logo

Disnaker Seluruh Indonesia, Agar Berkolaborasi Dalam Pembahasan RUU Ciptaker

 Disnaker Seluruh Indonesia, Agar Berkolaborasi Dalam Pembahasan RUU Ciptaker

Menaker Ida Fauziyah.(foto,ist)
03 Agustus 2020 22:43 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) seluruh Indonesia agar melakukan kolaborasi dan sinergi, dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kolaborasi dan sinergi diperlukan untuk memperkuat bahan rumusan penyempurnaan RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan yang akan disampaikan segera ke DPR.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat melakukan rapat kordinasi bidang ketenagakerjaan dengan Kadisnaker tingkat Provinsi se-Indonesia secara virtual dari Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Penguatan koordinasi Pusat dan Daerah guna mengatasi permasalahan yang kemungkinan akan timbul saat pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker dalam Panja DPR RI maupun sesudahnya," tuturnya.

Menaker menyatakan, bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya yaitu selalu mengedepankan kekuatan dialog dalam menampung aspirasi stakeholder, memberikan pemahaman yang positif kepada stakeholder mengenai RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, berkoordinasi dengan institusi terkait di daerah masing-masing, serta mendukung dan berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.

Dikemukakannya, RUU Ciptaker merupakan upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelindungan dan kelangsungan bekerja, serta meningkatkan perlindungan hak dalam hal terjadi PHK. RUU Ciptaker dirancang untuk menjawab kebutuhan tantangan ketenagakerjaan. Terlebih di saat kondisi pandemi Covid-19.

"RUU CK ini lebih progresif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Bapak/Ibu juga perlu sampaikan ke stakeholder masing-masing, RUU Ciptaker ini sebuah jawaban atas tantangan itu. Pemerintah menyadari draf RUU perlu penyempurnaan, bahkan Presiden memerintahkan kembali untuk mendengar aspirasi stakeholder," terang Menaker.

Lebih lanjut dijelaskan, RUU Ciptaker ini bukan hanya bertujuan untuk membuka kesempatan kerja bagi calon pekerja. "Mereka yang eksis bekerja pun harus dipastikan pengembangannya. Justru ketika kondisi pandemi Covid-19, makin mendorong kita untuk menuntaskan RUU Ciptaker karena pengangguran sudah bisa kita tekan menjadi 6,8 juta," ujarnya.

Menaker menyatakan, saat ini jumlah pengangguran bertambah 3,5 juta. Maka, akan menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah dan Disnaker seluruh Indonesia dalam penuntasan RUU Ciptaker ini. Dalam proses pembahasan RUU Ciptaker, ungkap Menaker, secara tripartit ditemukan dinamika yang positif. Yaitu dialog yang berjalan dinamis dan kondusif, serta banyak masukan yang bersifat konstruktif.

Semua materi telah selesai dibahas dengan hasil pembahasan yaitu beberapa materi yang tercapai kesepahaman bersama dan terdapat materi yang mendapat masukan sesuai pandangan masing-masing unsur.

"Juga disepakati bahwa penyusunan peraturan pelaksanaan RUU Ciptaker akan segera dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur SP/SB, serta pihak-pihak terkait lainnya," terangnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH