logo

Kemensos - BNN Tandatangani MoU Penanganan Narkotika

Kemensos - BNN Tandatangani MoU Penanganan Narkotika

Mensos Juliari P Batubara (kiri) dan Kepala BNN Heru Winarko (kanan).(foto,ist)
11 Juli 2020 19:03 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Rehabilitasi Sosial. Kerja sama kedua lembaga ini diresmikan dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), yang dilakukan antara Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dan Kepala BNN Heru Winarko, di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (10/72020).

Kedua lembaga setuju untuk menjalin hubungan fungsional yang bersinergi sebagai satu sistem pemerintahan. Country Manager and Liaison to ASEAN UNODC Collie F Brown yang hadir mewakili UNODC mengapresiasi langkah kerja sama antara Kemensos dan BNN.

"Kolaborasi ini akan menghasilkan Standar Nasional yang tentunya _in line_ dengan kebijakan internasional," ungkapnya.

Brown menyatakan, saat ini banyak pecandu narkoba yang menderita drug abuse disorder.

Di kesempatan yang sama, Kepala BNN Heru Winarko mengatakan, saat ini BNN tengah melakukan upaya mitigasi untuk memilih, mana pengguna narkotika yang akan melalui proses hukum dan mana yang akan direhabilitasi.

"Masalahnya saat ini, lebih banyak yang minta rehab namun kami masih kekurangan tempat rehab. Oleh karena itu kami sangat menyambut baik kerja sama dengan Kemensos ini," tutur Heru.

Di bagian lain, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan, ada banyak klien yang belum tertangani karena jumlah yang mengantri untuk direhab lebih banyak. Karena itu, dia mengharapkan agar kerja sama ini bisa menjadi working MoU dan, nota kesepahaman dapat dilaksanakan secara nyata di lapangan.

"Apa yang kita lakukan ini belum apa-apa, karena jumlah yang belum tertangani lebih banyak. Oleh karena itu, kita harus melakukan hal yang lebih besar," jelas dia.

Dalam upaya penanganan narkotika, lanjut Mensos, Kemensos punya pegangan untuk melakukan rehabilitasi. "Peran dalam penanganan narkotika bukan hanya sisi penegakan hukum saja tapi dari sisi rehabilitasi juga. Karena tidak semua bisa dihukum, seharusnya lebih banyak yang bisa direhab," tutur Mensos.

Saat ini Kemensos mengoperasikan 5 pusat rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang tersebar di beberapa provinsi dan 178 Institusi Wajib Lapor (IPWL) pada seluruh provinsi di Indonesia.

Hal ini merupakan modal bagi Kemensos dalam upaya penanganan korban penyalahgunaan napza, khususnya di bidang rehabilitasi sosial.

Sementara itu, perjanjian kerja sama Kemensos dan BNN mengatur tentang upaya pencegahan maupun rehabilitasi berdasarkan core bussiness masing-masing lembaga. Salah satunya adalah proses rehabilitasi sosial yang merupakan tugas utama Kemensos.

Sedangkan BNN akan melakukan deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan kerja, serta lingkungan yang berada di bawah kewenangan Kemensos. Kedua lembaga juga menyepakati pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Tentunya, dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara. Adapun kerja sama akan dilakukan untuk 3 tahun ke depan. Pada kesempatan ini juga dilakukan peluncuran buku pedoman layanan rehabilitasi napza pada periode Pandemi Covid-19 yang merupakan kerja sama BNN, UNODC, Kemensos, Kemenkes, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, dan lembaga-lembaga lainnya.

Mensos mengungkapkan bahwa buku pedoman ini merupakan respon kebutuhan pengembangan kualitas layanan rehabilitasi napza. "Pada masa pandemi, tentu harus ada penyesuaian dalam rehabilitasi agar tetap berkualitas," sebutnya.

Pedoman itu dijadikan acuan bagi lembaga rehabilitasi dalam penatalaksanaan layanan, pencegahan, serta penyiapan sarana dan prasara yang mendukung pelayanan, mengacu kepada protokol Covid-19. Mensos menyatakan, Kemensos melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) akan tetap melakukan upaya peningkatan mutu layanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

Dalam penandatangan MoU ini, hadir mendampingi Mensos, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos)Harry Hikmat. Seperti diketahui, Rehabilitasi Dosial Napza merupakan salah satu dari lima program di bawah Ditjen Rehsos.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto