, berantakannya persoalan penempatan PMI.

"Sehingga, negara tidak dapat memberikan pelindungan maksimal, selain juga dirugikan akibat hilangnya potensi remitansi,” ungkap Benny.

Dia menyampaikan, pada 17 Agustus, seraya merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka, BP2MI me-launching Satgas Pemberantasan Pengiriman ilegal PMI yang akan didorong menjadi bagian dari Gugus Tugas Nasional.

Sehingga, memiliki kewenangan yang kuat, mampu berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah, serta dapat menjangkau sampai Pemerintah di level desa.

“Perlu saya sampaikan, Satgas ini akan melakukan pencegahan dan penanganan sindikat ilegal PMI land-based dan sea-based, serta beroperasi di daerah-daerah perbatasan, di kantong-kantong PMI. Sekaligus, melakukan pencegahan dan penanganan di negara tujuan penempatan tertentu,” papar Benny.

Satgas ini, lanjutnya, juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil, kalangan ormas keagamaan, serta para akademisi untuk menguatkan efektivitas kerja dari satgas tersebut. “Kita akan buktikan, kita bisa melakukannya. Negara tidak akan kalah dengan mereka, seberapa pun kuatnya mereka, sebesar apapun jaringan mereka, kita akan sikat tuntas,” tegasnya.

Benny mengumumkan susunan keanggotaan pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI terdiri dari Ketua Satuan Tugas Benny Rhamdani, Ketua Harian Gugus Tugas Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, Wakil Ketua Harian Mas Achmad Santoso serta Sekretariat dan Kelompok Pakar dari internal BP2MI.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto