logo

Rita KK Berharap Mabes Polri Kesampingkan Pendapat Yunus Husen

Rita KK Berharap Mabes Polri Kesampingkan Pendapat Yunus Husen

BOII
11 Juli 2020 20:41 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Rita KK, debitur sekaligus pemilik Villa Kozy  yang diagunkan kemudian diduga dilelang dengan sarat rekayasa oleh Bank of India Indonesia (BOII) berharap Kepolisian atau Mabes Polri mengesampingkan gelar perkara kembali yang dilakukan pihak bank yang dulu bernama Bank Swadesi tersebut. Terlebih pendapat-pendapat ahli hukum perbankan yang dihadirkan BOII, Yunus Husen.

Meski awam hukum, Rita KK menilai tindakan pihak BOII, terlebih pendapat ahli hukum perbankan Yunus Husen yang dihadirkan pihak BOII tersebut (bukan dihadirkan Mabes Polri sebagaimana diberitakan sebelumnya) dalam gelar perkara kembali itu, tidaklah tepat dan logis. Pendapat Yunus Husen cenderung tidak pada konteksnya bahkan membuat permasalahan jadi ngawur. Sebab, sebelumnya sudah berulangkali dilakukan gelar dan gelar perkara sesuai kebutuhan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

“Tetapi saya percaya aparat Kepolisian saat ini sudah profesional, berintegritas tinggi dan jujur hingga tidak mau terpengaruh pendapat-pendapat yang tidak logis, tidak mendasar dan tidak pada konteksnya,” ujar Rita KK, Sabtu (11/7/2020).

Debitur BOII itu juga mengaku kurang bisa menerima pendapat Yunus Husen yang menyebutkan banyak debitur-debitur nakal bermoduskan kredit macet. Rita KK merasa dirinyalah yang dizolimi dan menjadi korban. Untuk sementara ini pun hal itu sudah terbukti dari proses hukum yang sudah dilakukan Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan PN Jakarta Pusat.

Alasan lain Rita KK, sudah dilakukan pula praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Bali. Hasil atau putusannya, kasus tindak pidana perbankan di BOII diperintahkan hakim untuk dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku. Digelar persidangan untuk membuktikan tindak pidana perbankan tersebut. Itu artinya, pendapat atau imbauan Yunus Husen kepada Mabes Polri agar perkara perdata jangan dipidanakan tidak tepat, mengacaukan langkah-langkah hukum yang dilakukan selama ini bahkan ngawur.

Sebab, Rita KK juga tahu bahwa Mabes Polri menetapkan 21 direksi, komisaris dan pejabat BOII menjadi tersangka bukanlah berdasarkan perbuatan perdata, melainkan dikarenakan perbuatan ke-21 tersangka (satu orang diantaranya telah diadili di PN Jakarta Pusat, Ningsih Suciati) sepenuhnya berunsur tindak pidana perbankan.

Oleh karena itu, Rita KK berharap ahli-ahli hukum seyogyanya memberikan penerangan atau pencerahan hukum terhadap warga masyarakat yang awam hukum seperti halnya dirinya. Jangan malah disesatkan ke jalan atau proses hukum yang tidak berujung.

Kasus dugaan tindak pidana perbankan yang menjerat 21 direksi, komisaris dan pejabat BOII, salah satu tersangkanya telah didudukkan di kursi pesakitan PN Jakarta Pusat,  berdasarkan laporan polisi No:LP/233/VI/2011/Bali/Dit Reskrim di Polda Bali pada tanggal 25 Juni 2011. Selanjutnya Mabes Polri mengambilalih penanganan kasus tersebut berdasarkan Surat Kapolda Bali No:B/6027/VII/Res.2.5./2018/Ditreskrimsus tanggal 20 Juli 2018 perihal pelimpahan Laporan Polisi Nomor: LP/233/VI/2011/Bali/Dit.Reskrim tanggal 25 Juni 2011. Berdasarkan Surat Ketetapan tersangka dengan No S.Tap/32/V/Res/2.2/2020/Dit Tipideksus tanggal 11 Mei 2020, 21 nama ditetapkan menjadi tersangka. Namun, hingga saat ini baru eks Dirut BOII Ningsih Suciati yang perkara disidangkan. Selebihnya atau 20 orang lain tersangka masih menunggu proses hukum atau tahapan berikutnya termasuk penetapan memenuhi syarat untuk disidangkan (P21) dan tahap duan kemudian persidangannya di locus delicti tindak pidana perbankan tersebut.

Editor : Gungde Ariwangsa SH