logo

Tuntutan JPU KPK Dengan Kejagung, Kok Tinggi-Rendah?

Tuntutan JPU KPK Dengan Kejagung, Kok Tinggi-Rendah?

KPK
11 Juli 2020 20:47 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: ICW kerap menyoroti rendahnya tuntutan jaksa dari jajaran Kejaksaan Agung dibandingkan tuntutan JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JPU dari Kejaksaan Agung kerap menuntut terdakwa korupsi yang sudah mengembalikan sedikit sekalipun kerugian negara akibat tindak kejahatannya itu 1,5 tahun penjara. Bahkan ada yang di bawah itu. Sedangkan JPU KPK hampir tidak pernah menuntut terdakwa korupsi 1,5 tahun, apalagi sampai lebih rendah lagi, setahun misalnya.

“Saya juga melihat lebih rendahnya tuntutan dari Kejaksaan Agung dibandingkan tuntutan dari KPK. Sebenarnya ini perlu dipertanyakan mengapa bisa begitu,” ujar seorang praktisi hukum di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Berdasarkan pemantauan di Pengadilan Tipikor Jakarta pun, perbedaan volume atau rendah-tingginya tuntutan JPU Kejaksaan Agung dengan JPU KPK dapat terekam. Terdakwa-terdakwa korupsi dari lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan jajarannya kerap dituntut hanya 1,5 tahun. Sedangkan JPU KPK tuntutannya rata-rata di atas dua tahu penjara.

Boleh jadi mengikuti pola yang sudah berjalan itu pula, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus korupsi PT Jasindo senilai 4, 7 miliyar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  Pontianak Kalimantan Barat, Selasa 7/07/2020,  empat terdakwa,  yaitu Thomas, mantan Kepala Cabang PT. Asuransi Jasindo Pontianak, Danang Suroso, Kepala Divisi Klaim Asuransi Jasindo Pusat, Ricky Tri Wahyudi selaku Direktur Teknik dan LN Asuransi Jasindo Pusat, dan Sudianto alias Aseng, sekaligus pemilik PT Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada dituntut hanya (masing-masing) 1 tahun 7 bulan dan denda  seratus juta rupiah saja.

Menurut  JPU Juliantoro SH, tuntutan 1 tahun 7 bulan ini didasarkan karena para terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara.  

Atas tuntutan tersebut, Budi Dharmawan sebagai Kordinator Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan, secara pribadi, dirinya kecewa atas tuntutan JPU tersebut. Oleh karena dari awal penyidik dari kejaksaan mengajukan dakwaan 2 pasal yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor.

Dia menyebutkan, JPU tetap pada koridor di pasal 2 sebenarnya karena hal ini merupakan korupsi dan dunia sudah sepakat bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Menurutnya, tuntutan 1,7 tahun tergantung majelis hakim apakah masih diturunkan lagi, tetap atau malah dinaikkan.  “Majelis hakim bisa berbeda pendapat dengan JPU,” kata Budi.

Kordinator KY itu berharap tiada kompromi dengan terdakwa-terdakwa kasus korupsi. Penegak hukum harus benar-benar tegas dan memberikan efek jera. Oleh karena itu dirinya sebagai pengawas hakim mengikuti betul-betul  penanganan kasus  korupsi PT Jasindo untuk menghindari kemungkinan terjadi masuk angin.

Meski begitu, Budi masih optimis tentang mekanisme rentut  dari Kejaksaan Negeri (Kejari) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sidang kasus korupsi Asuransi Jasindo dipimpin  majelis hakim Pengadilan Tipikor Pontianak Iriana SH, diagendakan pada persidangan pecan depan untuk pledoi dari penasihat  hukum masing-masing terdakwa terkait tuntutan 1 tahun 7 bulan penjara. Oleh karena mereka sudah mengembalikan kerugian negara yang merupakan suatu bukti bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka harapan para terdakwa hukumannya diringankan dari tuntutan jaksa.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH