logo

Jaksa Agung Minta Seluruh Jaksa Optimalkan Kinerja

Jaksa Agung Minta Seluruh Jaksa Optimalkan Kinerja

Jaksa Agung ST Burhanuddin
11 Juli 2020 20:38 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Covid-19 berdampak negatif hampir ke semua bidang dan tatanan kehidupan. Terutama ke sisi ekonomi. Padahal, baik sebelum terlebih setelah pandemik Covid-19 terdapat cukup banyak warga masyarakat terkategori miskin.

Kendati demikian, masih ada saja oknum-oknum aparat yang masih mau memperkaya diri sendiri atau orang lain dan kelompok saat dilakukan pemerintah berbagai upaya penyelamatan ekonomi yang morat-marit tersebut. Artinya, penggelontoran dana-dana dari pemerintah masih saja mau diselewengkan.

Menghindari hal itu jangan sampai terjadi,  Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan seluruh jaksa mengoptimalkan kualitas kerjanya untuk mengamankan dan menyukseskan jalannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Saya minta semua jaksa, terutama intel aktif melakukan pengawalan dan pendampingan guna mendukung pelaksanaan program PEN dan perubahan postur APBN 2020 secara profesional dan proporsional," ujar Burhannudin di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Jaksa Agung meminta, khususnya jaksa di bidang intelijen untuk menciptakan kondisi yang sinergis antarberbagai pihak dalam upaya mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. “Saya harapkan saat melaksanakan perannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, tidak kontraproduktif dengan upaya untuk mengamankan dan menyukseskan jalannya program PEN. Tindakan preventif terhadap masalah-masalah hukum kiranya dapat membuat suatu masalah terdeteksi sejak dini. "Jangan tunggu masalah ke permukaan," kata dia.

Burhanuddin menekankan perlunya peningkatan kualitas dan profesionalisme Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang ditangani jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara. JPN diharapkan sejalan dengan para pemangku kebijakan yang membutuhkan kehadirannya dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, yang utamanya dalam konteks PEN.

JPN diminta untuk proaktif melakukan pendampingan, khususnya untuk refocussing anggaran penanganan Covid-19. Pendampingan dan pemberian pendapat hukum harus berlandaskan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian. “Jangan sampai tugas dan kewenangan tersebut dijadikan pembenaran dan menjadi tempat berlindung pihak-pihak tertentu. Saya harap dioptimalkan fungsi legal audit untuk memonitor peraturan daerah yang diduga menghambat investasi dan kemudahan berusaha," tegasnya.

Jaksa di bidang pengawasan juga diimbau agar memberikan kontribusi positif secara konsisten dan berkesinambungan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Jadilah penegak hukum yang bermartabat dan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dapat mendorong Indonesia segera pulih sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam program PEN. Jalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki secara optimal, profesional, proporsional, dan akuntabel serta berlandaskan pada hati nurani sehingga manfaat dari penegakan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil, merata dan tanpa pandang bulu," ujarnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH